Rumatoras Cs Dituntut 8 Tahun – Ambon Ekspres
Amboina

Rumatoras Cs Dituntut 8 Tahun

AMBON, AE— Direktur PT. Nusa Ina Pratama Yusuf Rumatoras dituntut delapan tahun penjara dalam kasus kredit macet di Bank Maluku. Rumatoras juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 4 Miliar. Selain Rumatoras, tiga terdakwa lainnya dalam kasus ini juga dituntut delapan tahun penjara.

Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rolly Manampiring dan Putu Agus dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (30/6).
” Semua (terdakwa) dituntut sama. Bedanya, Rumatoras ditambah uang pengganti Rp4 miliar,” kata JPU, Rolly Manampiring ketika dikonfirmasi di kantor Kejati Maluku, kemarin.

Apabila Yusuf Rumatoras tidak sanggup membayar uang pengganti sebesar Rp4 miliar itu, akan diganjar dengan hukuman kurungan penjara selama 4,3 tahun.

Rumatoras juga harus membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan penjara. Selain itu, jaksa juga menuntut tiga terdakwa lainnya yakni Erick Matitaputty dan Matheos Mattitaputty, dan Markus Fanggahoy 8 tahun kurungan penjara. Mereka juga diharuskan membayar denda masing-masing Rp200 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

BACA JUGA:  Tahuri Terbesar Bawa Pesan Damai Para Raja Seram

Untuk diketahui, sebelumnya JPU membeberkan, kasus kredit macet yang menjerat Yusuf Rumatoras, Erick Matitaputty, Matheos Matitaputty dan Markus Fanghoy, berawal di tahun 2007. Saat itu, terdakwa Yusuf Rumatoras selaku direktur utama PT Nusa Ina Pratama mengajukan surat permohonan kredit modal kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace dengan nomor 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006.

Surat permohonan kredit ditujukan kepada pimpinan PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon. Dana permintaan kredit yang diajukan PT Nusa Ina Pratama sebesar Rp 4 miliar. Kemudian, terdakwa Yusuf Rumatoras, ketika wawancara permohonan kredit dengan terdakwa Eric Matitaputty selaku analis kredit pada PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon, mengatakan, dana kredit itu diperlukan untuk pembangunan perumahan Pemprov rovinsi Maluku, di jalan Ir M Puttuhena, Poka Ambon, guna menanggulangi korban kerusuhan atau konflik Ambon.

Terdakwa Rumatoras dalam permohonan kreditnya, melampirkan dokumen-dokumen diantaranya, IMB atas nama Provinsi Maluku, surat perjanjian kerjasama antara Pemprov Maluku dan PT Nusa Ina Pratama, persetujuan DPRD Maluku, IMB tidak atas nama PT Nusa Ina Pratama dan dokumen perusahaan, serta dokumen kelengkapan lainnya.

BACA JUGA:  Gerindra: Itu Urusan DPP

Rumatoras, juga mengajukan Sertifikat Hak Pakai (SHK) milik Pemprov Maluku, sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kreditnya. Terdakwa Rumatoras juga berjanji kepada terdakwa Eric Matitaputty, bahwa dalam waktu dekat akan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Nusa Ina Pratama.

Selain itu, SHGB itu telah didaftarkan ke BPN dalam bentuk sertifikat hak tanggungan (SHT) kepada PT Bank Maluku, sehingga terdakwa Eric Matitaputty memproses permohonan kredit terdakwa Rumatoras. Selanjutnya, permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa Yusuf Rumatoras, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan PT Bank Maluku Cabang Utama Ambon, yakni terdakwa Matheus Matitaputty, setelah melewati pertimbangan Direksi PT Bank Maluku, Dirk Soplanit dan Welem P Patty. Permohonan kredit disetujui dengan diterbitkannya perjanjian kredit modal kerja.

Perjanjian kredit dengan Nomor 31/PK/KMK/01/IV/007 tanggal 30 April tersebut, dijadikan dasar untuk pencairan dana oleh PT Nusa Ina Pratama sebesar Rp 4 miliar, yang dicairkan 2 tahap. Ketika masa penjanjian kredit habis tertanggal 30 April 2008, terdakwa Yusuf Rumatoras tidak melunasi kredit sebesar Rp 4 miliar beserta bunganya.

BACA JUGA:  Hakim: Tak akan Ada Rekayasa

Dari masa perpanjangan pertama hingga perpanjangan ketiga, Rumatoras hanya membayar cicilan kepada bank Maluku senilai Rp 300 juta. Sebelumnya, Yusuf Rumatoras mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya Sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, majelis hakim menolak permohonan praperadilan tersebut. Saat eksepsi diterima oleh majelis hakim.

Lalu jaksa melakukan perlawanan hukum di Pengadilan Tinggi. Majelis hakim Pengadilan Tinggi lalu mengaminkan upaya jaksa itu.sehingga kasus ini pun kembali disidangkan di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.(MAN)

Most Popular

To Top