Hak Politik Penyandang disabilitas Diabaikan – Ambon Ekspres
Ragam

Hak Politik Penyandang disabilitas Diabaikan

AMBON,AE.—Akses penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia dan khususnya Maluku masih terabaikan. Penyelenggara pemilu belum menerapkan peraturan dengan maksimal. Hal ini berdampak pada minimnya partisipasi disabilitas. Olehnya itu, semua pihak diajak untuk mengawal dan mendorong pelaksaan pemilu yang akses.

Hal ini terungkap dalam Pelatihan Panduan Pemberitaan untuk Pemilu Akses yang diselenggarakan General Election Network for Disability Access (AGENDA) bekerjsama dengan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku dengan sejumlah wartawan di Swissbell Hotel, Sabtu (28/5). Juga diikuti sejumlah penyandang disabilitas di kota Ambon serta anggota dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Maluku.

Koordinator JPPR M Afifudin mengatakan, setidaknya ada dua bagian besar permasalahan yang menjadi penyebab minimnya hak dan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu dan pemilukada, yakni internal dan eksternal. Masalah internal, adalah tidak adanya support dari keluarga atau penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.

Anggota KPU Provinsi Maluku, La Alwi yang hadir dalam kesempatan itu memaparkan, KPU sudah memperhatikan pemilu akses bagi penyandang disabilitas. Hal ini termaktub dalam sejumlah Peraturan KPU yang ditetapkan pada 2015 lalu.

Alwi menyebut PKPU nomor 4/2015 tentang pemutakhiran data pemilih pemilihan Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota. Pasal 4 ayat (3) dengan tetap diatur bahwa, penduduk yang sedang terganggu jiwa atau penyandang, sehingga tidak memiliki syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Itu artinya, jika tidak ada surat keterangan dari dokter, maka harus didaftar dalam daftar pemilih.

Fasilitas untuk kemudahan bagi penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya juga diatur dalam PKPU nomor 10/2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2015. Pasal 20 ayat (1) huruf h dijelaskan, meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya pemilih, dan pemilih yang menggunakan kursi roda. Ayat (3) huru l, alat bantu tuna netra (braille template) bagi penyandang disabilitas.

Pemilih disabilitas, juga digeneralisir sebagai orang yang sakit. Sehingga, biasanya petugas memberikan formulir C-3 atau pendamping pemilih untuk mencoblos. “Inilah yang jadi salah satu biang kerok, mengapa Pilkada atau pemilu kita tidak demokratis. Karena ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan mekanisme ini untuk mendapatkan keuntungan yang bertentang dengan tujuan pemilu yang sebenarnya, yakni Luber dan Jurdil,”paparnya.
Minim Sosialisasi Buat Disabilitas

Salah satu penyandang disabilitas asal kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tantry Patty menuturkan, selama beberapa kali pelaksanaan pemilihan umum legislatif, presiden dan Pilkada, tidak ada sosialisasi, khususnya bagi pemilih penyandang disabilitas.

“Selama ini, memang belum ada sosialisasi aturan pemilu terkait akses memilih bagi pemilih penyandang disabilitas. Karena, kami penyandang disabilitas disamakan dengan pemilih lainnya, “kata Tantry disela kegiatan tersebut.
Disinggung soal partisipasinya dalam mengikuti pemilu, Tantry mengaku, tidak ada hambatan. Setiap perhelatan pemilu legislatif, presiden dan Pilkada, ia selalu menggunakan hak suara atau mencoblos. Namun, yang menjadi permasalahan baginya adalah tidak ada akses jalan beraspal atau setapak dari rumah ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena itu, meski ia memiliki kursi roda, namun tidak digunakan untuk ke lokasi TPS. (TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!