Anggota DPRD Malteng Ngamuk – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Anggota DPRD Malteng Ngamuk

MASOHI,AE––-Sidang paripurna laporan keterangan pertanggung jawaban(LKPJ) pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2015 diwarnai kericuhan, Rabu,(25/5) malam.  Kericuhan bermula ketika mayoritas anggota DPRD mengajukan interupsi terkait tidak terbaginya draf nota laporan pertanggung jawaban yang disampaikan wakil bupati Marlalu Leleury. Mereka mendesak pemerintah semestinya menyediakan draf tersebut kepada seluruh anggota sebelum dimulainya parpurna.

Buntutnya, pimpinan DPRD Ibrahim Ruhunussa terpaksa menghentikan sementara penyampaian laporan pertanggung jawaban oleh wakil bupati Marlatu Leleury. Dan meminta anggota untuk menghargai penyampaian laporan tersebut. “Apakah kita lanjutkan atau skorsing,” tanya Ruhunussa.

Sebanyak 24 dari 40 anggota DPRD yang menghadiri sidang paripurna tersebut menyetujui sidang dilanjutkan untuk mendengarkan penyampaian laporan pertanggung jawaban oleh wakil bupati.

Namun, belum sampai pada penyampaian laporan, kericuhan kembali terjadi. Salah satu anggota fraksi Golkar Hasan Alkatiri mengutarakan kekesalan terhadap pemerintah yang tidak menghargai DPRD. “Pemkab Sama sekali tidak menghargai lembaga ini,” ujarnya.

Penegasan Alkatiri tersebut disusul dengan membanting meja. “Kita hargai mekanisme voting, tapi dahulukan mufakat, lembaga ini sudah tidak dihargai akibat ulah anggota sendiri,” katanya.

BACA JUGA:  Penganiaya Warga Latu Diringkus

Amukan Alkatiri tersebut tidak berlangsung lama dimana dari 24 anggota yang hadir mayoritas menyetujui penyampaian laporan pertanggung jawaban. Ketua DPRD Ibrahim Ruhunussa mengatakan, dalam rentang waktu 30 hari kedepan segera membentuk panitia khusus (Pansus) terkait LKPJ.

“Pansus melaporkan hasil dalam paripurna dan meminta persetujuan menjadi rekomendasi DPRD dan akan disetujui menjadi keputusan lembaga selanjutnya rekomendasi itu disampaikan kepada bupati dalam paripurna istimewa,” katanya.

Senada, Ketua fraksi PKB Ruslan Hurasan mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah(PP) nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggara pemerintah daerah kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap masyarakat memuat beberapa hal yakni arah kebijakan umum pemda, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja, urusan desentralisasi, tugas pembantuan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Lebih lanjut, arah kebijakan tersebut memuat visi-misi strategis dan prioritas daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi terget dan realisasi PAD. “Serta permasalahan dan solusi, pengelolaan belanja meliputi anggatan terget dan realisasi anggaran,” pungkasnya. (ANC)

Most Popular

To Top