Tumpangan Politis di Konsensus Leihitu – Ambon Ekspres
Politik

Tumpangan Politis di Konsensus Leihitu

AMBON,AE.—Konsensus politik yang diupayakan masyarakat Leihitu dengan mengusung anak daerah dalam Pilkada Maluku Tengah melawan Abua Tuasikal, merupakan strategi yang bagus. Namun, konsensus itu diprediksi sulit dilaksanakan. Apalagi ada tumpangan politis dalam konsensus tersebut, karena yang membangun konsensus, adalah bakal calon kepala daerah.

Pengamat politik Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) L Samson kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Kamis (2/6) mengatakan, upaya membangun kesepakatan bersama masyarakat Leihitu untuk melawan Abua Tuasikal, merupakan suatu gerakan kekuatan politik yang positif. Jika tetap solid, ia berkesimpulan, Abua bisa dikalahkan oleh figur dari Leihitu.

“Kalau memang mereka tetap solid dalam kesepakatan tersebut sampai pemilihan nanti, maka menurut saya sangat bisa mengalahkan Abua Tuasikal. Karena memang Jazirah memiliki jumlah pemilih terbanyak,”kata Samson.
Seperti diberitakan Ambon Eksperes, Sabtu (28/5), tokoh masyarakat, tokoh politik, empat bakal calon Bupati Asiz Mahulette, Saadiah Uluputty, Ely Jamaludin dan Supiyat Haupea, dan tokoh pemuda Jazirah yang terdiri dari kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu berkumpul di desa Hila untuk membuat kesepatan bersama.

Terdapat lima poin dalam kesepakatan tertulis tersebut. Pertama, masyarakat Jazirah yang meliputi kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu menyadari terbangunnya rasa kebersamaan, sepenanggungan dan seperjuangan.

Kedua, menghadapi agenda Pilkada Malteng 2017, maka selaku bakal calon bupati, berketetapan menjadikan momen ini sebagai pintu masuk dalam rangka mewujudkan salah satu cita-cita jazirah, yakni mempercepat hadirnya DOB (daerah otonimi baru). “Karena itu, kami bersepakat untuk saling bekerjasama, bantu membantu mwujudkan keinginan warga Jazirah Leihitu, guna merebut kursi bupati Maluku Tengah pada Pilkada 2017 mendatang,” kata dia.

Ketiga, jika terdapat dua orang atau lebih dari empat bakal calon yang memenuhi syarat dari jalur parpol sebagai peserta Pilkada 2017, maka akan bermusyawarah untuk menetapkan satu orang saja guna mewakili Jazirah Leihitu. Keempat, jika mereka tidak mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti [ilkada dimaksud, maka kami akan mendukung bakal calon bupati dari jalur independen sebagai calon Bupati. Kelima, jika terpilih, dalam satu tahun pertama, DOB sudah diusulkan ke pemerintah pusat.

Samson melanjutkan, tujuan tidak akan terwujud, jika komitmen yang sedang diupayakan, tidak dikawal dengan maksimal. Sebab, sebuah keputusan politik bisa saja berubah dalam waktu cepat, sesuai dinamisasi politik itu sendiri.

“Karena itu, mesti hati-hati di dalam kerjasama. Kalau saling percaya, ya tidak mengapa. Tapi kalau tidak, bahaya. Karena politik ini kan satu detik saja bisa berubah. Mereka bilang bersatu itu bisa saja diatas kerta. Tapi dalam pelaksanaannya bisa saja lari atau mendukung calon lain. Karena itu, Komitmen ini harus dikawal,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik asal Universitas Pattimura, Said Lestaluhu menilai, upaya menyatukan masyarakat Leihitu, bisa mempengaruhi tingkat keterpilihan dari kandidat-kandidat yang akan diusung. Namun, menurutnya, itu hanya sebatas wacana.

“Saya kira ini kan soal pembentukan wacana. Karena mekanisme untuk lolos dalam pencalonan kan belum ada. Dari sisi komunikasi politik, saya lihat merupakan bagian dari upaya untuk membentuk persepsi publik, khususnya di wilayah Leihitu,”katanya.

Pada satu sisi, sentimen primordial demi misi besar, yakni pemekaran bisa berdampak positif dalam hal membangun komitmen dan solidaritas masyarakat Leihitu untuk memilih dan mendukung salah diantara tokoh mereka. Tetapi, dari sisi politis, tidak akan berjalan maksimal.

Pasalnya, kata Lestaluhu, Abua selaku bakal calon bupati incumbent memiliki kekuatan birokrasi yang cukup signifikan di Leihitu. Fakta ini yang menjadi salah satu hambatan besar bagi gerakan dan konsensus politik masyarakat Jazirah saat ini.

“Sisi positifnya, upaya kesepakatan yang dibangun dengan sentimen primordial memberi keuntungan bagi kandidat mereka. Tapi saya kira tidak terlalu maksimal. Karena Abua punya senjata birokrasi yang cukup kuat. Birokrasi masih punya pengaruh signifikan,”jelasnya.

Tak hanya kekuatan birokrasi, Abua juga memiliki capital politik yang cukup. Jika dua kekuatan ini dimainkan secara maksimal, maka kemungkinan meraup suara di Leihitu dalam jumlah banyak, cukup terbuka.

“Saya kira, incumbent akan memaksimal jaringan birokrasi. Kemudian, modal atau capil mereka sudah cukup kuat. Selain itu promosi jabatan yang dalam kondisi apapun bisa dipakai untuk meraih dukungan pemilih,”bebernya.

Permasalah lain yang perlu diketahui, sebut Lestaluhu, adanya kemungkinan ketidakcocokan antar pendukung dari empat figur itu. Sehingga, jika salah satu diantaranya yang lolos sebagai calon, bisa memicu sentimen dan melahirkan konflik antar pendukung di akar rumput.

“Bila ada gerakan-gerakan massa akar rumput dari kandidat masing-masing, maka kemungkinan terburuknya bisa terjadi konflik di masyarakat bawa. Ini harus bisa diantisipasi,” paparnya. Ada kekhawatiran lain, munculnya figur baru asal jazirah selain empat kandidat tersebut, juga mempengaruh konsensus.

Berikutnya, soal isu pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang diusung. Menurut Leslatuhu, masyarakat Leihitu harus rasional membedah isu ini. Sebab, bisa saja, hanya menjadi tumpangan pencitraan figur-figur ada sebagai bekal untuk berkompetensi pada pertarungan pemilu legislatif nanti.

Selain itu, Leihitu bukan satu-satunya kecamatan di Maluku Tengah, kendati memiliki pemilih terbanyak. Karena kalau diklaim akan diberikan kepada kandidat dari daerah itu, tidak menjadi jaminan kandidat lain akan kalah.

“Kemudian, di Maluku Tengah kan tidak hanya Jazirah. Tapi ada daerah lainnya. Memamg suara Jazirah Leihitu cukup besar, sekitar 20 persen dari total jumlah pemilih. Jadi konsensus yang dibangun bukan jadi jaminan bahwa jika mereka bersatu, bisa kalahkan incumbent,”ungkapnya. (TAB)

Most Popular

To Top