DPRD Merasa Dihakimi – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

DPRD Merasa Dihakimi

AMBON, AE— Kemana saja aliran dana Rp2 miliar, hasil mark up pembelian gedung untuk kantor Bank Maluku di Surabaya, sampai kemarin, Kejaksaan Tinggi Maluku belum bisa membuktikannya. Jaksa menduga aliran dana ini sebagian diterima sejumlah anggota DPRD Maluku. Dana itu dibagikan oleh Heintje Toisuta.

Heintje Toisuta, adalah Direktur PT Harves. Perusahaan ini ditunjuk PT Bank Maluku-Maluku Utara sebagai broker. Dia mengatur semua transaksi, atas arahan dua tersangka lainnya, Direktur Utama bank itu, Idris Rolobessy, dan salah satu direkturnya, Pedro Tentua. Heintje juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Jaksa penyidik dalam beberapa kesempatan saat ditanya soal aliran dana Rp2 miliar, belum mengetahuinya. Dana ini ditarik Heintje dari rekening pribadinya. Namun ketika diperiksa, Heintje tak pernah mau membuka mulut, siapa saja penerima duit haram itu.

Jaksa penyidik kasus tersebut lalu menyiapkan agenda untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Maluku. Surat permohonan sudah disiapkan untuk diajukan ke Gubernur Maluku Said Assagaff. Namun pemanggilan anggota DPRD ini untuk apa, jaksa hanya mengaku masih terkait kasus mark up gedung Bank Maluku.

Ketua DPRD Maluku, sekaligus ketua Pansus, Edwin Huwae ketika dikonfirmasi soal rencana Kejaksaan memeriksa DPRD termasuk pansus, mendukung rencana tersebut. Dia meminta jaksa untuk membuktikan adanya aliran dana ke anggota DPRD Maluku.

“Bila jaksa sudah punya bukti, silakan jaksa buka bukaan saja. Jangan ditutupi, sehingga semuanya akan terungkap secara benar, agar publik tau siapa yang benar, dan siapa yang salah,” ungkap Huwae Selasa kemarin di DPRD Maluku.

Soal rencana jaksa menyurati Gubernur Maluku, Huwae menyarankan tak perlu menunggu lama, namun setahunya pemeriksaan anggota DPRD Provinsi harus meminta izin Menteri dalam negeri.

Dia mengaku, institusi DPRD Maluku terutama pansus yang selama ini menangani kasus pembelian gedung Bank Maluku-Malut di Surabaya, merasa sudah tersandera, bahkan dihakimi.

“Kalau memang tuduhan itu sudah terbukti silakan panggil anggota DPRD, karena ini sudah dalam tahap penyidikan, dan jangan lagi ada yang di rahasiakan. Kami selama ini merasa dihakimi,” tegasnya.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku, Ledrik Takandengan ketika dikonfirmasi soal kapan dilakukan panggilan terhadap anggota DPRD, mengungkapkan, pihaknya belum memastikan kapan akan dilakukan panggilan pemeriksaan.

“Nanti selesai periksa tersangka dulu. Pelan-pelan saja, “ujarnya. Kata dia, sebelum memanggil DPRD, tentu kejaksaan akan melayangkan surat ijin kepada Gubernur Maluku. Walaupun begitu, soal kapan surat-menyurat itu dilakukan, juga belum dipastikan.

“Yang pasti tetap akan kita panggil, tetapi sebelumnya kita minta ijin dari gubernur, “terangnya. Soal siapa saja yang akan dipanggil, Takandengan masih merahasiakannya. Namun yang pasti, tim penyidik akan mengejar kemana saja sisa aliran dana (selain yang sudah disita jaksa) mengalir.

PANSUS
Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae, yang juga ketua pansus menegaskan, pansus tidak akan dibubarkan. Ini ditegaskan, setelah ada anggota DPRD Maluku yang mendesak pansus dibubarkan, karena keberadaannya tak lagi efektif.

Dia mengatakan, pansus tidak hanya berkaitan dengan pembelian kantor cabang Bank Maluku-Malut di Surabaya, tapi juga berkaitan dengan kasus repo saham. Untuk penuntasannya, dia meminta anggota pansus masuk dan menjalankan tugas dan kewajibannya.

“Untuk apa dibubarkan, dengan adanya pansus inilah yang dapat membantu dan mengawal kinerja jaksa. Untuk itu, saya berharap kepada teman-teman anggota pansus, agar rajin masuk kantor sehingga agenda pansus maupun agenda lain di luar pansus, dapat berjalan dengan baik. Kami juga sudah merencanakan mengundang tim investigasi dan komisaris Bank Maluku, besok (hari ini-red). Dan setelah itu, pansus juga merencanakan berkunjung ke kejati nanti,” ujarnya. (AFI/MG2)

Most Popular

To Top