Ditlantas Harus Terbuka Soal Biaya Tilang – Ambon Ekspres
Metro Manise

Ditlantas Harus Terbuka Soal Biaya Tilang

Fasak : Berapa Yang Masuk ke Kas Negara ?

AMBON, AE— Belum sadarnya masyarakat, terutama para pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat mengakibatkan pelanggaran lalulintas di Maluku dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya tindakan pelanggaran itu membuat Ditlantas Polda Maluku melakukan penilangan terhadap 2.982 pengendara yang secara humum terbukti melanggar aturan berlalulintas saat operasi patuh bulan Mei 2016.

Namun, tingginya pelanggaran lalulintas membuat masyarakat bertanya berapa biaya tilang dari setiap pelanggar yang masuk kas negara. Ditlantas Polda Maluku diminta untuk terbuka kepada masyarakat atas hal tersebut. Apalagi selama ini pembayaran tilang di tempat tidak pernah disertai bukti kwitansi.

“Bayangkan saja untuk pengendara yang terkena tilang saat operasi patuh beberapa hari lalu mencapai 2.982 pelanggar. Jika dikalikan saja dengan rata-rata pelanggar harus bayar tilang sekitar Rp 300 ribu, maka pertanyaan kemudian berapakah dari biaya yang ada disetor ke negara ?

Ini yang seharusnya pihak lantas, sosialisasikan dan sampaikan juga ke masyarakat. Biar masyarakat bisa mengetahui hal itu juga,” kata Anakletus Fasak, Ketua Presidium Persatuan Mahasiswa Katolik (PMKRI) Ambon kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Menurutnya, selama ini polantas aktif dalam mengkampanyekan keselamatan berlalulintas kepada masyarakat. Namun disisi lain ada hal penting yang selama ini tidak pernah diungkapkan polantas yakni soal keterbukaan biaya penilangan itu yang masuk ke negara.

“Bagi kami langkah Ditlantas Polda Maluku, dengan tujuan untuk Maluku tertib dalam berlalulintas adalah langkah yang sangat positif dalam menyelamatkan generasi kita. Namun ditlantas juga harus terbuka kepada masyarakat. Misalkan jika pengendara melanggar dan ditilang dengan pasal sekian biayanya sekian dan masuk ke kas negara sekian,” jelasnya.

Hal itulah, kata Fasak, yang selama ini masyarakat belum mengetahui. Padahal jika dilakukan maka itu sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa menaati setiap aturan yang disosialiasasikan itu. “Misalnya tilangnya Rp 300 ribu, maka kemudian sekian dari biaya tilang itu masuk ke kas negara. Untuk itu masyarakat jangan lagi melanggar aturan lalu lintas,” timpalnya.

Dia menegaskan, langkah keterbukaan terhadap masyarakat dengan menyampaikan hal tersebut, merupakan tindakan untuk memperbaiki citra kepolisian terlebih polantas di mata masyarakat. “Mestinya keterbukaan itu penting, biar tidak lagi ada image buruk di mata masyarakat terhadap kinerja polantas sendiri.

Kemudian juga menghindari oknum polentas yang nakal di tengah jalan. Dunia sekarang tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Semua harus transparan. Ini bentuki dari menciptakan polantas yang bebas KKN. Ini pekerjaan rumah yang harus kita tahu bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubbdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Maluku, AKBP Adolof Sinmiasa yang di hendak dimintai konfirmasi oleh wartawan selalu menghindar. Ketika dihubungi, Sinmiasa mencoba untuk mematikan handphonenya dan tak mau melayani awak media. Dirlantas Polda Maluku juga belum berhasil dimintai keterangannya.(AHA)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!