DPRD Tantang Jaksa Usut Fee – Ambon Ekspres
Trending

DPRD Tantang Jaksa Usut Fee

AMBON,AE— Sejumlah anggota DPRD Maluku mendesak jaksa untuk mengusut tuntas dugaan mengalirnya fee pembelian tanah untuk pengadaan kantor bank Maluku di surabaya, ke oknum wakil rakyat yang berkantor di Karang Panjang itu. Jaksa ditantang untuk meminta keterangan dari DPRD, agar polemik tidak berlarut dan merugikan DPRD secara instituisi.

Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Abdullah Marasabesssy menegaskan, dugaan adanya fee yang mengalir ke DPRD Maluku sudah mengemuka di publik sejak beberapa waktu lalu. Namun, jaksa belum juga menemukan bukti tentang dugaan tersebut. Ini menjadi indikasi lemahnya kinerja jaksa dalam menangani kasus tersebut.
“Saya minta ketegasan kejati Maluku untuk mengusut kasus ini, sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat terkait dugaan aliran dana ke oknum anggota DPRD,” kata Marasabessy via seluler, Minggu (24/4).

Fraksi Nasdem, tegas Marasabessy memberikan perhatian dan terus mendorong jaksa untuk mengusut dugaan tersebut hingga tuntas, termasuk bila perlu meminta keterangan dari wakil rakyat di DPRD, guna mengungkap secara terbuka tentang mengalirnya dana ke oknum wakil rakyat.

“Saya tegaskan bahwa bila ada anggota fraksi Nasdem yang kecipratan dana haram itu, silakan disusut dan disampaikan kepada masyarakat,” katanya.

Hal tersebut, kata Marasabessy merupakan bentuk keseriusan dan ketegasan bahwa pihaknya tidak ingin penanganan kasus tersebut tidak maksimal dan hanya menjerat pihak tertentu saja. “Jadi jaksa harus mengungkap tuntas dugaan mengalirnya dana haram itu, termasuk ke oknum anggota DPRD,” ungkapnya.

Lebih lanjut Abdullah Marasabessy juga mengingatkan jaksa agar tidak melupakan kasus transaksi Reverse Repo PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas. Ini adalah masalah besar, karena nilai kerugian yang ditanggung bank Maluku adala ratusan miliar rupiah.

“Kita tidak tahu proses hukum sampai di mana, karena tidak ada perkembangan yang baik dalam proses hukum. Kejati Maluku harus mengungkap siapa aktor yang harus bertanggungjawab dalam transaksi itu,” katanya.
Ketua Komisi C DPRD Maluku Fredy Rahakbauw dengan tegas menyatakan dukungan terhadap kinerja jaksa, mengusut hingga tuntas dugaan mengalirnya fee ke oknum anggota DPRD Maluku.

Kendati tidak tahu banyak tentang proses awal pembelian tanah untuk pengadan kantor cabang bank Maluku di Surabaya, namun Fredy Rahakbauw yang juga anggota Pansus bank Maluku itu mengatakan, sejak dipercayakan sebagai ketua komisi C yang diantaranya membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) itu, juga sudah pernah meminta keterangan mengundang pimpinan Bank Maluku untuk meminta keterangan tentang sejumlah masalah yang melilit bank Maluku.

“Justeru jaksa harus aktif dalam memperoses kasus ini (pembelian gedung), supaya jangan lagi ada spekulasi bahwa ada oknum anggota DPRD Maluku terima duit. Jaksa harus buktikan itu. Kita tidak ingin berspekulasi. Saya pastikan, saat proses transaksi itu, saya belum menjadi anggota DPRD,” katanya.

Menurut Rahakbauw, jaksa sebagai pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut perlu menelusuri dugaan tersebut lebih dalam , agar terungkap secara jelas. siapa saja anggota DPRD Maluku yang kecipratan dana yang diduga merupakan hasil mark up anggaran pembelian tanah untuk pengandaan kantor bank Maluku di Surabaya tersebut. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!