Janji Palsu Penyidik PPNS – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Janji Palsu Penyidik PPNS

AMBON, AE.––Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan provinsi Maluku kembali mengumbar janji untuk melimpahkan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka dugaan penyerebotan hutan lindung di kabupaten Seram Bagian Barat, Paulus Samuel Puttileihalat alias Remon ke jaksa. PPNS dinilai tidak lagi profesional dan terkesan memperlambat proses hukum terhadap kasus tersebut.

Sebelumnya, ketika dikonfirmasi beberapa kali, Kepala Bidang Perlindungan hutan Konservasi, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sandy Luhulima selalu menyampaikan bahwa penyidik masih menyusun berkas kakak kandung bupati kabupaten SBB, Jacobus Puttileihalat itu.

Dalam waktu dekat, pihaknya sudah dapat melimpahkan berkas tersebut ke jaksa penuntut umum (JPU). Penyidik tidak lagi harus mencari dan mengumpulkan data dan keterangan. Pihaknya yakin, semua hal yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum SBB itu.

“(Bahan-bahan) sudah ada semua, lagi disiapkan oleh penyidik untuk diserahkan ke JPU (jaksa penuntut umum). Tidak lama lagi. Hanya, saya belum bisa pastikan hari apa. Kuatirnya, kalau saya bilang hari Jumat, lalu tidak jadi, nanti anda ( wartawan) bertanya, ada apa lagi. Jadi, yang pasti, segera kita limpahkan,” ungkapnya, awal Juni lalu.

BACA JUGA:  MUI Minta Paslon Bersaing Sehat

Sudah hampir empat bulan, sejak Remon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pada pertengahan Februari lalu, belum pernah penyidik menyerahkan berkas Remon ke JPU untuk diteliti. Padahal, penyidik tidak menemui kendala dalam hal teknis melengkapi berkas tersebut.

Namun, hingga kemarin PPNS belum juga melimpahkan berkas kasus penyerobotan kawasan lindung dan hutan produksi di hutan Sahuwai itu. Masih dengan alasan yang sama, menyusun dan melengkapi berkas tersebut.
“Lagi siapkan berkas suntuk dilimpahkan ke JPU,” ungkap Sandi Luluhima, ketika dikonfirmasi, via seluler, Rabu (8/6).

Ditanya tentang kendala yang dihadapi penyidik sehingga target pelimpahan berkas itu mulur, Luluhima tidak menyebutnya. Hanya saja, dia memastikan, berkas itu akan dilimpahkan ke JPU dalam waktu dekat.” Diupayakan dalam waktu dekat,” katanya.

Tokoh pemuda kabupaten SBB, Fery Kasale mengemukakan, kinerja PPNS tersebut semakin menguatkan dugaan publik bahwa kasus itu akan berjalan lamban lantaran menjerat orang yang dekat dengan penguasa di kabupaten SBB.

BACA JUGA:  Rencana Menikah Usai Kuliah

“Publik awalnya masih menaruh kepercayaan kepada PPNS Dishut. Namun, karena rencana pelimpahan berkas yang lambat, tentu menimbulkan keresahan publik,” tandasnya, kemarin.

PPNS, kata Kasale mulai menunjukkan kinerja yang menunjukkan mereka tidak lagi profesional. Bahkan terkesan telah diintervensi oleh pihak tertentu untuk memperlambat proses hukum dengan menunda pelimpahan berkas ke JPU.

“ PPNS, seperti sudah masuk angin. Kami mengecam kinerja PPNS yang terkesan tidak bagus. Ini membuktikan bahwa publik sudah harus menunjukkan sikap apatis terhadap PPNS. Kami pastikan, dalam waktu dekat akan duduki Dishut Maluku. Tidak ada alasan lain selian berkas Remon harus dilimpahkan,” tegas pengurus Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kota Ambon ini

Cerita kasus itu bermula dari rencana pemerintah kabupaten SBB Sekedar tahun 2013 lalu untuk membangun ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan  Waisala.
Namun, proyek bernilai sebesar Rp17,5 miliar yang terdiri dari anggaran tahap pertama Rp 9 miliar dan tahap kedua Rp8,5 miliar ini dikerjakan hingga masuk ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi di hutan Sahuwai.

BACA JUGA:  Konsolidasi Akbar PKST Malteng

Penyerobotan kawasan hutan produksi Gunung Sahuwai itu terungkap setelah dilakukan operasi gabungan sejumlah intansi terkait dalam rangka pengamanan kawasan hutan Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Maluku pada tahun 2013 lalu.

Hasilnya, diketahui bahwa pelaksanaan proyek yang ditangani oleh PT. PT Karya Ruata itu telah menerobos kurang lebih 3 kilometer ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi tanpa ijin dari Menteri Kehutanan.

Remon Puttileihalat diduga melanggar Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999. Remon juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan  pasal 19 huruf  (a), (b), (c).

Berdasarkan pasal yang disangkakan, Remon terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar. (MAN)

Most Popular

To Top