Pengusiran Lagi di Tanah Anggrek – Ambon Ekspres
Amboina

Pengusiran Lagi di Tanah Anggrek

AMBON, AE. –– Tanah eks hotel Anggrek kembali bermasalah. Setelah sebelumnya, tanah ini menjadi objek sengketa antara almarhum Simon Latumalea dengan pemerintah provinsi Maluku. Kini muncul masalah baru. Sejumlah orang diketahui telah menempati tanah itu tanpa hak. Upaya keras, berupa pengusiran akan ditempuh pemilik lahan.

Kuasa hukum ahli waris pemilik tanah eks hotel Anggrek, Chris Latuperissa mengungkapkan, setelah mengetahui adanya sekitar 10 keluarga yang menempati tanah itu, pihaknya telah melakukan upaya, diantaranya mengindentifikasi mereka yang menempati lokasi itu, karena ditempati tanpa sepengetahuan kliennya.

Lokasi itu ditempati karena diduga atas persetujuan pihak tertentu yang sebenarnya tidak berhak atas tanah tersebut. “Ada satu keluarga, bermarga Matulessy yang kemudian menjustifikasikan sebagai pemilik juga tanah itu. Padahal, sudah dieksekusi, dan yang melakukan gugatan hingga eksekusi adalah ahli waris ( Latumalea), bukan Matulessy,” katanya, Kamis (14/7).

Pernah ada salah satu anggota keluarga Matulessy yang mendapat kuasa dari keluarga Simon Latumalea. Namun, itu hanya bersifat kuasa, sehingga tidak bisa dijadikan dasar menguasai secara penuh lokasi tersebut.
Sebelumnya, tanah itu menjadi rebutan antara almarhum Simon Latumalea dengan Perusahaan Daerah Panca Karya. Masalah ini lalu dibawa ke ranah hukum. Simon Latumalea mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ambon.

BACA JUGA:  Jaksa “Diamkan” Kasus 38 M

 

PN Ambon kemudian mengeluarkan putusan yang menyatakan, Simon Latumalea berhak atas tanah tersebut. Setelah itu, dilakukan eksekusi pada tahun 2012 lalu. Namun, pihak PD. Panca Karya tidak puas dengan putusan tersebut, sehingga melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

“Setelah eksekusi tahun 2012, ahli waris telah menguasai secara utuh, tapi karena ada gugatan dari PD. Panca Karya dulu, maka mereka ini ( keluarga Matulessy) menjustifikasikan sebagai ahli waris ini kemudian mengijinkan orang masuk ke situ,” katanya.

Pihaknya telah melakukan pendekatan dengan mereka yang saat ini menempati lokasi tersebut. Tapi, belum juga keluar dari lokasi tersebut. Pihaknya akan menempuh upaya hukum secara tegas.

“ Mereka ( ahli waris) akan menempuh upaya hukum keras untuk mengeluarkan siapa pun orang-orang yang berada di diatas tanah milik ahi waris yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon pada tahun 2012 tersebut,” katanya.

Laporan secara resmi telah disampaikan ke Polres Pulau Ambon dan Pp Lease. Saat ini, pihaknya masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung tentang kasasi yang diajukan pihak PD. Panca Karya. Salinan putusan itu akan disampaikan juga ke polres sebaga data dukungan guna mengosongkan lokasi itu.

BACA JUGA:  Rekan Yanes, Tak Penuhi Panggilan Polisi

Upaya hukum kasasi yang dilakukan PD. Panca Karya ke Mahkamah Agung, ditolak oleh MA. Dimana, PD. Panca Karya dinyatakan tidak berhak atas tanah tersebut. Artinya, lanjut dia, bila tanah itu telah dieksekusi, ahli waris tetap menguasai tanah itu.

“ Nah, kalau sekarang ada orang yang menjustifikasikan diri sebagai pemilik tanah itu dan mengijinkan orang-orang yang tidak berhak untuk tinggal diatas tanah itu maka ahli waris akan menempuh upaya keras, salah satuanya untuk melakukan pengusiran, bukan lagi pembongkaran, tapi usir dengan paksa,” tegasnya.

Kuasa hukum lain ahli waris, Elizabeth Tutuparry mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat secara resmi ke MA, meminta penjelasan tentang putusan atas upaya kasasi dari PD. Panca Karya.
“Telah diputuskan olah Mahkamah Agung pada tanggal 12 Mei 2015 dengan amar putusannya N,O. Nah, N.O ini artinya, upaya kasasi tidak diterima,” katanya.

Saat ini, kata dia proses pengiriman berkas perkara itu masih dilakukan di Mahkamah Agung. Itu sesuai dengan penjelasan Panitera Muda Mahkamah Agung dalam surat yang disampaikan pihaknya.

BACA JUGA:  Kisah Petani Cabai saat Harga Melonjak, Tajiirrr

“ Bahwa putusan kasasi nomor 3055 telah diputus pada tanggal 12 Mei 2015. Jadi, secara hukum, pada saat pembacaan putusan di Mahkamah Agung, berarti putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga, tudak dapat diganggu gugat,” jelasnya(MAN)

Most Popular

To Top