Biaya Pendaftaran, Dicap Suap – Ambon Ekspres
Politik

Biaya Pendaftaran, Dicap Suap

AMBON, AE— Partai Politik atau gabungan Partai Politik, diingatkan untuk tidak memungut uang pendaftaran kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bila ini masih tetap dilakukan, akan dikenai sanksi hukuman pidana tiga tahun penjara atau paling lama enam tahun penjara.

Ini ditegaskan, anggota KPUD Maluku Rifan Kubangun ketika dikonfirmasi Ambon Ekspres kemarin, terkait Revisi Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada. Kata dia, selain hukuman badan, denda juga akan dikenakan paling sedikit 300. 000.000,- tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.400. 000.000 (satu miliar rupiah empat ratus juta rupiah).

Menurut dia, uang pendaftaran yang diberi oleh paslon dan diterima parpol, termasuk dalam kategori imbalan sebagaimana diatur dalam pasal UU Pilkada. Namun, penindakan terhadap larangan itu, menjadi kewenangan Bawaslu.

Selain itu, perubahan penting perlu diketahui adalah soal pengajuan perselisihan hasil Pilkada ke MK. Dalam UU lama disebutkan, bahwa kabupaten dengan jumlah 250 ribu jiwa, pengajuan perselishan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen.

“Namun, dalam revisi UU baru ini dijelaskan, pengajuan perselisihan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penetapan terakhir KPU,”paparnya.

Selain itu, Ketua KPUD Maluku, Musa Latua Toekan, mengatakan terdapat sejumlah poin perubahan yang substansial dari revisi UU nomor 8/2015. Diantaranya, soal jadwal pelaksaan pilkada serentak, dimana pemungutan suara lanjutan hasil Pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada Bulan Desember tahun 2020.

Sementara pilkada hasil Pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022. Hasil Pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023. Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Sebelumnya, sesuai UU nomor 8/2015, jadwal pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional disepakati pada tahun 2027. Dengan adanya perubahan tahun, maka terdapat sejumlah penyesuaian pengangkatan penjabat kepala daerah. Namun, tidak mempengaruhi waktu pilkada di sejumlah daerah di Maluku dan pemilihan gubernur.

“Kalau dalam UU nomor 8 kan disebutkan pilkada serentak secara nasional 2027. Tapi dalam perubahan UU itu, Pilkada serentak itu akan dilaksanakan pada 2024. Tidak berdampak terhadap pilkada di Maluku,”kata Musa kepada Ambon Ekspes di ruang kerjanya, Selasa (7/6).

Berikutnya, adalah sanksi politik uang. Pemerintah dan komisi II DPR RI sepakat jika ada upaya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih dan terpenuhi unsur-unsur memberikan uang atau materi lainnya maka akan dikenai pidana penjara dan atau pidana denda. Sementara, jika calon yang melakukan tindak pidana tersebut, akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon.

Dalam konteks ini, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus terkait tindak pidana menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih. Upaya hukum ini dimulai dari Bawaslu Provinsi ke Bawaslu pusat hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

“Selama ini kan tidak ada sanksi pidananya. Hanya dilakukan PSU karena dianggap sebagai pelanggaran administrasi. Tapi ini ada sanksi pidananya,”ujar dia.

Perubahan lainnya, adalah soal verifikasi dukungan pasangan calon perorangan atau independen. Jika dalam UU Pilkada yang lama, verifikasi hanya dilakukan dengan metode sampling. Namun, ketentuan dalam UU baru, dilakukan dengan metode sensus dengan memveridikasi langsung kepada pemberi dukungan. (TAB)

Most Popular

To Top