Wakil Rakyat Juga Tutup Mulut – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Wakil Rakyat Juga Tutup Mulut

AMBON,AE— Tak lagi ada yang berani menghentikan operasi PT. Gemala Borneo Utama (GBU), baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten Maluku Barat Daya, maupun DPRD Maluku. Mereka satu suara, memilih diam. Rakyat disana akhirnya harus berjuang sendiri untuk melawan aktivitas GBU mengeksploitasi emas dengan cara merusak lingkungan.

Ke pemerintah, dan DPRD, masyarakat Romang di MBD sudah melakukannya. Pemerintah menolak bertemu mereka, sementara DPRD Maluku meski bertemu, namun tak pernah membantu masyarakat Romang untuk menghentikan aktivitas penambangan PT GBU di sana.

Sebelumnya, telah digelar pertemuan antara sejumlah organisasi yang tergabung dalam ‘Koalisi Save Romang’ dengan komisi B DPRD Provinsi Maluku, (19/5) lalu. Dalam pertemuan itu, Koalisi Save Romang meminta komisi B membentuk Panitia Khusus (pansus) untuk mengusut perijinan PT GBU. DPRD juga diminta untuk meninjau langsung lokasi beroperasinya perusahaan itu agar melihat langsung kondisi lingkungan di sana.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku, Reinhard Toumahu pun menyatakan, pihaknya siap menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut. Namun para wakil rakyat itu dinilai tidak serius menanggapi asiprasi masyarakat. Sampai kemarin, tidak ada langkah-langkah stratgegis DPRD untuk menghentikan aktivitas penambangan di Romang.

Ketua komisi B, Reinhard Toumahu dan sejumlah anggotanya yang dihubungi kembali untuk dikonfirmasi tentang sikap mereka atas keluhan masyarakat pulau Romang, tidak bersedia memberikan keterangan apa pun.
“Sepertinya DPRD ini kurang serius. Mereka yang sampaikan bahwa akan tindaklanjuti hasil pertemuan. Tapi, sampai saat ini kok tidak ada langkah-langkah konkrit,” kata tokoh masyarakat MBD, Oyang Petrus Orlandoz, Selasa (7/6).

Salah satu agenda penting yang merupakan hasil rapat tersebut adalah komisi B memanggil kepala dinas Energi Sumber Daya Minerla (ESDM) Maluku Martha Nanlohy serta sejumlah pimpinan SKPD terkait lainnya untuk meminta keterangan tentang perijinan PT. GBU yang diduga tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan di Pulau Romang.

Salah satu anggota Koalisi Save Romang, Costansius Kolatfeka menegaskan, DPRD telah menyampaikan pada pihaknya bahwa akan memanggil Martha Nanlohy, setelah para wakil rakyat itu mendapatkan data dari Koalisi Save Romang.

“Kita sementara mengumpulkan data-data itu. Ada yang sudah kita punya, yaitu bahwa masyarakat Romang menolak PT. GBU. Ini pegangan penting yang akan kami sampaikan kepada DPRD, setelah lebaran nanti, agar selanjutnya DPRD memanggil dinas terkait, terutama dinas ESDM,” ungkapnya.

Ketua LSM Kalesang Lingkungan Maluku itu menegaskan, pihaknya juga telah menyampaikan masalah kerusakan lingkungan di Pulau Romang akibat aktivitas PT. GBU tersebut kepada menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, saat dia berkunjung ke Maluku, beberapa waktu lalu.

“Kita ingin, baik pemda maupun pemerintah pusat tahu masalah ini lalu ada langkah penyelesaian. Pulau Romang sudah rusak, harus diperhatikan. Jangan sampai pentingkan investasi, tapi dampak buruknya bagi masyarakat,” ingatnya.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!