Nasdem-PDIP Tanpa Mahar Politik – Ambon Ekspres
Politik

Nasdem-PDIP Tanpa Mahar Politik

AMBON,AE.—Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Nasional Demokrat (Nasdem) memastikan tidak memungut mahar dari bakal calon kepala daerah agar diberi rekomendasi. Namun pengamat menilai hal itu bukan menjadi jaminan selama belum ada pembuktian rill. Bahkan, kedua partai itu dinilai menerapkan sistem mahar dalam bentuk lain.

Wakil ketua DPD PDIP Perjuangan provinsi Maluku bidang pemenangan pemilu (Bapilu) Tobyhend Sahureka mengaku, PDIP tidak mematok mahar kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sepesen pun. “PDI Perjuangan tidak menerapkan sistem mahar politik. Silakan tanya saja kepada mantan calon kepala daerah dan sekarang menjadi kepala daerah,” kata Sahureka ketika dihubungi Ambon Ekspres, Minggu (19/6).

Yang dipungut hanyalah biaya pendaftaran untuk keperluan akomodasi mengurus rekomendasi. Menurut dia, itu merupakan sesuatu yang wajar. “Kita sebagai pimpinan mau ke Jakarta, misalnya, untuk membicarakan rekomendasi yang diberikan kepada orang tertentu yang sudah ditetapkan oleh DPP, masak kita mau ngopi dan makan-makan gak boleh. Jadi, cost politiknya, pasti iya. Tapi kalau mahar untuk organisasi partai politik, nggak,”tandansya.

Dia memastikan, PDIP tidak seperti partai lain yang mematok mahar rekomendasi Rp300 juta hingga Rp500 juta per kursi yang jika dikalikan lebih dari satu miliar. “Ini karena PDIP, merupakan partai yang menganut idiologi marhaenisme, bukan kapitalis,”katanya.

BACA JUGA:  Polisi Diam Ancaman pun Datang

Wakil ketua DPD Partai Nasdem kota Ambon Bidang komunikasi politik, Mahmud Tuasikal juga mengatakan, Nasdem tidak pernah memungut mahar rekomendasi. Mereka konsisten menerapkan kebijakan politik tanpa mahar tersebut.

“Selama ini Nasdem tidak pernah menerima mahar dari kandidat untuk mendapatkan rekomendasi. Ini sudah menjadi harga mati. Bukan hanya di Maluku, tapi seluruh Indonesia, ”kata Tuasikal.

Dikatakan, politik tanpa mahar yang telah diterapkan Nasdem pada pilkada serentak jilid satu tahun 2015, membuahkan hasil positif. Hal ini terekam dalam prestasi Nasdem sebagai partai pengusung yang banyak menang dibandingkan parpol lainnya.

“Karena Nasdem ini kan partai restorasi. Tak ada satupun partai yang mengusung visi ini. Kalau misalnya Nasdem masih meminta mahar politik, itu bukan restorasi namanya. Kalau ada yang mematok (mahar) sampai miliaran, itu sama saja dengan menjual partai,”tandasnya.

Taat Aturan
Pengamat politik Universitas Pattimura, Johan Tehuayo mengatakan, jika benar PDIP dan Nasdem menerapkan strategi Pilkada tanpa mahar, maka kedua partai tersebut betul-betul memahami dan menerapkan aturan. Ini yang harus bisa diikuti oleh partai politik lainnya.

“Menurut UU yg mengatur tentang Pilkada langsung khusus mengenai peberian rekomendasi tidak dipungut biaya oleh parpol karena itu menyalahi melanggar aturan. Jadi, sikap politik PDIP dan Nasdem itu sudah sesuai dengan aturan normatif yang barlaku. Dan semua parpol yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah, memang tidak boleh memungut biaya dari Calkada karena bisa diberi sangsi,”kata Tehuayo.

BACA JUGA:  Bom Rakitan Temuan Masih Aktif

Partai politik, lanjut Tehuayo, sebagai wadah untuk menggodok dan melahirkan kepemimpinan nasional maupun lokal. Karena itu, apabila dalam prosesnya parpol menerapkan mahar politik dengan jumlah diatas miliaran rupiah, akan berpengaruh pada kebijakan pembangunan daerah oleh calon yang diusung.

Tak hanya dalam konteks kebijakan, tetapi bisa sampai pada tingkat penggunaan anggaran daerah oleh kepala daerah yang terpilih untuk mengembalikan biaya Pilkada yang telah dikeluarkan. Baik untuk kepentingan pribadi, maupun kelompok.

“Untuk mempengaruhi prilaku politik masyarakat pemilih, hal ini akan mempengaruhi kepemimpinan kepala Daerah ketika menang yaitu akan muncul tindakan yang mengarah pada penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi. Bisa saja, untuk kepentingan kelompok, ”ungkapnya.

Selain itu, saran dia, parpol harus berani menghilangkan stereotipe mahar politik dalam ajang Pilkada. Parpol tak sekadar mewacanakan dalil akuntabilitas politik, tetapi berani mengimplementasikannya.

“Sehingga ketika figur yang diusung menang dalam pertarungan. maka tidak terjadi balas budi politik saja antara investor dan kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, ”katanya.

BACA JUGA:  Polisi Vs Satpol PP

Sementara itu, pengamat lainnya dari Unpatti, Mohtar Nepa-Nepa menilai, keputusan PDI Perjuangan dan Nasdem tidak menerima mahar dari calon, merupakan sebuah kemajuan dalam dinamika politik di Indonesia, dan sistem kepartaian di internal partai. Tetapi, kata dia, bisa saja hal itu merupakan dampak dari Ahok effect, dimana mulai timbul sikap antipati masyarakat terhadap parpol dan cenderung menguat untuk calon independen.

“Fenomena untuk tidak menggunakan mahar politik yang dipratekkan PDIP dan Nasdem, saya kira ada kemajuan dalam dinamika politik di tingkat nasional maupun lokal,”katanya.

Tetapi, lanjut dia, bisa saja ada hidden agenda atau agenda politik tersembunyi dibalik kebijakan Nasdem dan PDIP tersebut. Kemungkiannya, untuk posisi tawar untuk struktur kekuasaan di pemerintahan daerah.

“Tapi, saya kira bisa jadi mahar politik akan diganti dengan kepentingan politik dalam struktur kekuasaan. Ini bisa saja ada agenda terselubung. Sebab, selama ini dalam praktinya, masih sulit untuk diwujudkan Pilkada yang bersih. Masih terjadi praktek korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah yang dirokemendasi atau diusung parpol,”jelasnya.(TAB)

Most Popular

To Top