3 Transaksi “Haram” Bank Maluku – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

3 Transaksi “Haram” Bank Maluku

AMBON, AE—Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku, kembali menemukan fakta baru dalam pengungkapan kasus transaksi Repo antara Bank Maluku dengan PT.AAA Securitas. Selain repo obligasi,  jaksa juga menemukan Bank Maluku juga main di Medium Term Notes (MTN).

Publik pasti dibuat bertanya-tanya dan bingung. apa sebenarnya MTN. MTN adalah surat hutang yang memiliki jangka waktu antara 5 hingga 10 tahun, namun masanya bisa saja hanya 1 tahun. Umumnya MTN menggunakan suku bunga mengembang dengan mengacu pada suatu acuan suku bunga yang dikenal dalam dunia keuangan internasional.

Di Indonesia, istilah MTN ini digunakan secara umum dalam berbagai peraturan yang ada, yang berarti surat hutang yang dikeluarkan perusahaan terdaftar kepada pemegang saham MTN untuk jangka waktu tertentu terhitung sejak tanggal penerbitan.

Temuan ini hanya beberapa minggu setelah tim jaksa berhasil membongkar transaksi mencurigakan dalam repo dengan perusahaan PT AAA securitas. Jaksa juga menemukan banyak fakta dari keterangan pihak-pihak terkait yang dinilai aneh dan mengganjal.

BACA JUGA:  3 Pasangan Balon Terbentuk

Sumber koran ini mencontohkan, Bank Maluku sampai kemarin masih harus membayar dana miliaran rupiah kepada PT.AAA Securitas melalui transaksi Repo Obligasi. Ini terungkap melalui keterangan dari pihak yang dipanggil jaksa.

“Jadi dari awal itu tim yang mengusut kasus Repo hanya tahu yang bermasalah hanya Reverse Repo saja. Tetapi seiring dengan permintaan keterangan yang terus dilakukan, maka pihak-pihak lain juga katakan ada transaksi lain dengan perusahaan yang sama, “ungkap sumber koran ini di Kejati Maluku.

Terkait transaksi MTN, tim penyelidik masih belum paham benar model tarnsaksinya seperti apa. Yang pasti, tim penyelidik masih mengumpulkan bahan bukti dan keterangan yang diperlukan untuk mengungkap kasus Repo.
“Tiga instrumen atau model transaksi itu diselidiki sejalan dengan keterangan-keterangan yang terungkap. Dan semuanya jadi perhatian jaksa, “tegas sumber.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takandengan, ketika dikonfirmasi soal pemanggilan terhadap pihak-pihak lain, misalnya mantan Direktur Utama, mantan Komisaris Utama dan pemegang saham, mengatakan, pemanggilan akan dijadwalkan usai perayaan Idul Fitri.

BACA JUGA:  Bayi Mungil, Ortunya Entah Siapa, Nama pun Gonta-ganti

“Nanti usai Idul Fitri baru tim susun agenda lanjutan, “kata Takandengan. Disinggung soal hasil permintaan keterangan dari pihak-pihak yang selama ini dilakukan, apakah tim telah menemukan bukti yang mengarah pada suatu perbuatan yang melawan hukum, Takandengan enggan berkomentar lebih jauh. Dikarenakan, masih dalam proses penyelidikan.

“Nanti kalau permintaan keterangan sudah rampung semua, kemudian tim juga sudah evaluasi, maka bisa ditentukan hasilnya seperti apa. Tetapi sekarang kan masih penyelidikan. Yang pasti kita serius usut kasus Repo, “tegasnya.

DIRUT PT.BPS KEMBALI MANGKIR
Sementara itu, Takandengan ketika dikonfirmasi soal penyelidikan dana kompensasi dari PT.BPS ke rekening pribadi Martha Nanlohy mengatakan, jaksa baru memulai proses penyelidikan kasus ini. “Kita kan baru mulai. Jadi pelan-pelan dulu aja. Yang pasti semua tetap berjalan, “jelasnya.

Dikatakan, hingga saat ini, baru ada beberapa pihak yang dimintai keterangan oleh tim penyelidik. Bahkan, untuk Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy pun, belum sempat diperiksa oleh jaksa.

BACA JUGA:  Nasdem Masih Rahasiakan Hasil Survei

“Kadis juga belum sempat diperiksa. Kan kemarin (Senin, red) masih tanya-tanya awal saja. Lalu Kadisnya lupa dokumen kemudian baliknya udah jam 17.00, “katanya.

Untuk itu, pihaknya akan menyusun agenda ulang guna memanggil Nanlohy untuk dimintai keterangan lanjutan seputar penyetoran dana kompensasi itu. “Nanti kita susun agenda panggilan ulang, “ucapnya.

Terpisah, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette ketika dikonfirmasi soal ketidakhadiran Direktur Utama PT.BPS Selasa kemarin mengatakan, sudah dua kali orang nomor satu PT.BPS itu mangkir. “Ini sudah dua kali Direut PT.BPS dipanggil, tetapi tidak datang. Jadi kita akan panggil lagi, “terangnya.

Disinggung apakah Dirut PT.BPS dapat dijemput paksa apabila tiga kali dipanggil tidak hadir, Sapulette menambahkan, dalam proses penyelidikan, jaksa tidak bisa melakukan penjemputan paksa.

“Masih penyelidikan jadi tidak bisa penjemputan paksa. Tetapi kita akan surati panggilan sebanyak-banyaknya kepada Dirut PT.BPS, “tandas juru bicara kejati Maluku itu. (AFI)

Most Popular

To Top