Elsye-Azis Sudah Dapat 60 Persen KTP – Ambon Ekspres
Politik

Elsye-Azis Sudah Dapat 60 Persen KTP

AMBON,AE.—Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon dari jalur independen, Elsina Latuheru Syauta dan M Azis Tunny telah mengumpulkan dukungan KTP sebanyak 60 persen dari yang disyaratkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka optimis, bisa memenuhi syarat dukungan untuk melanggeng sebagai peserta Pilwalkot 2017.

Penggalangan KTP untuk pasangan dengan akronim SATUHATI ini, dilakukan oleh Tim dan Relawan sejak beberapa bulan lalu. Namun, selama lebaran hingga saat ini, penggalangan di komunitas Muslim sementara dihentikan, dan akan dilanjutkan setelah lebaran Idul Fitri tujuh hari.

“Kalau dari hasil inventaris sementara, tim dan relawan telah mengumpulkan KTP sebanyak 60 persen dari total dukungan yang disyarakatkan oleh KPU, yakni 22.589 dukungan. Jumlah ini akan terus bertambah,”kata Azis kepada Ambon Ekspres, Senin (11/7).

Sesuai Surat Keputusan (SK) KPU Kota Ambon nomor:03/KPTS/KPU-Kota Ambon-029.433702/2016 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal Pilwalkot, penyampaian syarat dukungan pasangan calon perseorangan 6-10 Agustus. Azis mengaku, syarat dukungan akan disampaikan ke KPU sesuai jadwal.

“Satu hari sebelum berakhirnya waktu penyampaian syarat dukungan, kami akan memasukkan syarat dukungan dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU. Kami terus melakukan penggalangan dukungan,”ungkapnya.
Ia optimis, pasangan SATUHATI bisa memenuhi syarat dukungan dan lolos sebagai peserta Pilwalkot Ambon. Karena itu, ia menegaskan, maju sebagai bakal calon diputuskan secara serius.

Dalam proses penggalangan dukungan KTP dan tanda tangan, Azis mengaku, mendapat tantangan dari masyarakat. Diantaranya, sebagian masyarakat pemberi dukungan menanyakan keseriusan dia dan Elsina untuk maju sebagai kandidat di arena Pilwalkot.

“Tentu, tantangan itu ada saja di lapangan. Misalnya, soal pertanyaan, apakah SATUHATI serius maju? Olehnya itu, kami harus menjelaskan secara detail, bahwa kami tak sekadar maju dan meramaikan Pilwalkot. Tetapi, kami maju dengan target menang, ”tandasnya.

Optimisme untuk bertarung, tak sebatas isapan jempol. Keduanya punya visi dan misi besar yang terangkum dari pikiran dan gagasan para tokoh agama, pemuda, tokoh masyarakat dan perempuan untuk membawa ibukota provinsi Maluku ini jauh lebih baik lagi kedepan.”Inilah yang menjadikan kami maju secara serius. Bukan main-main,”akuinya.

Ditopang dengan pemikiran dan hipotesis bahwa, masyarakat mulai jenuh dengan pertarungan elit yang saling mendiskreditkan untuk memenangkan pertarungan. Meski demikian, ia dan Elsina tidak memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan kampanye hitam (black campaign)

“Saya kira, masyarakat sudah jenuh dengan pertarungan elit politik yang saling serang. Masyarakat butuh figur alternatif. Tetapi, SATUHATI menghindari kampanye hitam dengan tujuan mengdiskreditkan calon lain. Itu komitmen kami,”tukasnya.

Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Maluku divisi Teknis, La Alwi mengatakan, persyaratan dan mekanisme pencalonan perseorangan telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2010. Jumlah dukungan, kata dia, mulai dari 6,5 persen hingga 10 persen atau disesuaikan dengan jumlah pemilih terakhir.

Dengan rincian, pemilih dalam DPT terakhir diatas 250 ribu-500 ribu, maka dukungan calon perseorangan 8,5 perse, 500 ribu-1 juta 7,5 persen, serta berarti 6 persen bagi DPT diatas 1 juta. Dengan demikian, jumlah dukungan untuk bakal calon perseorangan pada pemilihan Walikota dan wakil Walikota Ambon 2017 mendatang sebanyak 8,5 persen dari total DPT pemiluh terakhir 265.747.

Alwi melanjutkan, KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk membuktikan dukungan yang diberikan kepada bakal calon perseorangan. Metode yang dipakai, adalah sensus atau mendatangi langsung pemilih yang namanya tercantum di dalam daftar dukungan.

“Jadi berkaitan dengan metode telah diatur dalam UU, bahwa dipakai metode sensus. Artinya dengan mendatangi pemilih tercantum dalam daftar dukungan, ”terangnya.

Verifikasi administrasi diatur secara detail pada pasal 48 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Ayat 1 butir (1a) huruf a dijelaskan, verifikasi administrasi dilakukan dengan car mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Sedangkan huruf b disebutkan, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

Ayat (1b) menjelaskan, verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota. Kemudian, ayat 2 berbunyi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

Sedangkan pada ayat 3 dijelaskan, verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. Butir (3a) lebih detail dijelaskan, verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Butir (3c) memberi penegasan, jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan ini akan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. Berita acara dari PPK dan PPS inilah yang akan menjadi persyaratan bagi pasangan calon perseorangan untuk mendaftar di KPU bersama pasangan calon yang diusung partai politik.

“Jadi untuk bakal calon perseorangan itu mengajukan persyaratan dukungan ke KPU mendahului pasangan dari partai politik. Itu setelah KPU melakukan verifikasi administrasi dan faktual yang dibantu oleh PPK dan PPS. Berita acra hasil verfikasi dukungan dari PPK dan PPS menjadi persyaratan bagi calon perseorangan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon bersama-sama dengan balon dari partai politik,”papar mantan ketua KPU kabupaten Maluku Tengah itu.(TAB)

Most Popular

To Top