Jaksa “Diamkan” Kasus 38 M – Ambon Ekspres
Amboina

Jaksa “Diamkan” Kasus 38 M

AMBON,AE— Pengusutan dugaan bermasalahnya proyek terminal Transit di desa Passo Kecamatan Baguala semakin tidak jelas. Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon makin menutup rapat kasus tersebut. Sudah beberapa kali coba dikonfirmasi tentang perkembangan pengusutan, namun jaksa memilih tutup mulut.

Proyek Transit Passo hingga kemarin, tidak kunjung selesai. Padahal, anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp38 miliar. Semua sudah habis digunakan, tapi hingga saat ini terminal itu belum kunjung rampung.
Awalnya, jaksa telah menunjukkan sikap terbuka dalam menyampaikan informasi tentang semangat mereka mengusut masalah ini. Langkah pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) pun telah dilakukan.

Namun, belakangan ketika dikonfirmasi, jaksa selalu kompak, tidak memberikan penjelasan. Sikap seperti itu kembali ditunjukan sejumlah anak buah Rober Illat di Kejari Ambon, ketika ingin dikonfirmasi, kemarin.

Ketua DPW Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Maluku, Faisal Yahya Marasabessy yang dimintai komentarnya tentang kinerja jaksa dalam mengusut masalah tersebut, berpendapat, jaksa selama ini terkesan memberikan harapan kepada publik tetapi sulit mewujudkannya. Ini bisa terlihat dari sikap tertutup mereka.

“Kalau tidak memberikan penjelasan, harusnya disertai alasan, supaya publik juga tahu. Kalau tidak, pasti publik juga bertanya. Kok awalnya selalu terbuka, tapi saat-saat ini tertutup. Ada apa. Jangan sampai ada yang tidak beres. Kan begitu,” tandasnya, Selasa (7/6).

Apalagi, mengingat anggaran puluhan miliar rupiah pada beberapa tahun anggaran telah dihabiskan untuk proyek itu. Dimana, tahun 2007, pemerintah kota Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar lebih untuk pembangunan tahap awal yakni pembebasan lahan, penggusuran dan pembersihan lokasi.

Kemudian, tahun 2008, pemerintah kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pembangunan tahap ke II yakni penimbunan, pekerjaan dasar dan penimbunan serta pengecoran tiang pancang. Dan di tahun 2009, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp14 miliar pekerjaan tahap III yakni pengecoran lantai dan sebagian dinding beton gedung Terminal. Pekerjaan ditangani PT Reminal Utama Sakti.

Tahun 2010, rencana pembangunan tahap empat dengan anggaran Rp21 miliar untuk penyelesaian gedung A, batal terwujud karena pemerintah kota mengalami defisit anggaran. Sehingga, pekerjaan pun terhenti sampai tahun 2014, pemerintah kota mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada kucuran anggaran dari sana. Namun, permintaan itu tidak diamini pempus.

Pemerintah kota terpaksa kembali mengalokasikan anggaran dari APBD kota Ambon tahun 2014 sebesar Rp1.5 miliar untuk pembangunan Tower Terminal.
Pemerintah pusat baru mengabulkan permintaan anggaran untuk kelanjutan pembangunan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar lebih pada tahun 2015, guna merampungkan beberapa bagian gedung di dalam terminal, diantaranya ruang tunggu, kantin, ruang monitoring, dan ruang loket.

Pihak PT. Reminal Utama Sakti kembali diberikan kepercayaan untuk menangani pekerjaan ini dengan masa kontrak sampai Desember 2015. Lalu, pemerintah provinsi Maluku turut mengalokasikan anggaran Rp2 milar lebih untuk membangun pagar setinggi 2.5 meter, mengelilingi terminal. Pekerjaan ditangani PT. Polaris Jaya Sakti.

“Uang sedikit saja kalau digunakan lalu tidak bermanfaat, sudah bisa disebut kerugian negara, apalagi jumlah yang besar itu. Ini masalah serius. Kita mendorong. Jaksa untuk terus mengusut hingga tuntas,” ujar Marasabessy.
Pegiat anti korupsi lainnya, Jalil Rumfot menyayangkan sikap jaksa tersebut. Publik sedang menanti kerja jaksa dalam mengusut penggunaan anggaran mega proyek Terminal Transit di Passo tersebut.

“Bukan malah tertutup terus. Memang ada hal-hal yang harus dirahasiakan dalam pengusutan suatu kasus. Tapi, setidaknya, jaksa memberikan penjelasan umum tentang proses yang dilakukan,” tandasnya, kemarin.

Koordinator INDEI Wahada Mony mendesak jaksa memeriksa semua pihak yang bertangung jawab secara langsung dalam proyek tersebut. Tidak bisa ditutupi, apalagi dihentikan. Proses pengusutan harus dilakukan hingga tuntas dan secara terbuka kepada publik. (MAN)

Most Popular

To Top