Sebut Mafia Migas, Dewan Sikapi Ilegal Oil – Ambon Ekspres
Amboina

Sebut Mafia Migas, Dewan Sikapi Ilegal Oil

AMBON,AE.––Dugaan praktek busuk illegal oil di Teluk Ambon antara Kapal MT Petro Ocean XX milik PT Bahari Line dengan Kapal Penelitian Nordic Bahari pada Kamis (9/6) lalu, kini sampai ditelinga dan mendapat tanggapan tegas dari anggota DPRD Maluku.

Samson Atapari, anggota Komisi B DPRD Maluku saat dikonfirmasi Koran ini, Minggu (19/6)mengatakan, kalau pihak Pertamina saja sudah mengakui bahwa perusahan tersebut tidak mengambil minyak atau lakukan proses pembelian di depot-depot Pertamina di wilayah Ambon (Maluku), itu berarti tinggal diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Kalau Pertamina Ambon sudah jelas membantah dan pihak Syahbandar juga mengakui seperti yang telah diberikan, maka tinggal diserahkan saja ke pihak aparat penegak hukum. Dan kita mendesak terutama kepolisian atau Angkatan Laut yang ditugaskan untuk hal ini, agar semestinya melakukan penyelidikan,” tegasnya.

Samson menilai, ini sudah dikategorikan mafia migas, dimana jual beli minyak tanpa ada kejelasan yang pasti asal usul minyak dari mana, tetapi melakukan pengisian di wilayah Maluku. “Ini sudah dikategorikan mafia migas, jual beli minyak tanpa prosedur yang jelas, maka sangat merugikan daerah bahkan negara,” tuturnya.

Untuk diketahui, bila terjadi pengisian atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) terdapat pajak PPN/PPH yang masuk untuk negara. Selain itu, ada juga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBKB) baik laut maupun darat, 7,5 persen menjadi retribusi untuk daerah, yakni masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu dia meminta, agar kasus ini dibongkar biar tahu siapa dibalik semua ini, karena kasus seperti ini tidak mungkin yang terlibat hanya satu pihak saja. “Makanya saya tegaskan, ini mafia yang harus ditelusuri dan dicari tahu,” katanya.

Dia juga menuturkan, pihaknya belum mendapatkan data yang akurat terkait kasus ini sehingga belum bisa mengambil langkah-langkah politik. “Tapi semestinya ini tidak lagi menggunakan langkah politik, karena sudah ada pernyataan oleh Pertamina maupun Syahbandar. Yang perlu saat ini adalah secepat mungkin lakukan proses hukum dengan adanya penyelidikan supaya bisa ada titik terangnya,” paparnya.

Menurutnya, ini sudah menjadi isu publik, DPRD juga tidak tinggal diam. Pastinya akan ada pembahasan minimal ditingkat komisi, kemudian akan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama pihak terkait. “Paling tidak secara internal komisi akan membahas dan kita juga sudah mengikuti perkembangan kasus ini selama semimggu terakhir,” ucapnya.

Setelah melakukan pembahasan secara internal komisi, lanjutnya, akan diagendakan untuk meminta klarifikasi dari seluruh pihak yang terlibat dan punya kewenangan atas permasalahan ini. “Mungkin akan dibicarakan ditingkat komisi supaya bisa diusul menjadi agenda komisi untuk meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang secara langsung ada beruhubungan dengan pengelolan minyak yang ada di Maluku, terutama Pertamina,” tegasnya.

Terpisah, Melkius Frans, anggota Komisi A DPRD Maluku menegaskan, terkait dengan persoalan hukumnya untuk dugaan pengisian BBM di Teluk Ambon yang memang tidak sama sekali diambil di Depot Pertamina Ambon, harus ada langkah tegas dari aparat Kepolisian terkait masalah ini. “Saya minta agar aparat Kepolisian dan Pertamina untuk berkoordinasi bukan hanya untuk Patroli Laut melainkan lakukan penyelidikan unutk masalah ini,’’ katanya.

Dia juga menyatakan, dalam indikasi seperti ini bila sudah diinformasikan media, maka dapat dipastikan itu benar terjadi atau mendekati kebenaran adanya praktek ilegal oil. “Harusnya patroli laut lebih tegas, jika memang kedapatan terjadi maka ditarik ke Ambon dan dilakukan proses hukum, kalau tidak demikian daerah dirugikan masyarakat juga kena imbasnya,” paparnya.

Perlu diketahui, selama ini retribusi pajak untuk pembelian BBM masuk dalam PAD. Dan alaur perdagaagan minyak serta tata cara pengelolaan minyak sudah di atur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
“Dan pendelegasian tugasnya itu ada di depot Pertamina setiap daerah, dan hampir dipastikan itu minyak Pertamina. Tapi yang menjadi pertanyaan dari mana minyak itu jangan sampai ada pengeboran liar,” katanya.

Ditegaskan, Komisi A dan Komisi B DPRD Maluku akan mengagenda untuk membahas permasalahan ini pastinya. “Nantinya kita agendakan untuk rapat bersama komisi A dan komisi B, dimana memang Komisi B yang menangani soal perminyak dari Pertamina sementara terkait ilegal dan hukum laut, ada pada Komisi A,” pungkasnya. (IWU)

Most Popular

To Top