Rakyat Buru Mengadu ke Gubernur – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Rakyat Buru Mengadu ke Gubernur

AMBON, AE.–– Puluhan masyarakat adat kabupaten Buru, Kamis (23/6) bertemu Gubernur Maluku, Said Assagaff guna menyampaikan sejumlah aspirasi mereka, terkait masalah tambang dan masalah pemerintahan di sana. Warga adat petuanan Teluk Kaiely ini meminta pemerintah tidak berlama-lama mengeluarkan ijin bagi koperasi yang dibentuk oleh masyarakat adat tersebut. Mereka juga mengecam pengukuhan Mansur Wael yang dinilai menyimpang dari tatanan adat di sana.

Barisan masyarakat adat itu tiba di kantor gubernur Maluku sekira pukul 09: 30. Mereka langsung menuju ruang pertemuan di lantai II kantor Gubernur Maluku dan menyampaikan permasalahan mereka di hadapan Gubernur Said Assagaff. Pertemuan digelar secara tertutup selama kurang lebih 1 jam itu.

Masyarakat petuanan Kaiely ini menyampaikan beberapa hal, diantaranya tentang perijinan kepada koperasi-koperasi yang dibentuk masyarakat adat untuk selanjutnya bernaung dibawah salah satu dari dua perusahaan, yaitu PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) atau PT. Citra Cipta Pratama (CCP).

Dalam pertemuan itu juga masyarakat menyampaikan tentang pengukuhan Mansur Wael sebagai raja Tanah Merah di petuanan Teluk Kaiely yang menyimpang dari mekanisme adat yang berlaku di sana.

Terkait perijinan, gubernur mengatakan, ijin produksi akan diberikan apabila semua persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku telah dipenuhi, lalu kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Buru untuk memproses ijin.

“Pak gubernur bilang, untuk saat ini sementara membentuk tim kecil di Jakarta untuk membahas semua ini,” kata Abdurahman Hentihu, salah satu masyarakat Kaiely, mengutip penjelasan gubernur dalam pertemuan tersebut, kemarin.

Tokoh adat Kaiely, Hatabelen mengatakan, dihadapan gubernur pihaknya telah menyampaikan harapan agar secepat mungkin ada realisasi perijinan kepada koperasi, sehingga masyarakat di sana bisa bekerja.

“Jadi, harapan kami pemerintah secepatnya memberikan ijin kepada koperasi. Tadi, jawaban pak gubernur bahawa sudah dalam proses,” katanya. Permintaan itu, kata dia karena masyarakat adat Buru juga membentuk koperasi untuk menjadi penambang emas di kawasan gunung Botak itu

Imam adat petuanan Kailey, Muhammad Idris Wael menegaskan, pengukuhan Mansur Wael sebagai raja Tanah Merah, menyimpang dari prosedur adat yang berlaku di sana.

Masalah itu disampaikan kepada gubernur Maluku agar pemerintah provinsi Maluku juga tahu dengan jelasa masalah yang terjadi dalam pemerintahan di sana. “Yang disebut raja di petuanan Kaiely itu, bila dia sudah didoakan selamat, di Masjid Kaiely oleh imam Kaiely. Kalau belum, berarti dia bukan raja,” tandasnya. (MAN)

Most Popular

To Top