Ancaman Setelah Reklamasi Pantai – Ambon Ekspres
Ragam

Ancaman Setelah Reklamasi Pantai

AMBON,AE.–– Kebijakan pemerintah untuk menjadikan Kota Ambon sebagai model Waterfront City dengan mengijinkan reklamasi di pesisir Teluk Ambon, tidak hanya menjanjikan dampak positif. Dampak buruk, berupa kerusakan lingkungan, naiknya massa air laut, hingga meluasnya daerah yang kena banjir juga sulit dihindari, bila pemerintah tidak menyiapkan strategi penanganan.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui konsep WFC ini adalah mengembangkan kawasan pesisir dan laut. Apalagi, mengingat kota Ambon telah dipadati bangunan ini.

WFC menjadi konsep untuk terus menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan lahan dengan menjadikan laut sebagai sumber utama roda pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberi peluang kepada investor untuk menanamkan modalnya di wilayah pesisir Teluk Ambon, dalam bentuk pembangunan fasilitas publik dan bangunan untuk usaha lainnya.

Dalam konsep Ambon WFC (AWFC), pemerintah telah membagi daerah pesisir di Teluk Ambon menjadi 13  zona.  Mulai dari pesisir desa Amahusu kecamatan Nusaniwe  hingga desa Laha kecamatan Teluk Ambon. Di setiap zona  akan dilakukan reklamasi hingga kurang lebih 40 hektar untuk pembangunan bangunan ke arah laut.

Hingga saat ini, pemerintah baru mengijin satu pengembang untuk beraktivitas di kawasan pesisir Teluk Ambon, yaitu, PT Karya Unggulan Gemilang (KUG) untuk membangun bangunan di atas lahan seluas 25 hektar di daerah pesisir kawasan Tantui hingga Galala, kecamatan Sirimau kota Ambon. Kawasan ini Tantui masuk zona tujuh dalam peta WFC. Selain rumah sakit Siloam, di sana juga akan dibangun pusat perbelanjaan dan hiburan.

Bagian Teluk Ambon di kawasan tersebut pun terlihat menyempit, akibat reklamasi lokasi pembangunan RS Siloam, juga reklamasi ke arah Jembatan Merah Putih (JMP), sebagai bentuk penggunaan zona tujuh oleh PT. KUG untuk membangun bangunan.

BACA JUGA:  Puluhan Ribu Karyawan & Keluarga Funwalk Massall

Bila dilakukan reklamasi oleh pihak lain di sepanjang pantai teluk Ambon dengan luas 40 hektar, dipastikan teluk Ambon semakin sempit. Massa air laut pun meningkat, sehingga dapat melanda rumah-rumah warga di daerah pesisir. Belum lagi di musim hujan. Air laut di Teluk Ambon yang masuk ke sungai-sungai, ditambah air hujan maka banjir dalam kategori yang lebih lebih besar dapat terjadi.

“Daerah dataran banjir makin luas nanti, karena daerah pasang surutnya makin sempit, tapi massa air bertambah. Itu akhirnya bisa banjir. Kalau air pasang, masuk sungai. Apalagi air pasang saat musim hujan, terbuka peluang daerah yang kena banjir makin luas,” ungkap Pengamat lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti) Rafael Osok, Minggu (28/5).

Selain itu, naiknya massa air laut, akan mengancam rumah-rumah penduduk di kawasan pesisir Teluk Ambon, terutama di daerah sebesar lokasi reklamasi. “Pengaruhnya ke pergerakkan air laut. Nanti dampaknya terhadap wilayah di sebelahnya, di Poka dan Rumah Tiga itu,” katanya.

Dibangunnya Jembatan Merah Putih, sebut Rafael Osok, pun sudah berdampak pada pergerakkan air laut di Teluk Ambon, karena tiang penyangga JMP dibuat dalamn ukuran yang cukup besar. Apalagi ditambah dengan reklamasi pantai.

“Jadi ada dua hal. Bangunan jembatan. Jembatan punya tiang-tiang itu kan juga memengaruhi. Kemudian kedangkalan di muara sungai Galala, ditambah lagi reklamasi. Nah itu pengaruhnya pasti ke air laut,” tegasnya.
Terkait rusaknya ekosistem di teluk Ambon, Rafael Osok tidak menampiknya. Reklamasi diatas lokasi pantai seluas 40 hektar di setiap zona, akan menganggu ekosistem di wilayah pesisir.

BACA JUGA:  Menristek Restui Wisuda Unidar

“Itu kan pengaruh pertama gerakan pasang surutnya berubah. Kemudian ekosistem di wilayah itu terganggu. Terutama ekosistem di pesisir. Kita tahu di pesisir ( Teluk Ambon) itu, kan ada ekosistem. Selain ada biota-biota laut, juga ada tanaman laut seperti Lamun dan lain-lain,” ingatnya.

Artinya, bila pemerintah masih ingin terus mengijinkan reklamasi dilakukan di pesisir Teluk Ambon, maka pemerintah harus bijak dalam mempertimbangkan dampak buruk dari reklamasi di Teluk Ambon. diantaranya dengan menyiapkan infrstaruktur penahan masaa air alut serta tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dengan tidak mengjinkan daerah konservasi dan daerah yang banyak ekosistem direklamasi.

Pengamat lingkungan dari Universitas yang sama, Jusmy D. Putuhena mengatakan, dampak dari reklamasi, yaitu naiknya muka air laut, itu sudah pasti. Tetapi berapa besar naiknya itu tidak terlalu siginifikan, karena kalau dihitung berapa massa air laut yang hilang dengan luas perairan Teluk Ambon dalam dan luar. Selisih naiknya muka air laut yang akan naik tidak lebih dari lima centimeter.

“Karena secara alamai, lewat perubahan iklim akan menaikkan muka air laut. Jangan menganggap bahwa semata-mata kenaikan muka air laut di teluk Ambon itu karena reklamasi. Terjadinya kenaikan itu sudah dari dulu. Apalagi, lanjutnya bila melihat kondisi kota Ambon, hampir semua pesisir dalam teluk sudah ada talud untuk penahan ombak dan kenaikan muka air laut,” terang dia.

BACA JUGA:  Tersangka Baru Dari BM

Dampak ke masyarakat adalah bagi mereka yang tinggal di sekitar pesisir bisa saja kena gelombang pasang yang tinggi tapi itu tidak terjadi setiap saat, tergantung musim cuaca, apalagi pada akhir bulan Maret sampai dengan April. “ Kalau Ambon sering menandainya dengan musim laorr, biasanya gelombang tinggi,” sebutnya.

Jika hal itu terjadi, lanjutnya, maka masyarakat di pesisir akan menjadi resah dan pada akhirnya memberikan penilaian negatif terhadap apa yang direncanakan melalui konsep WFC.

Yang perlu diwaspadai adalah saat dibangun WFC maka dampak akan terjadi pada areal lain yang tidak direklamasi, akibat berpindahnya massa air tersebut. Tapi, massa air tersebut akan terbagi merata ke seluruh Teluk Ambon, karena sifat air adalah mengisi ruang yang kosong dan sama tinggi.
Sementara terkait rusaknya ekosistem laut, kata Putuhena bila reklamasi terus dilakukan, maka ekosistem yang

bisa kena dampak buruk adalah terumbu karang di pesisir teluk Ambon.
“Ekosistem yang terkena dampak adalah biota perairan, terumbu karang. Tetapi, lokasi yang ditetapkan sebagai area WFC, setahu saya sudah minim biota tersebut,” ungkapnya.

Dikatakan, konsep Waterfront City ditetapkan pemerintah dengan berdasar pada beberapa hal. Pertama, lokasi yang digunakan adalah wilayah yang secara ekologis merupakan wilayah yang ditetapkan berdasarkan potensi ekologis, atau biota perairan sudah terdegradasi atau rusak akibat berbagai macam aktivitas domestik masyarakat Kota Ambon.

“Kedua, lokasi yang ditetapkan, tidak terdapat terumbu karang. Sebagai catatan bahwa tidak semua pesisir di teluk Ambon, baik dalam mapun luar akan dibangun WFC,” katanya. (MAN)

Most Popular

To Top