Ada Pemprov di Anahoni – Ambon Ekspres
Trending

Ada Pemprov di Anahoni

AMBON, AE— PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) memang dibuat istimewa oleh pemerintah provinsi Maluku, setelah mereka bersedia menyetor dana sebesar Rp13.8 Miliar ke rekening kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Martha Nanlohi. Pihak perusahaan ini pun bisa mengangkat sedimen di kali Anahoni tanpa melalui tender. Sementara untuk perusahaan lain, PT. Citra Cipta Prima, pemerintah mengharuskan tender, lalu menggelontorkan anggaran miliaran rupiah dari APBD untuk perusahaan tersebut.

“Uang sebanyak itu, koq tidak dimasukkan dalam APBD. Lalu itu dimasukkan ke rekening pribadi kepala dinas. Kalau soal MoU itu kita tidak tahu apa dasar dan poin-poinnya, tapi soal dana itu, janggal,” kata Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Jan Sariwating, Kamis (21/4).

Bukan hanya dana yang menurut kepala dinas ESDM Maluku digunakan untuk pengamanan itu, PT. BPS juga bersedia membiayai sendiri pengangkatan sedimen di Kali Anahoni. “Itu kan pengusaha. Kalau pengusaha tentu mencari untung. Apa mungkin dia rela berikan dana besar tanpa ada hasil yang kembali ke dia. Sangat mungkin, tidak, kan,” tandasnya.

Di lain pihak, pemerintah memberlakukan tender untuk menentukan pihak lain yang ingin bekerja, mengangkat sedimen di kali Anahoni. Pemerintah lalu menetapkan PT. CCP sebagai pelaksana. Perusahaan ini hanya dibebankan membiayai pengamanan yang dilakukan oleh TNI/Polri, Satpol PP provinsi Maluku dan Satpol PP kabupaten Buru serta masyarakat adat di petuanan Kaiely.

Sementara untuk kegiatan pengangkatan sedimen, dibiayai pemerintah melalui anggaran yang alokasikan dalam APBD tahun 2015 sebesar Rp1. 3 Miliar dan ABPD tahun 2016 sebesar Rp2. Miliar.
Namun, operasi PT. CCP tidak berlangsung lama setelah diketahui mencoba mengolah sedimen yang diangkat dari sedimen. “Kita pertanyakan kinerja pemerintah provinsi terkait pengolahan ini, kenapa diberikan anggaran dari APBD tapi pengawasannya tidak baik,” ungkap Ketua Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum, La Ode Fenti via seluler, kemarin.

Pihak CCP telah dilaporkan ke Polda Maluku lantaran diketahui melanggar ketentuan yang merupakan hasil rapat koordinasi pada tanggal 3 Maret 2015 tentang pengangkatan sedimen dan normalisasi sungai Anahoni.
Berdasarkan salina laporan yang ditandatangani Ketua LSM Parlemen Jalanan Buru, Ruslan Arif Soamole dan Ketua Mahasiswa Pemerhati, Buru La Ode Fente itu disebutkan bahwa laporan dilayangkan setelah ditemukan adanya pengolahan sedimen oleh PT. CCP di jalur H, Dusun Wamsait, Desa Dafa dengan bentuk pengelolaan seperti redaman.

“Dugaan kami pengangkatan sedimen ke lokasi rendaman dilakukan pada malam hari,” tulis mereka dalam laporan tertanggal 4 April 2016 itu. Koalisi itu mendesak Menkopolhukam segera berkoordinasi dengan menteri terkait serta Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk menangani, dan menata kembali penambangan emas tanpa ijin di Pulau Buru.

Mereka juga mendesak aparat penegak hukum segera menyelidiki perederan dan pendistribusian serta jual-beli merkuri dan sianida di Buru. “ Mendesak dinas ESDM dan Dinas Pekerjaan Umum Maluku agar segera meninjau kembali ijin yang diberikan kepada PT. CCP karena melanggar ketentuan yang merupakan hasil rapat koordinasi pengangkatan sedimen dan normalisasi sungai Anahoni,” ungkap mereka. (MAN)

Most Popular

To Top