Maluku DiJatahi Dana Desa 754M – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Maluku DiJatahi Dana Desa 754M

AMBON AE.–– Gubernur Maluku, Said Assagaff mengatakan, di tahun 2016 Maluku kebagian dana desa sebesar Rp. 754,638, 987,000. Dana ini dialokasikan untuk 1.198 Desa di 11 kabupaten kota. Jumlah ini meningkat di banding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp334.004. 517.000.

Untuk tahun 2015 ada 1.191 Desa di 11 kabupaten kota mendapat dana tersebut. Yang telah terealisasi dari dana Rp334.004.517.000, sebesar 98,7 persen, masing-masing untuk Tahap I (40%), II (40%) dan Tahap III (18,7 persen).

“Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 pada Tahap I sebesar 60 persen telah dilaksanakan untuk 7 Kabupaten/Kota pada Bulan April 2016, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, dan pada Bulan Mei 2016 menyusul Kabupaten Seram Bagian Timur,” kata Assagaff dalam sambutan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) pada program pengwalan bersama dana desa di kantor Gubernur Maluku yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BACA JUGA:  Puluhan Nama Diajukan PKB

Sementara kabupaten yang hingga saat ini belum menerima penyaluran dana desa dari rekening kas negara ke rekening kas daerah, antara lain Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten MBD, dan Kabupaten SBB.
Untuk kabupaten kota yang telah disalurkan dana desa pada tahap I, ada beberapa desa yang belum melengkapi persyaratan untuk pencairan. Sehingga penyaluran ke kas desa tertunda.

“Saya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kota agar dapat memperhatikan hal tersebut, sehingga penyaluran dana desa tidak tertunda dan tepat waktu. Mengingat alokasi dana desa sangat besar, maka hendaknya benar-benar dikelola dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Sehingga pada saatnya nanti ketika memperoleh anggaran yang lebih besar akan terbiasa dan mudah untuk dipertanggungjawabkan,” pintanya.

Terlibat
Sementara itu, KPK meminta masyarakat Maluku ikut terlibat mengawal dana desa pada setiap desa di Provinsi kepulauan ini. Untuk itu, KPK menjalin koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) dengan Pemerintah Provinsi Maluku maupun sejumlah instansi terkait pada program pengawalan bersama.

BACA JUGA:  Kematian Yanes Dibawa ke Amnesti Internasional

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam acara itu mengatakan, pihaknya berharap masyarakat menyadari dan menjalankan perannya dalam pengawasan keuangan desa. Ini bisa dilakukan dengan cara berani melaporkan adanya dugaan tindakan pidana korupsi terkait penyalagunaan dana desa.

“Kami mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat agar ikut mengawasi penggunaan dana pembangunan bagi desa. Kami menginginkan, dana desa haruslah mampu memajukan desa dan memberdayakan masyarakat secara optimal,” ungkapnya, di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (31/5).

Dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, KPK menemukan 14 temuan kelemahan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Besar dana yang dikelola dan masih terdapatnya sejumlah kelemahan tersebut, merupakan titik celah terjadinya penyimpangan.

“Olehnya itu, kami mendorong masyarakat serta sejumlah pihak untuk turut berperan dalam mengawasi serta mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Kami juga telah melakukan upaya penguatan regulasi, berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam melakukan sosialisasi,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Pilgub Diantara 3 Putra Tenggara

Dia melanjutkan, pada 2016, KPK bahkan menambah fokus kerja pada upaya peningkatan pertisipasi masyarakat serta mendorong peningkatan kompetensi pada aparat desa, inspektorat daerah dan pendamping desa. KPK juga akan bersinergi dengan sejumlah komunitas untuk menjadikan daerah binaan percontohan dalam menyusun tata kelola keuangan desa yang baik.

Diketahui, saat diberlakukannya UU No 6 tahun 2014 tentang desa yang berimplikasi pada disalurkannya dana desa dari APBN oleh pemerintah pusat ke 74.754 desa. Pada 2015, dana desa yang disalurkan sebesar Rp20.7 triliun dan meningkat menjadi Rp46.9 triliun pada 2016.(MG3)

Most Popular

To Top