Jaksa Akan Surati Gubernur – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Jaksa Akan Surati Gubernur

Untuk Periksa Anggota DPRD

AMBON,AE––Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memantapkan rencana meminta keterangan dari sejumlah anggota DPRD Maluku tentang dugaan aliran fee  pembelian lahan dan gedung  bank Maluku di Surabaya. Jaksa akan menyampaikan permohonan ijin Gubernur  Maluku untuk memeriksa anggota DPRD. Sementara pimpinan serta anggota DPRD  menyatakan siap bila dipanggil.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku, Ledrik Takandengan ketika dikonfirmasi lebih lanjut tentang rencana pemanggilan anggota DPRD, memastikan, itu akan dilakukan pihaknya. Agendanya akan ditentukan. “Saat ini kami masih fokus untuk tersangka dulu. Nanti kalau pemeriksaan untuk tersangka dirasa cukup dan sudah lengkap, maka penyidik akan mengambil langkah selanjutnya, “kata Takandengan.

Yang pasti, kata dia, tim penyidik akan memeriksa sejumlah anggota DPRD. Soal siapa saja anggota DPRD yang bakal dipanggil, Takandengan belum mau membeberkannya. “Pasti selesai dengan tersangka kita akan panggil ( anggota DPRD) untuk diperiksa sebagai saksi. Tetapi, sebelum itu kita minta ijin dari Gubernur Maluku, “terangnya.

Menyoal peran pemegang saham terkait pembelian lahan dan gedung di Surabaya itu, Takandengan mengakui sampai saat ini tersangka maupun saksi belum menyinggung kearah itu. Sehingga, tim penyidik merasa belum ada hal yang urgensi terkait hal itu.

“Sampai saat ini, dari hasil pemeriksaan saksi maupun tersangka, belum ada hal yang urgen, “ungkap Takandengan.
Sampai saat ini penyidik masih fokus untuk mengejar aliran dana Rp 7,6 Miliar. Karena yang terpenting dalam kasus ini, yaitu penyidik dapat menyelamatkan seluruh kerugian negara itu.”Yang penting sekarang kita kejar aliran dana ini. Tetapi sebagaimana kita tahu, tersangka juga malu-malu soal aliran dana itu, “terangnya.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada koran ini menambahkan, pekan depan penyidik akan berkoordinasi dengan Badan Perhitungan Keuangan (BPK) Maluku. Tujuannya, BPK dapat memberikan penilaian soal hasil temuan kerugian negara dalam kasus pembelian gedung di Surabaya.

Diberitakan sebelumnya, nama ketua komisi C DPRD Maluku, Fredy Rahakbauw disebut-sebut juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan seputar dugaan aliran dana tersebut. Namun, seperti apa hubungan Rahakbauw dengan dugaan aliran dana tersebut, belum diketahui pasti.

Ketika dikonfirmasi beberapa hari lalu, Rahakbauw membantah dengan tegas, bila dirinya dihubungkan dengan dugaan aliran dana tersebut. Tapi dia mendukung proses hukum yang hingga kini sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi Maluku.

“Tidak ada. Saya mau bilang, yang ngomong akan saya kejar dia. Karena ini sudah harga diri. Kan sudah ada penjelasan Direktur Utama Bank Maluku bahwa tidak pernah ada dana yang masuk ke DPRD itu. Kami tanya hal itu, resmi di pansus,” katanya.

Ketika jaksa menyatakan rencana meminta keterangan dari oknum anggota DPRD Maluku terkait dugaan tersebut, Ambon Ekspres kembali menghubunginya untuk meminta tanggapannya tentang rencana jaksa itu. Namun, Rahakbauw yang dihubungi via seluler beberapa kali, belum bersedia memberikan tanggapan.

“Saya lagi dalam perjalanan di Tual,” singkatnya, sembari menutup telepon genggamnya, kemarin. Dihubungi kembali, namun telepon selulernya tidak aktif.

Wakil ketua DPRD Maluku Said Mudzakir Assagaf kepada wartawan di ruang kerjanya Kamis (2/6) mengatakan, gencarnya pemberitaan tentang dugaan aliran dana kepada anggota DPRD Maluku yang tergabung dalam tim Pansus, memang perlu dibuktikan. Sebab, bila dugaan itu tidak benar, tentu merugikan nama DPRD secara kelembagaan.

Dia berharap ada ketegasan pihak penyidik dalam mengungkap hal ini. Bila ada anggota Pansus DPRD menerima dana itu, perlu diberikan bukti-bukti yang jelas. “ Sehingga jangan hanya memberikan isu yang terus berkembang mengatasnamakan pansus. Sementara pansus tidak pernah menerima aliran dana itu,” tandasnya.

Ditegaskan, bila ada laporan, bahwa Pansus Bank Maluku dan Maluku Utara juga terlibat dalam menerima dana itu, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan pihaknya siap bila diperlukan oleh penyidik. “ Tetapi kalau tidak benar informasinya, nanti siapa yang bertangung jawab terhadap semuan ini yang sudah mengatasnamakan pansus,” ungkapnya

Anggota DPRD Maluku Habiba Pellu kembali membantah informasi dirinya menerima aliran dana itu. Dia pun terus mencari tahu sumber informasi tersebut guna dimintai pertanggungjhawaban atas informasi tersebut.

Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Jan Sariwating berpendapat, rencana jaksa untuk memeriksa anggota DPRD Maluku adalah langkah yang tepat. Bahkan, dia mendorong jaksa lebih baik secepatnya melaksanakan rencana tersebut.

“Ini untuk meminta keterangan. Bukan langsung menuduh, tapi mengkonfirmasi, benar atau tidak ada aliran dana ke anggota DPRD tertentu, supaya masalah ini lebih jelas, tidak selalu menjadi polemik. Dan hasilnya, jaksa harus sampaikan ke publik,” ujarnya.(MAN/AFI/MG2)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!