Bea Cukai Bebaskan Kapal Siong – Ambon Ekspres
Ragam

Bea Cukai Bebaskan Kapal Siong

AMBON,AE.–– Pihak Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Maluku, Papua, dan Papua Barat, Sabtu sore kemarin, akhirnya secara resmi membuka penyegelan, terhadap Kapal penumpang Express Priscilia 99, milik PT Pelayaran Dharma Indah, yang disegel pada Jumat sore lalu.

Informasi yang diperoleh koran ini menyebutkan, pembukaan penyegelan kapal buatan PT Cahaya Samudera Shipyard Batam, tahun 2016 ini, karena ada kesalahpahaman dari pihak Bea dan Cukai, saat melakukan aksi tersebut.

Sesuai surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean (SPKTNP), dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat jenderal Bea dan Cukai, kantor pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe B Batam bernomor SPKTNP-673/KPU.02/2016 dan berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaiman yang telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 pada pasal 17 ayat satu dan sesuai dengan nota hasil penelitian ulang nomor NHPU-01/KPU.02/BD.03/2016, telah ditetapkan kembali tarif dan atau nilai pabean, maka kekurangan atau pembayaran bea masuk dan pajak impor, atas Express Priscilia 99, milik PT Pelayaran Dharma Indah itu berlaku hingga 13 Agustus mendatang.

BACA JUGA:  Angka Pencaker Kota Ambon Mencapai 2.780 Orang

Hanya saja, pihak PT Dharma Indah tidak mengetahui kenapa pihak Bea dan Cukai dibawa kepemimpinan Kakanwilnya Cerah Bangun, terlebih dahulu melakukan tindakan penyegelan tersebut.

“Yang kami heran kenapa pihak Bea Cukai Wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat, cepat mengambil tindakan tanpa memperhatikan dasar hukum yang lain, sebagaimana dalam SPKTNP dari Bea Cukai Batam itu. Untuk pembayaran bea masuk dan pajak impor, dengan jumlah Tagiahn Rp 950 juta, dengan tenggat waktu hinggal 13 Agustus 2016.

Kalau belum melunasi kekurangan itu, baru kapal disegel, dan yang membayar pajak itu adalah PT Cahaya Samudera Shipyard, bukan PT Pelayaran Dharma Indha. Tetapi ini belum sampai pada batas waktunya, sudah dilakukan pengegelan,” kata Direktur PT Dharma Indah, Siong, termasuk data SPKTNP, yang diterima redaksi Ambon Ekspres, Sabtu sore kamrin.

Menurutnya, sesuai dengan sanksi dalam surat tersebut mengatakan, apabila tagihan tidak dilunasi sampai tanggal tersebut, maka pihak PT Cahaya Samudera Shipyard, akan dikenakan sanksi lanjutan.

BACA JUGA:  2 Paslon Calwakot Sengaja Melanggar Aturan

Dalam dafa yang diterima Ambon Ekspres, sanksi lanjutannya yakni dengan bunga dua persen setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea masuk. Kemudian saksi administrasinya berupa denda, untuk paling lama 24 bulan. Dan itu ditandatangani langsung oleh kepala Kantor Bea dan Cukai Batam, Nugroho Wahyu Widodo.

Sementara, Direktur Utama (Dirut) PT.Pelayaran Dharma Indah (PT.PDI) John de Queljoe alias Siong menegaskan, tindakan penyegelan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Maluku, Papua, dan Papua Barat, sangat tidak mendasar. Bagi Siong, yang bertanggungjawab penuh atas pembayaran bea masuk dan pajak impor, adalah pihak PT Cahaya Samudera Shipyard.

Untuk itu, Siong meminta kepada kepada pihak Bea dan Cukai, untuk melakukan klarifikasi atas tindakan penyegelan itu, kepada seluruh media masa yang ada, karena jika tidak maka dia mengancam akan menutup seluruh akses keberangkatan kapal penumpang miliknya, yang selama ini beroperasi di Maluku.

“Bea dan Cukai menerapkan aturan yang salah, ingat bahwa Dharma Indah adalah pembeli Kapal, jadi segala biaya masuk, bukan tanggung jawab kami selaku pembeli kapal. Bea dan Cukai harus meminta maaf ke kami dan klarifikasi kepada media, bahwa penyegelan yang dilakukanya salah alamat, karena ini demi nama baik, kalau tidak kita akan menutup semua kases keberangkatan kapal milk PT Dharma Indah,”tegasnya.

BACA JUGA:  Mogok Ditengah Laut, Penumpang Panik

Pantauan koran ini di pelabuhan Hurnala, Desa Tulehu, Sabtu pagi kemarin, pasca penyegelan Jumat sore itu, ratusan penumpang dengan tujuan Amahai, pulau Seram terpaksa terlantar selama beberapa ham, akibat dari kapal tersebut tidak beroperasi.

Para penumpang rela menunggu hingga selama beberapa jam, barulah diangkut oleh kapal lain, milik PT Pelayaran Dharma Indah. “Pemerintah harus bertasnggungjawab, jangan biarkan kami seperti ini. Bahaya, kalau seperti ini bagaimana dengan mudik nanti,”protes calon penumpang di pelabuhan Tulehu, saat itu. (AHA)

Most Popular

To Top