TNI-Polisi Bantah Terima Dana Pengamanan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

TNI-Polisi Bantah Terima Dana Pengamanan

Soal Aliran Dana 2,3 M dari BPS

AMBON,AE.–– Satu per satu fakta dugaan suap PT BPS kepada Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy terkait normalisasi sungai Anahoni di Kabupaten Buru, terungkap. Pihak TNI dan Polri membantah menerima dana pengamanan baik dari pemerintah maupun pihak BPS.

Dana yang mengalir ke Martha Nanlohy sebesar Rp2,3 miliar. Dana ini, menurut pihak BPS diberikan sebagai biaya pengamanan dalam operasi normalisasi sungai Anahoni dari sedimen yang dicemari merkuri dan sianida. Dana itu ditransfer ke rekening pribadi Nanlohy.

BPS mulai mengalirkan dana Rp2,3 miliar sejak Oktober 2015 lalu, hingga kini. Pihak BPS yang dikonfirmasi tidak menampik adanya aliran dana tersebut. Mereka juga mengaku mentransfer ke rekening pribadi Kadis ESDM, Martha Nanlohy. Transferan masih terus dilakukan BPS ke Nanlohy.

Pengamanan di lokasi Gunung Botak termasuk sungai Anahoni, terdiri dari pos pengamanan terpadu yang baru akan ditempati aparat keamanan. Ada 12 titik pos yang akan ditempatkan diseluruh wilayah lokasi tambang Gunung Botak. Dalam satu pos terdiri dari 15 orang diantaranya 5 orang Polisi, 5 orang TNI, 2 orang Sat Pol PP, 1 orang adat dan 1 orang LSM. Pos terpadu akan diberlakukan mulai hari ini.

Sementara untuk anggara pengaman sendiri, baik pihak Kodam dan Polda Maluku, hingga Polres Pulau Buru, mengaku tidak pernah menerima uang pengamanan normalisasi sungai Anahoni itu.

Kepala Penerangan kodam XVI/Pattimura Kolonel Arh. Hasyim Lalhakim ketikan dimintai keterangan terkait hal tersebut, mengatakan hingga detik ini, pihak kodam XVI/Pattimura tidak pernah mengetahui maupun menerima uang pengamanan itu.

“Dapat info dari mana ? Kodam tidak pernah mengetahui dan menerima dana pengaman itu. Tidak ada sama sekali yang ke Kodam. Kodam tidak campur tangan dengan pengamanan apalagi dana-dana seperti itu. Kodam tidak pernah terima dan tidak mengetahui hal itu,”tegas Kapendam kepada Ambon Ekspres via telephone selulernya, Rabu siang kemarin.

Menurut pria dengan tiga melati dipundaknya itu, Kodam hanya memback up, pemerintah daerah dan Polda Maluku, dalam pengamanan di kawasan Gunung Botak maupun di lokasi tambang lain.

“Silahkan tanya ke pemerintah aja. kita tidak mengetahui hal itu. Yang lebih jelas itu pemerintah karena kami hanya memback up saja. Sprinnya dari pemerintah Provinsi,”paparnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Ajun Komisaris Besar Polisi Sulaiman Waliulu, di ruang kerjanya kemarin. Menurut Waliulu, pihaknya tidak mengetahui adanya dana pengamanan atas normalisasi sungai tersebut.

“Dari mana itu, kami sendiri tidak tahu, coba tanya saja ke Polres atau ke pemerintah provinsi saja, karena disana (Gunung botak red), ada juga Satuan polisi Pamong Praja. Dan tim gabungan disana. untuk dana kami tidak tahu,” kata Waliulu.

Juru bicara Polda Maluku ini, bahkan tidak mau berbicara lebih jauh atas hal tersebut, karena memang dirinya sendiri tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu, dan tidak menerima laporan. Nanti saya cari informasi dulu, ,” tandas perwira menengah Polda Maluku ini.

Wakapolres Pulau Buru, Komisaris Polisi Agung Tribawanto mengaku, pengamanan normalisasi sungai Anahoni itu tidak melibatkan personil dari Polres Pulau Buru.

“Kalau untuk dana pengamanan saya tidak tahu ada atau tidak, karena jelas untuk personil pengamanan normalisasi itu, bukan dari Polres. Dan saya tidak tahu hal itu,” singkat mantan Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pp Lease ini.(AHA)

Most Popular

To Top