Kadis Infokom Diperiksa Jaksa – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Kadis Infokom Diperiksa Jaksa

AMBON,AE––Masih hangat-hangatnya publik dihebohkan dengan kasus Bank Maluku dan Gunung Botak, kini muncul lagi masalah baru. Proyek Wifi pada kantor Gubernur Maluku, bermasalah. Kini proyek itu diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Pihak Telkom yang merasa dirugikan, telah dimintai keterangan oleh tim penyelidik Kejati.

Guna menindaklanjuti penyelidikan kasus ini, tim memanggil beberapa pihak terkait. Diantaranya, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Provinsi Maluku, Ibrahim Sangadji. Pantauan koran ini, Kamis kemarin Kadis Infokom, Ibrahim Sangadji mendatangi kantor Kejati Maluku sekitar pukul 12.00 Wit, dan dimintai keterangan sekitar pukul 14.00 Wit.

Sangadji tidak dimintai keterangan sendirian. Dua staf dinas Infokom yang berperan selaku bendahara Corneli Mailuhu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Meggie Lekatompessy, juga ikut dimintai keterangan. Hanya saja, mereka dimintai keterangan secara terpisah oleh tim penyelidik yang berbeda.

Pemeriksaan terhadap Sangadji, berakhir sekitar pukul 17.30 Wit. Sangadji saat diwawancarai usai memberikan keterangan mengungkapkan, dirinya diperiksa terkait persoalan Wifi. Pasalnya, ada keterlambatan pembayaran.
“Proyek ini ditangani oleh pihak ketiga, yakni oleh PT. Indo Timur Teknologi. Sebenarnya hanya terjadi keterlambatan pembayaran pada tahun 2015. Itu hanya tiga bulan terakhir aja, “jelasnya.

Sementara di tahun 2016, kata Sangadji, semua berjalan lancar dan tidak terjadi masalah. “2016 itu tidak ada masalah. Semua lancar-lancar saja, “terangnya.

Sementara itu, data yang berhasil dihimpun koran ini di lingkup Kejati Maluku menyebutkan di tahun 2015, ada anggaran sebesar Rp 600 juta lebih yang diperuntukan untuk pengadaan wifi di Kantor Gubernur Maluku. Selanjutnya, Sangadji yang masuk menjadi Kadis Infokom melakukan penunjukan langsung oleh dinas.

“Dinas pakai pihak ketiga, bayarannya per bulan Rp56 juta, “kata sumber. Padahal, kata sumber, jika pihak dinas sendiri yang berhubungan langsung atau membayar langsung kepada Telkom, maka pembayarannya lebih murah. Sekitar Rp.30 juta lebih.

“Pakai pihak ketiga makanya bayarannya lebih mahal. Karena, pihak ketiga juga ambil Wifi ini dari Telkom juga, “ujar sumber. Di tahun 2016, anggaran untuk Wifi sudah tersedia. Hanya saja, dinas belum melakukan pembayaran, karena tidak ada kontrak.

Sumber lain yang masih dalam lingkup Kejati Maluku menyebutkan, pihak Telkom Ambon yang sebelumnya telah dimintai keterangan mengungkapkan, jika Telkom mengalami kerugian yang cukup besar. Yang pasti, kerugian itu bernilai ratusan juga rupiah, akibat tidak ada pembayaran Wifi tersebut. (AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!