Jaksa Mulai Bongkar Gratifikasi BPS – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Jaksa Mulai Bongkar Gratifikasi BPS

AMBON,AE.––Setoran dana dari PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) ke rekening pribadi kepala dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy, mulai dibongkar Kejaksaan Tinggi Maluku. Sejumlah orang telah dimintai keterangan, termasuk mantan Kepala Dinas ESDM Buru, Umat Muhammad, dan ajudan Bupati Buru Ramli Umasugi. Jaksa juga akan memanggil Martha Nanlohy.

Permintaan keterangan yang merupakan bagian dari pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dugaan gratifikasi tersebut telah dilakukan dua kali. Pertama pada, pekan lalu jaksa meminta keterangan dari salah satu pemilik koperasi Walalahin Lestari, Ye Umar Assagaf. Dia dimintai keterangan tentang kucuran sejumlah dana ke Koperasi tersebut. Hanya saja, Assgaff mengaku tidak tahu tentang koperasi bahkan aliran dana itu.

“Memang dia juga pemilik koperasi itu, tapi dia tidak tahu soal aliran dana itu. Tidak tahu itu dana apa. Hanya namanya dipakai oleh orang lain untuk terima dana itu. Masih didalami,” ungkap sumber di Kejati Maluku, kemarin.

Pada, Kamis (9/6) jaksa meminta keterangan dari mantan kepala dinas Pertambangan kabupaten Buru, Umat Muhammad dan ajudan bupati Buru, Saiful Bahri Jainahu. Mereka juga dimintai keterangan tentang aliran dana Rp2.3 miliar setiap bulan dari PT. BPS ke rekening pribadi kepala dinas ESDM, Martha Nanlohy tersebut.

“Bukan diperiksa tapi dimintai keterangan. Kita belum bisa masuk ke materi, keterangan mereka. Hanya dapat sampaikan bahawa hari ini ada yang dimintai keterangan dari beberapa orang terkait masalah Gunung Botak itu ( dugaan gratifikasi-red),” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, kemarin.

Menyoal rencana memanggil dan meminta keterangan dari kepala dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy, Sapulette mengatakan, belum ada agenda lanjutan yang dibuat penyelidik. Sehingga, untuk permintaan keterangan dari Nanlohy akan ditentukan setelah keterangan dari tiga orang sebelumnya itu dipelajari oleh penyelidik.

Sementara itu, dihubungi untuk dikonfirmasi tentang dana pengamanan dari PT. BPS yang tidak pernah diterima aparat keamanan, kepala dinas ESDM Martha Nanlohy memilih bungkam. Kepala Bagian Humas Setda Maluku, Bobby Kin Palapia pun menolak memberikan penjelasan lantaran tidak mendapat penjelasan secara detail dari Martha Nanlohy.

“Saya juga bingung mau sampaikan apa, karena saya tidak tahu hal itu. Sampai sekarang (Sore kemarin) belum ada informasi ke saya,”kata Palapia.

Sebelumnya, pihak PT. BPS membenarkan setoran dana Rp2.3 miliar setiap bulan ke rekening pribadi Martha Nanlohy, kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku ini sejak November 2015 hingga April 2016. Ini dilakukan atas arahan Martha Nanlohy dengan alasan kondisi darurat.

Setoran dana tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan (MoU) antara PT. BPS dengan pemerintah provinsi Maluku, dan surat perintah kerja (SPK) yang dibuat Martha Nanlohy. Uang tidak sedikit itu disetor untuk pembiayaan pengamanan dalam penertiban Gunung Botak, akhir 2015 lalu serta pengamanan dan pengawasan selama PT. BPS mengangkat sedimen dari sungai Anahoni.

PT. BPS juga mengakui, setoran dana ke rekenong pribadi Martha Nanlohy tersebut telah menyalahi prosedur. Seharunsya disetor ke kasa daerah melalui rekening atas nama dinas ESDM Maluku.

“Memang cara menyerahkan uang itu lewat rekening pribadi kepala dinas ESDM adalah salah, seharusnya, ke rekening dinas. Tapi karena mungkin waktu itu kondisi darurat, lalu kita diarahkan untuk setor ke rekening pribadi Kadis. Yang pasti, penggunaannya jelas, ada pertanggungjawaban dari LSM, TNI, Polri, itu jelas tidak ada masalah,” ungkap Manajer Operasional PT. BPS, Bambang Riadi, akhir Mei lalu di Buru.(MAN/AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!