Jaksa Tak Etis di Kasus BM – Ambon Ekspres
Trending

Jaksa Tak Etis di Kasus BM

AMBON,AE— Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memang cukup serius mengusut dugaan mark up anggaran pembelian tanah untuk pengadaan kantor bank Maluku di Surabaya. Namun, kinerja mereka dipertanyakan, karena tidak menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dalam kasus tersebut, jaksa telah menetapkan Direktur Utama bank Maluku, IR dan Kepala Divisi Renstra dan Korsek, PRT sebagai tersangka. Namun mereka belum pernah diberitahu secar resmi tentang penetapan tersangka tersebut. Bahkan, penasehat hukum tersangka telah datang meminta langsung meminta pemberitahuan dari jaksa, namun jaksa menolak memberikannya.

“Tidak patut dan itu melawan hukum karena orang tidak diberikan kesempatan untuk membela diri,” kata Fahri Bachmid, kuasa hukum IR, via seluler, Minggu (24/4). Dijelaskan, tujuan pemberitahuan secara resmi kepada tersangka itu adalah agar kliennya dapat menggunakan segenap hak hukumnya, melakukan perlawanan, pembelaan diri. Ini juga menjamin kepastian hukum.

“Jangan segala sesuatu didapat lewat media massa. Jadi bila penyidik cepat melakukan konfresi pers dan mengumumkan tersangka kepada publik, sebaiknya dibarengi dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Itu jauh lebih etis , jauh lebih bagus,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mourits Latumeten, penasehat hukum PRT ini mengungkapkan, pihaknya pernah bertemu sejumlah petinggi di Kejati Maluku, guna meminta surat penetapan kliennya sebagai tersangka itu, namun tidak diberikan oleh jaksa.

“Kita tidak mendapatkan data fisik, dia sebagai tersangka. Sudah pernah kita coba untuk minta dari kejakasaan. Saat tanya Aspidsus, jawabannya, itu (surat) ada di Pa Laedrik, Kasidik. Sampai di Kasidik, jawabannya sederhana bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikan kepada kuasa hukum. Ada hal apa, tidak diberikan,” tandasnya.

Pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti) John Pasalbessy mengatakan, memang jaksa tidak berkewajiban menyampaikan pemberitahuan, baik tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta penetapan tersangka. Sebab dalam proses penyidikan sampai dengan penetapan tersangka, itu hanya diketahui oleh penyidik.

“Ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, pihak tersangka dan penasehat hukum ingin mengetahui, dasar apa ditetapkan sebagai tersangka. Itu (pemberitahuan) tidak wajib. Tidak diatur dalam KUHAP,” katanya.
Sehingga, kata Pasalbessy, bila kuasa hukum tidak puas dengan hal tersebut, dapat dipertanyakan saat melakukan Praperadilan terhadap penetapan tersangka tersebut.

“Kalau tidak puas, silakan dipertanyakan dalam praperadilan. Tetapi mungkin pihak kejaksaan akan mengatakan bahwa menetapkan tersangka sebagai tersangka sesuai prosedur karena alat bukti, sesuai KUHAP keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, petunjuk dan keterangan tersangka, ada juga laporan dan barang bukti. Itu sudah dua alat bukti,” ujarnya.

Pasalbessy mengatakan, berdasarkan pengalaman proses peradilan terhadap tindak pidana selama ini, tidak wajibnya pemberitahuan kepada tersangka atau penasehat hukum tersangka, karena untuk menghindari timbulnya hambatan dalam proses hukum, bila disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukum.

“Itu yang saya bilang titik lemah. Karena memang KUHAP tidak menjelaskan itu. Tetapi memang bagi kepentingan manajemen peradilan, itu (pemberitahuan) tidak wajib dan sebenarnya tidak perlu disampaikan demi kerahasiaan itu,” katanya.

Dalam konteks peradilan pidana, lanjutnya, baik kepolisian maupun Kejaksaan, terutama terkait SPDP maupun penetapan tersangka, tidak bisa dipantau dan tidak bisa diintervensi karena mereka dalam mekanisme kerja sistem peradilan.(MAN)

Most Popular

To Top