Aliran Duit 2,3 M dari BPS – Ambon Ekspres
Metro Manise

Aliran Duit 2,3 M dari BPS

BURU, AE.–– Buana Pratama Sejahtera (BPS) akhirnya membenarkan setoran dana Rp2.3 miliar setiap bulan ke rekening pribadi Martha Nanlohy, kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku ini sejak November 2015 hingga April 2016. Ini dilakukan atas arahan Martha Nanlohy dengan alasan kondisi darurat. Sementara PT.

BPS terus mengangkat sedimen di sungai Anahony. Sudah hampir 300 ribu meter kubik material yang diangkat.
Setoran dana tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan (MoU) antara PT. BPS dengan pemerintah provinsi Maluku, dan surat perintah kerja (SPK) yang dibuat Martha Nanlohy. Uang tidak sedikit itu disetor untuk pembiayaan pengamanan dalam penertiban Gunung Botak, akhir 2015 lalu serta pengamanan dan pengawasan selama PT. BPS mengangkat sedimen dari sungai Anahoni.

Sejumlah pihak disebut-sebut kecipratan dana itu tiap bulannya, diantaranya Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Parlemen Jalanan Buru serta aparat TNI dan Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja, sejak November 2015 lalu hingga April tahun ini.

“Memang cara menyerahkan uang itu lewat rekening pribadi kepala dinas ESDM adalah salah, seharusnya, ke rekening dinas. Tapi karena mungkin waktu itu kondisi darurat, lalu kita diarahkan untuk setor ke rekening pribadi Kadis. Yang pasti, penggunaannya jelas, ada pertanggungjawaban dari LSM, TNI, Polri, itu jelas tidak ada masalah,” ungkap Manajer Operasional PT. BPS, Bambang Riadi, Selasa (24/5).

BACA JUGA:  Bom Rakitan Temuan Masih Aktif

Dana yang disetor, tidak sedikit. Dalam jangka enam bulan, jumlah dana yang telah masuk ke rekening pribadi Martha Nanlohy sebesar Rp13.8 miliar. Uang itu, digunakan sebagai biaya pengamanan penertiban Gunung Botak serta pengawasan aktiviast PT. BPS, mengangkat sedimen.

PT. BPS punya rencana besar dibalik penyetoran dana Rp2.3 miliar ke rekening pribadi Martha Nanlonhy tersebut. Perusahaan ini ingin menjadi bapak angkat dari koperasi untuk mengelola material yang diangkat dari sungai Anahony serta di lokasi lain di Gunung Botak.

Untuk mewujudkan hal itu, berbagai pihak didekati PT. BPS. Selain pemerintah daerah dan pemerintah pusat, masyarakat juga dimintai dukungan kepada PT. BPS untuk didaftarkan sebagai bapak angkat dari koperas-koperasi nanti. Selanjutnya, BPS mengurusi perijinan pengolahan dan pertambangan rakyat, setelah semua sedimen di Sungai Anahony diangkat.

Pemerintah memutuskan, lahan yang dijadikan lokasi tambang rakyata nanti adalah seluas 250 hektar di Gunung Botak. Lahan tersebut akan dikelola oleh 25 koperasi. Setiap koperasi dijatahi lahan seluas 10 hektar.
“Sudah 18 Koperasi bersama kami. Dua lagi dalam proses. Semua adalah koperasi milik masyarakat lokal, bukan orang dari luar, semua sudah mendukung, “ kata Bambang.

BACA JUGA:  Jaksa Sita Dokumen Terkait Repo

Ditanya tentang SPK yang dikeluarkan kepala dinas ESDM, Bambang mengatakan, awalnya yang digunakan adalah SPK, berlaku sampai dengan 10 Mei 2016. Tapi, langsung dibatalkan dan diubah dengan surat perjanjian kerja sama (SPKS) antara pemerintah Maluku dengan PT. BPS.

“Karena SPK itu berlaku untuk proyek-proyek tender. Kita kan tidak, kerja sama jadi dibuatlah SPKS. Tahap pertama berlaku dari November 2015 sampai dengan 30 April 2016. Lalu keluar lagi tahap ke dua untuk enam bulan berikutnya,” jelas Bambang.

Pengangkatan sedimen oleh PT. BPS dilakukan dengan mempekerjakan ratusan pekerja, menggunakan 50 mobil truk. Setiap hari, sedimen yang diangkat hingga mencapai 120 Ret, ditampung di lokasi seluas 20 hektar milik masyarakat setempat yang telah dikontrak PT. BPS.

“Kita hanya kerja angkat sedimen, itu kerja kita, bukan untuk angkat emas. Kalau mengandung emas, ya kita harus ikut prosedur, urus ijin dulu, baru bisa kelola, sekarang kita kerja sesuai tugas yang sudah diberikan pemda,” jelasnya.

PT. BPS mengontrak lahan seluas 20 hektar untuk dijadikan tempat penampungan materil tersebut. Dari 5.7 juta meter kubik yang dipersyaratkan pemerintah, PT. BPS baru mengangkat sekitar 300 ribu meter kubik dari bagian hulu sungai Anahony.

“Kita memang angkat sedimen dari hulu sungai Anahony. Kalau dari hilir, lalu kalau hujan, material dari hulu turun ke hilir, kapan selesainya. Jadi, kita mulai dari hulu ke hilir,” jelasnya.
PT. BPS juga gencar mendekati tokoh masyarakat adat di sekitar lokasi tambang, meminta dukungan dari mereka secara tertulis, sebagai salah satu syarat dalam mengurusi ijin pengolahan.

BACA JUGA:  Jurus Nikita Willy Hadapi Haters

“Kami dukung (PT. BPS), karena melihat kerjanya sah dan bagus. Tapi harus diingat bahwa bila sudah pengolahan harus melibatkan masyarakat di sini sebagai pekerja lewat koperasi-koperasi, supaya kita masyarakat juga rasakan manfaatnya,” ujar pimpinan adat dataran rendah Kecamatan Kaiely,  Manaliling Besan.

Frans Nurlatu, tokoh masyarakat dataran rendah Kecamatan Kaiely ini menegaskan, bila lokasi tambang emas dibuka, maka tidak lagi seperti sebelumnya. Pemerintah harus tegas agar masyarakat lokal yang menjadi penambang emas melalui koperasi-koperasi yang dipersyaratakan oleh aturan yang berlaku.

Kepala Soa Nurlatu petuanan Kaiely, Ahmat Nurlatu mengakui, dukungan terhadap PT. BPS sudah dilakukan oleh semua tokoh masyarakat dan pimpinan adat di petuanan Kaiely. “Kami kepala-kepala soa sepetuanan Kaiely mendukung PT. BPS. Dalam arti, sudah ada perjanjian dengan BPS bahwa nanti ada pengolahan, itu lewat koperasi. Ini agar kami masyarakat juga bisa bekerja dengan koperasi-koperasi kami,” katanya.(MAN)

Most Popular

To Top