2 Talud Beraroma Korupsi – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

2 Talud Beraroma Korupsi

MASOHI, AE.–– Anggaran ratusan juta digelontorkan pemerintah untuk membangun infrastruktur, talud penahan ombak di negeri Haruru kecamatan Amahai, kabupaten Maluku Tengah dan talud pemukiman di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Tapi, hasil pekerjaan diragukan. Dugaan mark up hingga korupsi pun menguat. Aparat penegak hukum sudah harus turun tangan.

Proyek talud penahan ombak di negeri Haruru melalui APBD provinsi Maluku tahun 2016 sebesar Rp. 713 juta. Proyek itu ditangani mantan Anggota DPRD Maluku Tengah Taher Hanubun. Indikasi kecurangan pada proyek tersebut, antara lain terlihat pada material yang digunakan. Batu yang digunakan, bukan batu kali, tapi batu karang yang dari sisi kualitas sangat berbeda. Penggunaan batu karang itu di hampir seluruh bagian talud.

Pekerjaan penggalian kovor yang seharusnya menggunakan eskavator, ternyata digali secara manual. Padahal, lokasi pekerjaan berada di kawasan hutan bakau yang tingkat kesulitan penggalian manual sangat tinggi. Kinerja model tersebut menjadi indikasi adanya upaya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan.

Masyarakat di sekitar lokasi proyek berharap, Kejaksaan Negeri Masohi tidak tinggal diam terkait dugaan kecurangan dalam pekerjaan proyek talud penahan Ombak itu. Jaksa harus melakukan pengusutan terhadap semua indikasi yang mengarah pada kecurangan dalam pekerjaan.

“Secara umum, semua proyek yang dikejakan Bila terindikasi curang, dan berdampak terhadap kerugian keuangan negara, harus diusut. Diproses hukum. Ini penting agar kedepan, pelaksana proyek tidak selalu mengejar keuntungan dengan mengabaikan kualitas pekerjaan,” tandas salah satu tokoh masayarakat Negeri Haruru Kecamatan Amahai, Minggu (19/6).

Desakan ini disampaikan agar kedepan pekerjaan proyek dimanapun di wilayah Maluku Tengah dapat mengedepankan kualitas. Sebab bila tidak, maka proyek yang dikerjakan akan berdampak pada buruknya kualitas pekerjaan.

“Masyarakat selalu berharap agar dampak positif proyek dapat dirasakan. Harapan ini hanya dapat diwujudkan manakala proyek yang dikerjakan tidak melenceng dari  bestek,” tandas tokoh masyarakat yang meminta namanya tidak diwartakan ini.

Selain di Haruru, pemerintah provinsi Maluku, melalui Dinas Pekerjaan Umum juga membangun talud pemukiman, di desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Aroma penyimpangan juga menyengat dari proyek ini. Proyek tersebut didanai APBD provinsi Maluku tahun 2016. Proyek dikerjakan PT. Daya Bangun Cipta dengan anggaran Rp 683 juta lebih itu.

Sejak proyek Talud sepanjang 190 meter mulai dikerjakan, warga di sekitra lokasi proyek itu sudah menaruh curiga. Pasalnya, pihak PT. Daya Bangun Cipta tidak memasang papan nama proyek di sana. Dugaan ada yang tidak beres dalam proyek Talud itu kian menguat setelah pihak rekanan menyelesaikan pekerjaan mereka, membangun talud itu. Ternyata, anggaran yang digunakan, tidak sampai 50 persen dari total jumlah anggaran yang disediakan pemerintah.

Berdasarkan hasil pantauan warga setempat, ada indikasi tidak beres dalam pekerjaan proyek tersebut. Sebab, pihak reknanan diketahui menggunakan semen sebanyak 300 Sak dengan total harga Rp19 juta, pasir 20 Rit Rp28 juta, batu 50 Rit Rp40 juta, Kerikil 5 Rit Rp2 juta, dan biaya lain tak terduga sekitar Rp20 juta.

Dengan begitu, hingga proyek selesai dikerjakan, baru menghabiskan uang sekitar Rp100. Artinya, tersisa Rp533 juta lebih yang diduga menjadi hasil mark up, bila dikurangi dengan nilai proyek Rp683 juta sekian itu.
Wahada Mony, Koordinator Indonesia Democracy Reform Institute (INDEI) ini mengqatakan, bermasalahnya suatu proyek antara lain disebabkan oleh sikap pemerintah yang tidak serius dalam mengontrol kinerja pihak rekanan di lapangan.

Pemerintah, kata Mony, seharusnya proaktif dalam mengecek setiap perkembangan hasil pekerjan di lapangan “ Bisa saja proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tertentu tidak maksimal, asal-asalan dan tentu tidak kuat. Hal ini karena anggaran di mark up oleh pekerja proyek tersebut,” katanya, kemarin.

Ironis memang jika hal ini sering terjadi. Apalagi, bila pemerintah dan malas untuk menguji setiap proyek yang dikerjakan oleh pihak perusahaan tertentu. Sehingga, yang terjadi adalah mengejar keuntungan, lalu mengabaikan kualitas proyek.

Artinya, lanjut Wahada Mony, besarnya nilai proyek, berbanding lurus dengan besarnya keuntungan yang ingin diproleh dan dikejar pihak rekanan, sehingga mengabaikan kualitas pekerjaan. “ Sudah banyak kasus kita temukan di Maluku maupun di Kota Ambon. Satu lagi proyek di Poka, kota Ambon yang diduga bermasalah. Pekerjaan Talud Desa Poka itu. Ada dugaan mark up di sana” tandasnya. (MYX/MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!