Hamid Rahayaan Ditolak Golkar Tual – Ambon Ekspres
Politik

Hamid Rahayaan Ditolak Golkar Tual

Soal Isi Kursi Kosong Wawali Tual 

AMBON,AE.—Keinginan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku menjadikan Hamid Rahayaan sebagai salah satu Calon Wakil Walikota Tual, kandas. DPD Golkar Tual secara aklamasi menolak Hamid, karena dinilai tidak berkontribusi buat Golkar. Mereka kemudian menetapkan dan mengusulkan empat nama dari unsur pengurus dan kader.

Keputusan DPD Golkar Kota Tual dibuat dalam Rapat Pleno pengurus harian, Minggu (29/5) malam. Dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPD Golkar Tual Fredy Rahakbauw, wakil sektaris DPD Golkar Maluku dan seluruh pengurus Golkar Tual.

“Tadi malam (malam Senin), semua pengurus DPD Golkar Tual dalam perbincangan telah memutuskan secara aklamasi bahwa menolak atau tidak menerima usulan bakal calon Wakil Walikota Hamid Rahayan dari DPD Golkar Maluku. Oleh sebab itu, saya harus tegaskan bahwa, apapun hasilnya, saya harus sampaikan dan jalankan,”ungkap Frdey Ketika dihubungi Ambon Ekspres melalui telepon genggam, Senin (30/5).

Fredy menyebutkan, ada dua alasan penolakan tersebut, yakni Hamid dinilai tidak menetap di Kota Tual dan tidak berpartisipasi terhadap Golkar Tual dalam momentum politik.”Dengan segala alasan, mereka menolak. Alasan mereka, bahwa saudara Hamid Rahayan tidak pernah menetap di Tual dan tidak pernah bekerja untuk Partai Golkar di Kota Tual dalam proses-proses politik,” kata salah pengurus DPD Golkar Maluku itu.

Seperti ditulis Ambon Ekspres, Sabtu (28/5), Piet Manuputty mengatakan, Hamid ditetapkan sebagai calon Wawali Tual dalam rapat pleno DPD Golkar Maluku 9 Mei lalu. Minggu, (29/5) Piet ditugaskan membawa usulan tersebut ke DPD Golkar Tual untuk dirapatkan.

BACA JUGA:  PDIP Sudah Pertimbangkan Untung-Rugi

Dikonfirmasi lewat telepon genggam, tadi malam, Manuputty mengaku, pengurus Golkar Tual berkukuh hanya mengusulkan empat nama. Olehnya itu, Manuputty belum memastikan, apakah DPD Golkar Maluku tetap menyelipkan Hamid dalam daftar nama-nama calon Wawali Tual ke DPP atau tidak.

“Mereka tidak menolak. Mereka hanya mengusulkan empat nama dari kota Tual. Jadi, mereka juga tidak keberatan kalau pak Hamid itu dicalonkan lewat DPD. Karena itu, kami juga akan menggelar pleno dulu,”akuinya.

Manuputty juga mengaku, tidak mengetahui secara jelas alasan DPD Golkar Maluku mengusulkan Hamid Rahayaan. Pasalnya, pada saat rapat pleno, ia tidak berada ditempat, karena mengurusi persiapan Munaslub dan Musda DPD Golkar Kota Ambon kala itu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Golkar menilai Hamid memiliki jaringan yang kuat di daerah dan pusat. Hamid juga mempunyai kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Pertimbangan itu dianggap sudah objektif. Namun, sejumlah pengurus DPD Golkar Malauku yang dikonfirmasi berulang kali lewat telepon genggam dan sms, tidak merespon.

Tetapkan 4 Nama
Sementara itu, hasil rapat pleno juga menetapkan dan memutuskan empat dari tujuh yang diusulkan untuk dipiliih secara musyarawah dalam rapat harian tersebut. Mereka adalah Fadilah Renwarin (Sekretaris DPD Golkar dan Ketua DPRD Kota Tual) mendapatkan 26 suara, Busury Renwarin (anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Tual) 26 suara, R.M Waremra (Ketua Fraksi Golkar Kota Tual dan mantan Ketua DPRD Tual periode 2009-2014) 22 suara dan Zein Rumles (mantan anggota DPRD Kota Tual dan Direktur PD. Maren Tual) 6 suara.

BACA JUGA:  Golkar Usung Richard-Syarif

Sedangkan tiga kandidat lainnya, yakni Any Tamher (istri almarhum mantan walikota Tual MM Tamher), Taufik Hamud (anggota Fraksi Golkar DPRD kota Tual) dan Agreen Renoat (fungsionaris DPD Golkar Kota Tual) masing-masing mendapat satu suara. Sesuai peraturan internal Golkar, keempat calon dengan suara terbanyak yang akan disulkan ke DPD I dan DPP.

“Sesuai rapat, dengan kesepakatan semua, bahwa siapa yang memperoleh suara terbanyak, dia yang menduduki kedudukan nomor satu dua, tiga dan empat. Keempat nama itu yang akan ditetapkan dan diusulkan ke DPD I Golkar Maluku dan DPP,”paparnya.

Sesuai mekanisme, lanjut ketua komisi C DPRD Maluku itu, DPD Golkar Tual akan membuat berita acara rapat pleno pengurus harian dan mengusulkannya ke DPD. Kemudian, DPD juga mengesahkan nama-nama tersebut dan selanjutnya diusulkan ke DPP untuk menetapkan dan memutuskan dua nama.

“Hasil rapat kemarin, saya selaku caretaker telah memerintahkan untuk segera membuat risalah dari agenda rapat tadi malam menjadi laporan untuk segera diprint dan dibawa ke DPD Golkar Maluku. Mekanismenya adalah, setelah masuk ke DPD I, DPD I meneruskan ke DPP. Kemudian, DPP menetapkan dan menetapkan dua nama yang akan dikirim kembali dan dipilih secara langsung oleh DPRD Kota Tual,”jelasnya.

BACA JUGA:  3 Wanita Cantik Ditipu

Apakah masih ada kemungkinan Hamid Rahayaan tetap diusulkan ke DPP oleh DPD, ia tidak mau berspekulasi. Tetapi, sesuai hasil rapat pleno DPD Golkar, Hamid telah ditolak secara aklamasi.

“Mereka menegaskan, tidak ada usulan nama lain selain empat nama itu. Karena itu, pengurus DPD Golkar Kota Tual secara alkamasi menyatakan sikap menolah usulan dari DPP. Apakah akan ada penambahan nama, itu nanti dilihat di DPD Golkar Maluku,”katanya.

Untuk diketahui, Walikota Tual periode 2013-2016 dijabat kader Golkar M.M Tamher. Namun, awal April 2016 lalu, Tamher meninggal karena sakit. Wakilnya, Adam Rahayaan diangkat dan dilantik sebagai Walikota menggantikan Tamher.

Pengangkatan dan pelantikan Rahayaan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 131.81. dan nomor 47. 42 , tahun 2016, tentang pengangkatan Walikota Tual dan memberhentikan wakil Walikota Tual. Keputusan ini bersandar pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Secara otomatis, kursi Wawali Tual kosong untuk sementara. Sebagai partai pengusung, Golkar berhak mengusulkan kadernya sebagai Wakil Walikota Tual. Dan, sesuai aturan, setelah DPP menetapkamn dua nama, akan diserahkan ke DPRD Kota Tual untuk memilih salah satu diantara mereka.(TAB)

Most Popular

To Top