BPK Temukan Masalah di Konsumsi DPRD – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

BPK Temukan Masalah di Konsumsi DPRD

AMBON, AE.–– Penggunaan dana konsumsi dan perjalanan dinas anggota DPRD Maluku diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku menemukan dana sebesar Rp1.7 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gubernur harus mengevaluasi jajarannya di sekretariat DPRD Maluku. Jaksa juga diminta mengusut penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan, bocoran data hasil audit BPK perwakilan Maluku atas penggunaan dana pemerintah daerah provinsi Maluku tahun 2015, diketahui bahwa dana tersebut tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang baik. Hal ini pun dikhawatirkan dapat mempengaruhi opini yang diberikan BPK terhadap Pemprov Maluku dalam hal penggunaan keuangan daerah.

Sekretaris Jenderal Parliament Responsive Forum (PAMOR) Muhammad Alfa Sikar mengemukakan, efektivitas penggunaan anggaran daerah itu dapat diwujudkan bila sudah diperhatian sejak awal penggunaannya, terutama oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Karena menurutnya, intinya, uang itu milik rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat. “ Kalau tidak ada laporan pertanngungjawaban penggunaan anggaran, patut dipertanyakan. Pemerintah seharusnya mempertanggungjawabkan dengan detail, terutama kepada BPK sebagai institusi yang berhak mendapatkan laporan itu,” ungkapnya.

Sebab, tegas akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darussalam (Unidar) Ambon itu, bila dana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan lantaran terjadi penyalahgunaan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keunagn daerah akan semakin menurun. Belum lagi dapat menjadi indikator bagi BPK dalam memberikan opini kepada pemerintah daerah.

Koordinator Indonesian Democration Reform Institute (INDEI) Wahada Mony berpendapat, jaksa perlu menelusuri dugaan bermasalahnya penggunaan dana tersebut. Dana ini adalah uang negara, uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

“Jaksa harus berani membongkar dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Ini penting, jangan sampai memperburuk citra DPRD yang kian merosot di mata rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Maluku Roy Manuhutu saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan semua laporan penggunaan anggaran tahun 2015 di sekretarita DPRD. Sehingga, terkait pertanggungjawaban dana konsumsi dan dana perjalanan anggota DPRD tahun 2015, pihaknya yakin tidak ada masalah.

“Kita saja belum tahu seperti apa penilaian BPK. Rencana besok (hari ini-red) baru akan dilaksanakan rapat paripurna di DPRD untuk penyampaian hasil audit BPK terhadap pengelolaan keunagan daerah provinsi Maluku tahun 2015. Jadi, besok baru tahu secara jelas,” tandasnya. (MAN/MG2)

Most Popular

To Top