Jaksa Kategorikan GB Kasus Besar – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Jaksa Kategorikan GB Kasus Besar

Ambon, AE.–– Kasus Gunung Botak (GB) dikategorikan sebagai kasus besar yang akan ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku. Selain kasus ini, ada dua kasus lainnya, dugaan mark up pembelian kantor cabang Bank Maluku-Malut di Surabaya, dan transaksi Repo Bank Maluku dengan PT.AAA Securitas.

Ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Jan S Maringka kemarin, saat memaparkan laporan kinerja kejati Maluku kepada Jaksa Agung HM Prasetio. “Ada tiga kasus besar yang kita tangani, pembelian kantor cabang Bank Maluku-Malut, transaksi Repo Bank Maluku dengan PT.AAA Securitas, dan kasus Gunung Botak,” paparnya.
Menurut Maringka, tga kasus itu kini menjadi prioritas Kejati Maluku. Selain itu, kasus-kasus itu juga menjadi perhatian publik. “Karena tiga kasus ini menjadi perhatian masyarakat banyak,” kata dia.

Jaksa Agung, H.M Prasetyo saat menanggapi hal itu, memberikan apresiasi positif terkait upaya pengusutan kasus-kasus yang selama ini ditangani oleh jajaran korps Adhyaksa Maluku. Olehnya itu, kasus-kasus itu diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Sebelumnya HM Prasetyo saat ditanya soal hasil kerja tim Kejagung, melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait sejumlah masalah akibat tambang illegal  di gunung Botak, Kabupaten Buru beberapa waktu lalu serta dugaan gratifikasi PT.Gemala Berneo Utama (GBU) kepada oknum pejabat di daerah ini, Prasetyo menampik memberikan penjelasan secara detail. “Kalau soal itu, ada pihak lain, ya,”katanya.

Informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, jaksa membidik aliran dana Rp2,3 miliar yang masuk rekening pribadi Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy. Kejati Maluku juga memastikan akan menyelidiki kasun ini. Kini mereka sedang melakukan pulbaket.

Sebelumnya, Buana Pratama Sejahtera (BPS) akhirnya membenarkan setoran dana Rp2.3 miliar setiap bulan ke rekening pribadi Martha Nanlohy, kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku ini sejak November 2015 hingga April 2016. Ini dilakukan atas arahan Martha Nanlohy dengan alasan kondisi darurat. Sementara PT. BPS terus mengangkat sedimen di sungai Anahoni. Sudah hampir 300 ribu meter kubik material yang diangkat.

Setoran dana tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan (MoU) antara PT. BPS dengan pemerintah provinsi Maluku, dan surat perintah kerja (SPK) yang dibuat Martha Nanlohy. Uang tidak sedikit itu disetor untuk pembiayaan pengamanan dalam penertiban Gunung Botak, akhir 2015 lalu serta pengamanan dan pengawasan selama PT. BPS mengangkat sedimen dari sungai Anahoni.

Sejumlah pihak disebut-sebut kecipratan dana itu tiap bulannya, diantaranya Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Parlemen Jalanan Buru serta aparat TNI dan Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja, sejak November 2015 lalu hingga April tahun ini.

“Memang cara menyerahkan uang itu lewat rekening pribadi kepala dinas ESDM adalah salah, seharusnya, ke rekening dinas. Tapi karena mungkin waktu itu kondisi darurat, lalu kita diarahkan untuk setor ke rekening pribadi Kadis. Yang pasti, penggunaannya jelas, ada pertanggungjawaban dari LSM, TNI, Polri, itu jelas tidak ada masalah,” ungkap Manajer Operasional PT. BPS, Bambang Riadi, Selasa (24/5).

Dana yang disetor, tidak sedikit. Dalam jangka enam bulan, jumlah dana yang telah masuk ke rekening pribadi Martha Nanlohy sebesar Rp13.8 miliar. Uang itu, digunakan sebagai biaya pengamanan penertiban Gunung Botak serta pengawasan aktiviast PT. BPS, mengangkat sedimen.

PT. BPS punya rencana besar dibalik penyetoran dana Rp2.3 miliar ke rekening pribadi Martha Nanlonhy tersebut. Perusahaan ini ingin menjadi bapak angkat dari koperasi untuk mengelola material yang diangkat dari sungai Anahony serta di lokasi lain di Gunung Botak. (MAN/AFI)

Most Popular

To Top