Pemerintah Gagal Lindungi Rakyat – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Pemerintah Gagal Lindungi Rakyat

AMBON,AE.–– Rencana masyarakat adat Romang, mencari suaka politik di negara lain, bila pemerintah masih membela PT. Gemala Berneo Utama (GBU) adalah bentuk kritik keras terhadap keberadaan pemerintah. Bila masyarakat melakukan itu, pemerintah akan malu, karena demi pemilik modal, hak masyarakat diabaikan.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti) Johan Tehuayo mengemukakan, potensi emas di Romang seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di Pulau Romang.

“Pemerintah daerah harus bersikap netral dalam membuat regulasi atau kebijakan terkait dengan pengelolaannya. Sehingga dapat memberikan kontribusi pada kemakmuran rakyat di daerah,” ujarnya, Kamis (23/60.
Harus diingat bahwa masyarakat Pulau Romang menjadi prioritas dalam pengolahan potensi emas di sana.

Pemerintah, baik daerah maupun pusat harus melihat masalah ini sebagai hal penting. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap proses investasi itu perlu dilakukan.

Diberitakan sebelumnya, tokoh pemuda Pulau Romang, Agus Lendert mengungkapkan, sikap pemerintah yang terkesan lebih mendukung pihak PT. GBU dan tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat pulau Romang akan menjadi musabab rasa kecewa masyarakat terhadap pemerintah, terutama pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya.

Sehingga, lanjut dia, bila pemerintah terus dengan sikap seperti itu dan masyarakat pulau Romang merasa tidak diperhatikan pemerintah, alternatif yang akan dilakukan masyarakat pulau Romang adalah mencari suaka politik di negara lain.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Mukmin Syarifuddin mengatakan, hal penting yang harus diingat bahwa emas, merupakan salah satu kekayaan yang terkandung di alam bumi Indonesia. Dimana, dalam konstitusi, UUD 1945 disebutkan bahwa kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat.

Artinya, bila investasi pengolahan kekayaan alam di negara ini justeru menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat maka patut dievaluasi lagi. Pemerintah jangan terus mendorong pemilik modal agar terus beraktivitas, lalu masyarakat dirugikan.

Pembina Parliament Responsive Forum (PAMOR) ini mengatakan, pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat tentang rencana pelaksanaan dari sebuah keuputusan, mengijinkan investasi di suatu tempat. Terutama masyarakat di sekitar lokasi investasi itu. “ Kalau warga belum memahami, negara tidak boleh melaksanakan itu. Walapun itu alasannya pertambangan dan segala macam,” ingatnya.

Dengan adanya rencana masyarakat Romang untuk mencari suaka politik di negara lain, pemerintah harus melakukan koreksi ke dalam, terutama evaluasi tentang berbagai kebijakan yang terkait dengan aktivitas PT. GBU. (MAN)

Most Popular

To Top