Irwan Patty Diganjar Alkostar – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Irwan Patty Diganjar Alkostar

Hukuman 2 Tahun Jadi 6 Tahun

AMBON,AE––Ironis nasib yang dialami oleh Irwan Patty. Berangan-angan ingin bebas dari hukuman, ternyata diganjar hukuman jauh lebih tinggi.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Dia tercatat menjadi koruptor pertama dari Maluku yang menjadi korban tegasnya hakim Artijo Alkostar.

Hakim Mahkamah Agung (MA), Artijo Alkostar, yang mengadili perkara Kasasi Irwan Patti, dalam kasus korupsi proyek pengadaan kapal patroli pada Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten SBB tahun anggaran 2008 dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 dan pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUH Pidana.

Dalam amar petikan putusan sebagaimana diterima Panitera Tipikor Pengadilan Negeri Ambon, MA menjatuhkan vonis 6 tahun kepada terdakwa Irwan Patty. Bukan hanya hukuman penjara. Irwan Patti juga dihukum membayar denda Sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

“Selain itu, Irwan Patty juga dijatuhi hukuman tambahan agar membayar uang pengganti sebesar Rp 400 juta. Apabila dalam waktu satu bulan uang pengganti itu tidak dibayar, maka harta benda milik terdakwa akan disita oleh jaksa. Namun dalam hal ini jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun, “ucap Humas Pengadilan Negeri Ambon, Setiabudy saat membacakan amar petikan putusan MA.

Putusan yang dijatuhi oleh hakim MA, kata Setiabudy, lebih berat dari putusan hakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, maupun Pengadilan Tinggi Ambon. Pasalnya, hakim Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan vonis 2 tahun kepada terdakwa. Sementara hakim PT menjatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan.

“Jadi putusannya jauh lebih berat dari putusan hakim tingkat pertama maupun ditingkat banding. Selain itu pasal yang dikenakan oleh MA kepada terdakwa juga pasal 2, “ujarnya.

Untuk diketahui, Irwan Patty dijerat dalam kasus pengadaan kapal patroli pada Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten SBB tahun anggaran 2008 senilai Rp5,5 MiliaR.

Dalam kasus ini, Patty tidak sendirian. Dia bersama direktur CV. Riwan Samudera Novita Matitaputty, dijerat jaksa.
Kapal tersebut dikerjakan pada salah satu galangan kapal di Tangerang. Namun sampai berakhirnya masa kontrak, pekerjaan kapal tidak rampung 100 persen dan belum dibawa ke Piru, Ibu Kota Kabupaten SBB. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,235 miliar.

Sementara itu, Jaksa Agung RI, HM Prasetyo mengungkapkan, penegakan hukum terkait kasus korupsi memang harus ditangani dengan transparan. Prasetyo memberikan dukungan kepada jajaran korps Adhyaksa Maluku yang diayomi Jan S Maringka dalam mengusut berbagai kasus korupsi di Maluku.

Hingga saat ini, penanganan sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejati Maluku selalu diikuti Prasetyo. Misalnya kasus yang terjadi di Bank Maluku, maupun kasus Gunung Botak. Olehnya itu, dirinya memberikan dukungan kepada Maringka dalam mengusut tuntas berbagai kasus tersebut.

“Kasus korupsi ini beda dengan kasus pembunuhan atau penganiayaan. Karena dampaknya tidak langsung kepada korban. Tetapi kasus ini membunuh korban secara perlahan. Jadi dukungan kepada kejati untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi perlu,” kata Prasetyo usai menjadi pembicara utama dalam seminar nasional di Universitas Pattimura Ambon, Selasa (31/5).

Dijelaskan, penegakan hukum terkait kasus korupsi tidak hanya terfokus pada tindakan. Namun, cara pencegahan juga sangat penting. Karena korupsi, kata dia, tidak akan terjadi jika ada pencegahan terlebih dahulu.
Olehnya itu, Prasetyo menginginkan agar penegakan hukum oleh Kejati Maluku dapat optimal, sehingga Maluku tidak masuk dalam zona merah karena tingginya jumlah kasus korupsi yang terjadi. “Saya berharap Maluku tidak masuk dalam zona merah kasus korupsi yah, “pungkasnya.(AFI)

Most Popular

To Top