Dipanggil Pansus, Louhenapessy Ogah – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Dipanggil Pansus, Louhenapessy Ogah

AMBON,AE.–– Dipanggil panitia khusus (pansus) Bank Maluku untuk dimintai keterangan tentang pembelian lahan dan gedung untuk pembukaan kantor cabang bank Maluku di Surabaya, Richard Louhenapessy, tak hadir. Walikota Ambon itu bakal dipanggil lagi oleh pansus.

Keterkaitan Richard Louhenapessy dengan pembelian lahan dan gedung di Surabaya, karena orang nomor satu di Kota Ambon itu merupakan ketua tim investigasi pembelian lahan dan dan gedung di Jalan Dharmo nomor 51 itu.

Rencana rapat bersama Louhenapessy dan direksi serta komisaris Bank Maluku pada, Rabu (8/6) kemarin, akhirnya hanya diikuti oleh komisaris bank Maluku Izack Alexander Saimima dan sepuluh anggota pansus.

Ketua Pansus, Edwin Adrian Huwae kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, mengatakan, sesuai dengan agenda yang telah direncanakan oleh pansus bahwa kemarin, pansus meminta keterangan dari ketua tim investigasi, yakni Walikota Ambon Richard Louhenapessy, dan juga petinggi bank Maluku terkait pembelian lahan dan gedung tersebut.

Namun kata dia, agenda pertemuan itu tidak dapat berlangsung sesuai rencana, karena ada yang tidak memenuhi panggilan pansus. Ketua tim investigasi, Richard Lauhenapssy tidak hadir. Sehingga, pansus menyepakati untuk pertemuan tidak dilanjutkan, menunggu sampai ketua tim investigasi berkesempatan hadir.

“Undangan pansus ini baru disampaikan ke ketua tim investigasi kemarin ( Selasa -red). Sementara undangan itu, bertepatan dengan agenda beliau yang lagi ke Jakarta, karena ada tugas dinas yang perlu diselesaikan. Sehingga tidak sempat menghadiri undangan pansus pada hari ini. Yang hadir hari ini hanya dari Bank Maluku, yaitu komisaris Bank Maluku dan Isak Saimima. sehingga kami telah bersepakat pertemuan ini, akan dilansungkan, setelah kembailnya pak Ris dari Jakarta,” ujarnya

Karena itu, tambah dia, kesepakatan pansus secara internal, akan melakukan panggilan berikutnya pada hari Senin (13/6) nanti, setelah ketua tim investigasi sudah tiba di Ambon.

Dalam pertemuan itu nanti, pansus tetap mempertanyakan terkait pembelian gedung dan lahan serta mengkonformasi hasil appraisal yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo dan rekan (KJPP FAST) dan hasil appraisal KJJP Toha.

Disingung terkait dengan kehadiran anggota pansus yang hanya sepuluh orang, padahal secara keseluruhan jumlah anggota pansus sebanyak 23 orang, ketua DPRD Maluku itu mengatakan, ketidakhadiran mereka karena ada kesibukan sehingga tidak hadir. Meskipun begitu, kalau sudah mencukupi quorum, tentunya rapat bisa dijalankan.

Sementara itu, sampai saat ini tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Maluku, akan menyusun agenda untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka Hentje Abraham Toisuta. Agenda pemeriksaan kedua untuk Toisuta akan dijadwalkan Senin pekan depan.

“Pemeriksaan untuk mengejar aliran dana. Kan kita fokusnya disitu, “ tegas Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku, Ledrik Takandengan kepada Koran ini.

Menurut Takandengan, Heintje merupakan saksi kunci. Dialah yang mengetahui kemana aliran dana mark up dari proses pembelian gedung di Surabaya itu. “Dia akui Rp.2 Miliar itu dikasi kepada orang di Surabaya dengan alasan bisnis. Tetapi digali lebih jauh untuk bisnis apa dan kepada siapa orangnya, yah tidak jelas. Kita crosscheck juga orangnya tidak jelas di Surabaya, “ujarnya.

Selain menyusun agenda pemeriksaan terhadap tersangka, Kejati Maluku juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Pedro Ridolf Tentua. Kali ini, Tentua diperiksa dalam kasus berbeda, yakni REPO.

Pantauan koran ini, Tentua dimintai keterangan oleh tim penyelidik sejak pukul 11.00 Wit.“Hari ini kita ada periksa kepala Devisi Restra dan Korsec PT Bank Maluku, Pedro Tentua. Dia dimintai keterangan dalam kasus Repo yang masih dalam tahap Penyelidikan, “kata Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku.

Dijelaskan, tim penyelidik dalam pekan ini akan melakukan panggilan terhadap pihak-pihak terkait lainnya. “Kita akan panggil beberapa pihak lainnya untuk dimintai keterangan. Jadi teman-teman nanti pantau saja, karena saya belum bisa sampaikan siapa saja yang akan dipanggil nanti, “pungkasnya.

Terpisah, pernyataan berbeda disampaikan oleh tim penasehat hukum Heintje Toisuta, Mourits Latumeten. Pasalnya, menurut Latumeten menanggapi pemberitaan koran ini soal aliran dana Rp.2 M tidak benar.
“Saya mau sampaikan, jika soal aliran dana Rp.2 Miliar yang diduga mengalir ke Dewan. Toisuta tidak pernah memberikan uang sebesar itu kepada siapapun, termasuk dugaan ke dewan. Bahkan dari uang pribadi sendiri apalagi dari perkara ini , “tegasnya.

Menurutnya, jika Toisuta tidak mengakui apapun soal aliran dana, hal itu diakibatkan kliennya tidak pernah memberikan atau membagikan uang kepada siapapun. Yang menjadi masalah, kata Latumeten, sebenarnya berapa kerugian negara dalam kasus ini.

“Ada yang bilang kerugian Rp.7,6 M, ada yang bilang Rp.9M dan ada juga yang bilang Rp.2M. Sebenarnya mana yang betul? Ini kan orang sudah didzolimi. Karena Toisuta dihadapan penyidik tidak pernah memberikan uang Rp 2 Miliar atau Rp.7,6 M kepada siapapun, “kesalnya.

Latumeten juga menduga jika kliennya sudah dikambing hitamkan dalam aliran dana Rp.2 Miliar. Karena bisa saja, lanjut dia, dana Rp.2 Miliar merupakan uang dari kejahatan perkara lain yang kemudian dituduhkan kepada Toisuta.

“Bisa saja itu uang dari perkara lain. Kemudian disetorkan lalu klien saya yang dikambing hitamkan. Coba cek saja di Direktur Pemasaran, yaitu Aleta da Costa, “tudingnya.

Latumeten juga mendesak agar Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa direktur Pemasaran PT Bank Maluku, Aleta da Costa. Karena ketika dana Rp.262 juta yang merupakan kelebihan pembayaran pajak oleh Bank Maluku yang disita jaksa, itu atas arahan dari Aletha.

Padahal, tambah dia, apa kaitannya Aletha dengan pembelian lahan di Surabaya, sehingga harus memerintahkan agar uang ratusan juta itu diserahkan kepada penyidik. Anehnya lagi, Dirut Bank Maluku yang juga ditetapkan sebagai tersangka, tidak berani mengeluarkan uang itu.

“Ini apa kaitannya Aletha memerintahkan agar uang kelebihan pembayaran pajak senilai R.262 juta itu diserahkan kepada penyidik. Padahal Dirut aja tidak berani keluarkan uang itu. Jadi jaksa juga harus periksa Aletha, “tegasnya. (MG2/AFI)

Most Popular

To Top