Mahar Politik KPU-Bawaslu Tegas – Ambon Ekspres
Politik

Mahar Politik KPU-Bawaslu Tegas

AMBON,AE.— Badan pengawasan pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku, kembali menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada calon maupun partai politik yang ditemukan masih menggunakan mahar politik atau biaya untuk mendapatkan rekomendasi. Ini menyusul masih saja ada beberapa parpol yang terang-terangan “menjual” rekomendasi kepada pasangan calon.

Bawaslu akan bekerja keras agar dapat membuktikan praktik politik uang itu. Jika terbukti, pasangan calon akan didiskualifikasi. Penentuan mahar rekomendasi oleh partai politik, lumayan besar. Mencapai miliaran rupiah. Sementara selama proses pendaftaran, hanya sekitar puluhan juta. Parpol mengklaim, uang tersebut untuk kerja tim dan parpol untuk memenangkan kandidat yang diusung.

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Fadly Silwane yang dihunbungi Ambon Ekspres, Minggu (19/6) menjelaskan, dalam Undang-Undang Pilkada hasil revisi kedua, telah disebutkan bahwa partai politik atau gabungan parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Baik dalam bentuk uang pendaftaran maupun uang mahar rekomendasi.

Olehnya itu, lanjut dia, sebagai lembaga ditetapan oleh pemerintah untuk mengawasi jalannya pemilu, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat. Tetapi, secara teknis belum dapat diketahui, karena masih menunggu peraturan Bawaslu. “Tetapi klausal UU ini kan perlu diturunkan dalam regulasi teknis yakni Perbawaslu untuk menjewantahkannya. Dan itu yang sedang dibuat oleh Bawaslu RI,”kata Fadly.

Fadly mengatakan, pemberian mahar rekomendasi dan uang pendaftaran bakal calon merupakan politik uang, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Tetapi untuk melakukan tindakan, Bawaslu perlu menelaah tiga unsur, yakni tersetruktur, sistematis dan massif.

“Kalau dibaca baik-baik UU Pilkada, Bawaslu dan Panwaslu dalam hal mengeksekusi pelanggaran administrasi atau pidana, harus berpatokan pada tiga hal yang yang menjadi dipertimbangkan, yakni terstruktur, massif dan sistematis. Sedangkan, untuk eksekusi, harus ada keputusan pengadilan tingkat terakhir,”jelasnya.

Karena itu, dalam hal melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu akan memberikan bimbingan terhadap Panwaslu kabupaten/kota di lima daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2017. Pasalnya, selama ini, money politics, khsusunya mahar dari pasangan calon terhadap partai pengusung sulit dibuktikan.

“Jadi, di dalam undang-undang itu secara jelas diatur soal larangan bagi partai politik untuk menerima sumbangan dalam bentuk apapun selama proses pencalonan. Tapi, kita tidak bisa hanya bilang-bilang. Selama ini kan money politik sulit dibuktikan,”ungkapnya.

Larangan mengenai penerimaan imbalan dari parpol termaktub dalam pada pasal 187B. Pasal ini berbunyi, anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 300.000.000,- tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.0000.000.000 (satu miliar rupiah empat ratus juta rupiah).

Sedangkan sanksi adminstrasinya jika terbukti, maka pasangan calon tersebut akan didikualifikasi dari bursa pencalonan atau dibatalkan kemenangannya. Sementara partai pengusung penerima imbalan, dilarang untuk mengikuti Pilkada berikutnya.

“Karena itu, amanat UU harus dilaksanakan. Tapi, harus ada pengesahan atau keputusan hukum dari pengadilan. Itu soal pidananya. Kalau adminitrasi, calon itu bisa dibatalkan atau didiskualifikasi dan parpol yang memberikan rekomendasi dengan mahar dilarang mengusung calon dalam Pilkada berikutnya,”jelas ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Malkukum Musa Latua Toekan.

Musa menjelaskan, KPU sebagai lembaga penyelenggara teknis, hanya bisa melakukan sosialisi UU Pilkada dan Peraturan KPU soal larangan politik uang. Pengawasan dan penindakkan atas implementasi regulasi menjadi kewenangan Bawaslu dan jajarannya.

“Terkait dengan diberikan dengan mahar atau tidak, KPU tidak tahu sampai di situ. Itu ranah Bawaslu. Kalau terbukti ada pasangan calon yang dan parpol melakukan hal itu, dan Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi berdasakan putusan pengadilan, maka KPU wajib melaksanakannya,”urainya.

Menurut Musa, pasal 187 merupakan manifestasi dari upaya menekan biaya Pilkada. Di sisi lain, bertujuan agar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang direkrut oleh partai politik adalah mereka yang memiliki kualitas, bukan sekadar finansial.

“Pasal ini kan membuka pada kandidat lain yang tidak memiliki cost politik yang besar untuk maju. Sebab, selama ini orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial saja yang mencalonkan diri. Padahal, dengan pasal ini diinginkan agar calon itu adalah orang yang memiliki kemampuan dan kualitas dan dianggap mampu untuk menjadi pemimpin, bukan karena dia menbayar partai, atau ada barter ada calon dengan partai,”katanya.

Disinggung soal klaim dari partai bahwa uang pendaftaran merupakan sesuatu yang sah-sah saja sehingga bisa diterima, menurut dia, merupakan presepsi yang salah. Karena dalam UU Pilkada pasal 178 telah disebutkan dengan jelas bahwa, parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan.

“Kan UU menyenbutkan sumbangan dalam bentuk apapun, berarti itu money politik semua. Apakah itu mahar atau biaya pendaftaran, semua sama saja itu. Tapi memang sulit diungkapkan. Karena itu, sekarang ini bagaimana caranya agar harus membuktikan,”tukasnya.(TAB)

Most Popular

To Top