2 Tahun DPRD tanpa Produk – Ambon Ekspres
Politik

2 Tahun DPRD tanpa Produk

AMBON,AE.—Memasuki dua tahun periodisasi, tak satu pun Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang dilahirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Maluku. Hal ini menandakan fungsi legislasi DPRD tidak produktif. Padahal, perda merupakan cerminan keberhasilan dan kualitas kinerja para wakil rakyat.

Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Roy Manuhutu mengatakan, di tahun 2015, sebanyak 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif komisi-komisi. Sedangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengusulkan 8 Ranperda. Kemudian, DPRD kembali mengusulkan 5 Ranperda inisiatif di 2016.

Namun, hingga pertengahan tahun ini, tak satupun dari 18 Ranperda usulan inisiatif yang disahkan. Manuhuttu mengaku, waktu pembentukan perda memang cukup, sekitar 2-3 tahun. Tetapi, DPRD harus bekerja efektif dan efisien untuk menetapkan Ranperda usulan inisiatif 2015 di tahun ini.

“Belum ada yang disahkan. Tapi, untuk usulan 2015, sudah harus diselesaikan di tahun ini,” kata Manuhutu kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Selasa (31/5).

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan DPRD Maluku, Samson Richargo Atapary mengungkapkan, penggodokan 10 Ranperda inisiatif DPRD ditingkat komisi sudah selesai. Saat ini, hanya menunggu Daftar Isian Masalah (DIM) dari pemerintah provinsi Maluku.

“Kalau ditingkat komisi sudah selesai. Jadi, naskah akademiknya, perda, kedalaman dan uji publik, revisi hasil uji publik dan finalisasi di tingkat komisi sudah selesai. Dari komisi, sudah serahkan ke badan. Badan sebelum reses kemarin, juga sudah mengkaji dan memfinalisasi di tingkat badan. Sudah dikirim itu ke gubernur untuk minta Daftar Isian Masalah (DIM),”kata Atapary ketika dibubungi Ambon Ekspres melalui telepon genggamnya.

Setelah eksekutif (Pemprov) Maluku mengisi DIM, akan dibahas bersama setelah selesai masa sidang ini. Sebab, ditergetkan dalam tahun ini, Ranperda usulan inisiatif DPRD 2015 sudah disahkan.

“Tinggal pembahasan bersama antara badan pembentukan peraturan daerah dengan eksekutif yang nanti bisa diwakili oleh sekda atau juga oleh SKPD Biro Hukum. Sebab, untuk 2015, kita targetkan kalau bisa di tahun 2016 ini sebelum tutup masa sidang terakhir nanti sudah disahkan, ”paparnya.

Bagaimana dengan Perda inisiatif usulan DPRD? politisi PDI Perjuangan ini mengaku, masih dalam proses pembahasan oleh komisi. Penetapan dan pengesahannya ditargetkan 2017 mendatang. “Nanti yang inisiatif ini akan dibahas dan disosialisasi oleh komisi dan harus selesai sebelum tutup tahun anggaran 2016. Selanjutnya, akan dikirim ke pemda,”ungkapnya.
Hambatan

Wakil rakyat dari kabupaten Seram Bagian Bagian Barat (SBB) itu menjelaskan, pembentukan perda tidak dibatasi waktu. Cepat atau lambat sebuah usulan perda disahkan, sangat tergantung dari ketersediaan anggaran dan kesesuaian waktu anggota yang terdistribusi pada semua posisi Alat Kelangkapan Dewan (AKD).

“Misalnya, Perda 2015 maka uji publik dan finalisasi dianggarkan tersendiri dalam APBD 2015. Untuk DIM tidak ada anggaran khusus. Sudah masuk dalam anggaran rapat rutin di DPRD. Terutama rapat alat kelengkapan dewan,”kata dia.

Selain itu, lanjut dia, semua agenda di DPRD perlu disesuaikan antara satu dengan yang lain. Ini karena anggota dewan merangkap jabatan di AKD tertentu. Sehingga, membuat pembahasan Perda tidak terfokus dan tuntas.
Pengamat politik Universitas Pattimura, Johan Tehuayo menilai, belum adanya perda inisiatif yang ditetapkan atau yang belum diusulkan oleh DPRD, disebabkan karena perda yang lama masih relevan untuk digunakan. Bisa juga karena masih minimnya kompetensi dewan untuk mengusulkan Ranperda.

Kemungkinan lainnya, karena perda yang selama ini dibuat dinilai tidak memberikan dampak luas bagi masyarakat, sesuai hasil evaluasi pemerintah pusat.”Selain itu, juga karena hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap berbagai produk perda di berbagai daerah tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan bertentangan dengan undang-undangan, sehingga dibatalkan,”katanya.

Tetapi, secara keseluruhan, ia menilai, kinerja dewan sudah cukup baik dalam konteks perjuangan aspirasi masyarakat Maluku ke pusat. Hanya, dalam konteks lain, seperti kasus PT Bank Maluku dan Maluku Utara, fungsi DPRD masih sangat lemah.

“Oleh karena itu, sebagai lembaga yang memrepresentasikan masyarakat Maluku, proses kontrol dan pengawasan dari berbagai stakeholder terhadap DPRD juga harus dilakukan secara efektif. Selain kontrol terhadap eksekutif dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah,” jelasnya.

Terkait dengan 15 perda insiatif DPRD yang masih digodok, Johan berharap, tidak hanya dilihat dari aspek kualitas. Tetapi, perlu diikuti dengan kualitas perda, sehingga berdampak bagi masyarakat. (TAB)

Most Popular

To Top