Kejahatan Bersama di Anahoni – Ambon Ekspres
Trending

Kejahatan Bersama di Anahoni

AMBON,AE— Aliran dana miliran rupiah dari PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) ke rekening pribadi kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Martha Nanlohy memang janggal dan sarat indikasi gratifikasi. Dana ini diyakini tidak hanya dinikmati oleh Martha sendiri. Ada pihak-pihak lain yang diduga kecipratan dana haram ini.

Dugaan itu menguat dengan adanya temuan DPRD saat meninjau aktivitas PT. BPS di kali Anahoni yang jauh dari area bekas rendaman dan penempatan Tromol. DPRD menduga, Pemprov dan PT. BPS melakukan tindak pidana khusus berupa korupsi dan gratifikasi.

Berdasarkan hasil peninjauan langsung komisi B DPRD Maluku ke lokasi kerja PT. BPS, ditemukan bahwa perusahaan itu tidak mengangkat sedimen tapi mengangkat material yang diduga mengandung emas. Sebab tidak memperioritaskan sedimen untuk diangkat, tetapi lebih kepada mengangkat material yang diduga mengandung emas. Karena yang dilakukan itu dibagian hulu sungai Anahoni.

Padahal, daerah yang betul-betul rusak atau tercemar dengan mercury dan sianida itu di bagian hilir sungai Anahoni, pada jarak sekitar dua kilometer dari hulu atau lokasi pengangkatan material oleh PT. BPS.
“Mestinya di situ (bagian hilir), kalau memang tujuan untuk mengangkat lumpur yang mengandung merkuri dan sedimen, mestinya di areal ( bagian hilir sungai) itu,” sebut anggota komisi B DPRD Maluku, Samson Attapary, Minggu (24/4).

Karena di areal itu dulu digunakan sebagai tempat redaman. Penambang liar menggunakan merkuri untuk memisahkan emas dengan material di lokasi itu. Area bagian hilir sungai itu juga dijadikan tempat penempatan tromol, sehingga pencemaran lingkungan di sekitar area itu sudah terbilang tinggi.

“Jadi PT. BPS yang diberikan ijin atas dasar MoU dan kerja sama oleh dinas ESDM memang kita melihat, dan dugaan kita, hanya kamuflase saja. Seakan ingin angkat sedimen, tapi fakta kita lebih kepada pengangkatan material,” ungkapnya.

Berbagai temuan tersebut, telah dikonfrontir ke dinas-dinas terkait. Komisi B pun akan menggelar rapat pada pertengahan Mei nanti untuk mengambil kesimpulan tentang pelanggaran yang dilakukan Pemprov Maluku dan PT. BPS.

Kendati demikian, Attapary mengakui, berdasarkan diskusi tak formal antar sesama anggota komis B, pihaknya sudah menemukan indikasi kuat tentang pelanggaran yang bersifat umum maupun pelanggaran yang bersifat khusus.

“Kalau pidana umum ini bisa berkaitan dengan pelanggaran undang-undang lingkungan hidup, undang-undang pertambangan, terutama kaitan dengan pengambilan material tanpa ada ijin,” sebutnya.
Sementara pelanggaran yang bersifat khusus, berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan sementara, kata Attapary ada dugaan praktik korupsi dan gratifikasi yaitu aliran uang yang masuk rekening kadis ESDM Maluku.

“Setiap uang dari pihak ketiga seharusnya masuk ke kas pemerintah daerah. Kalau dalam kesimpulan nanti ada dugaan korupsi dan gratifikasi, kami akan rekomendasikan ke Kejaksan untuk diusut, ke BPKP untuk audit investigasi. Aktivitas PT. BPS juga harus dihentikan serta material yang sudah diangkat, akan disita,” tegasnya.

Diketahui, pada Oktober 2015 lalu, pemerintah Maluku menandatangani nota kesepakatan (MoU) bersama pihak PT. BPS tentang pengangkatan sedimen di kali Anahoni. Penandatanganan MoU antara pihak PT BPS dengan Pemprov yang diwakili kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral, Martha Nanlohy.

Lalu mengapa pemerintah mengizinkan PT. BPS bekerja kendati dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam kas pemprov melalui Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku?, “Menurut kami, sebaiknya dana itu segera diaudit dan disampaikan kepada publik.

Rekening kadis ESDM harus diperiksa. Ini sudah kejahatan yang dilakukan secara bersama karena ada kesepakatan bersama dengan pemprov,” kata Ketua Kalesang Lingkungan Maluku, Cotansisus Kolatfeka. (MAN)

Most Popular

To Top