Aktifitas GBU Dihentikan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Aktifitas GBU Dihentikan

PT CCP Angkut Sedimen Secara Illegal

Ambon, AE.- Perusahaan penambang emas akhirnya menghentikan sementara penambangan di beberapa areal di Pulau Romang, setelah protes keras masyarakat. Sementara Kamis (14/7) malam, digelar pertemuan antara PT. GBU, Dinas ESDM Maluku, sejumlah akademisi, dan sejumlah mahasiswa asal pulau Romang serta anggota DPRD Maluku.

Pertemuan tersebut, dilakukan dengan maksud mengklarifikasi berbagai informasi serta berita tentang aktivitasPT. GBU yang dinilai sejumlah pihak, membuat kerusakan lingkungan serta masalah kepemilikan lahan yang diduga diserobot PT. GBU.

Ketua Koalisi Save Romang Island, Callin Leppuy kepada Ambon Ekspres mempertanyakan maksud pertemuan yang digelar tersebut. Sebab, dinilainya tidak efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di pulau Romang, akibat aktifitas PT. GBU selama ini.

Para tim kajian independen yang dihadirkan dalam forum tersebut, kata Callin Leppuy juga memaparkan bahwa hingga saat ini belum terjadi kerusakan lingkungan di Pulau Romang akibat aktivitas PT. GBU selama ini.

Menyikapi hal itu, Callin pun menegaskan dalam forum itu bahwa kondisi masyarakat di pulau Romang saat ini sangat membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan PT. GBU. Sebabnya, kondisi masyarakat di sana terancam dengan adanya kerusakan lingkungan di sana.

BACA JUGA:  Jaksa Mulai Bongkar Gratifikasi BPS

“Kalau benar belum terjadi kerusakan lingkungan, seharusnya tadi malam ( kemarin) mereka membantah penjelasan saya itu,” tegasnya.

Salah satu tokoh adat pulau Romang Chales Landerth yang juga pemilik lahan yang diserobot PT. GBU ini mengungkapkan, hingga saat ini, sudah 300 lebih masyarakat di sana yang menyatakan menolak PT. GBU. “ Yang ada di sini sudah 900 lebih. Sisanya akan dikirim dalam waktu dekat,” kata dia sambli menunjukkan daftar pernyataan masyarakat Romang, menolak PT. GBU, kemarin.

Terkait penyerobotan lahan, Landerth menegaskan, pihaknya telah menyampaikan surat peringatan kepada PT. GBU. Lahan itu pun telah disasi. Sehingga, saat ini PT. GBU menghentikan sementara akivitas mereka diatas lahan tersebut.

“Kami juga sudah sampaikan permohonan kepada dewan adat pulau Romang untuk mempertemukan kami dengan kepala desa Hila, supaya mau tanya kenapa sampai lahan di kami di desa Hila itu diserobot,” tegasnya.

Salah satu anggota Koalisis Save Romang Island, Costansius Kolatfeka mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan komisi B DPRD tentang rencana penyerahan berbagai temuan selama pihaknya melakukan investigasi di pulau Romang, beberapa waktu lalu.

Saat ini, koalisi Save Romang juga menanti hasil koordinasi antara Polres Maluku Barat Daya dengan Polres Pulau Ambon dalam rangka proses lanjut terhadap kasus pemukulan petugas PT. GBU terhadap salah satu warga Romang, belum lama ini yang diduga masih terkait dengan aksi penolakan terhadap perusahaan tersebut.

BACA JUGA:  Polisi Bentrok di Lokasi Judi

Anggota Komisi B DPRD Maluku Samson Attapary kepada Ambon Ekspres Jumat (15/7) via seluler, mengatakan belum ada kepastian untuk bertemu dengan koalisi Save Romang. Namun, mereka telah meminta keterangan Kadis ESDM Maluku. “Pada pertemuan itu ibu kadis telah memberikan keterangan yang terkait dengan masalah ekonomi dan ekologi di Pulau Romang, serta dampak terhadap masyarakat. Dan apa yang disampaikan menjadi data resmi bagi kami komisi,” ungkapnya.

Dikatakan masalah Pulau Romang saat ini, sudah sangat memprihatinkan, pasalnya Pulau Romang yang hanya seluas 17 ribu hektar, namun izin kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2015, untuk PT Borneo Utama itu, kurang lebih 10 ribu hektar, dan itu sudah melebihi dari izin produksi.

Hampir 60 persen Pulau Romang akan hancur, karena berdasarkan penjelasan dari kadis ESDM bahwa, keberadaan emas dari permukaan tanah, dengan kedalaman 50 hingga seratus meter.

“Jadi bayangkan itu 60 persen Pulau Romang itu, akan digali lalu tersisa empat puluh persen untuk kawasan hutan, persoalan ini tentu akan mengancam nasib masyarakat. Karena sesuai dengan UU, tata ruang hanya tersisa 10 persen, dan itu sangat menyusahkan masyarakat, bahkan izin yang dikeluarkan pemerintah dianggap dapat membunuh masyarakat yang ada di pulau Romang,” jelasnya

BACA JUGA:  KPU Sepi Calon Independen

CCP Tanpa Ijin
Sementara itu, PT. CPP, Perusahaan yang memenangkan tender normalisasi sungai Anahony ini masih mengangkat sedimen. Padahal, pemerintah telah mencabut ijin mereka beberapa waktu lalu.

Salah satu asisten di PT CCP, Yaser Kaisuku kepada Ambon Ekspres di Namlea mengatakan, pekerjaan yang dilakukan oleh PT CCP sudah sesuai dengan prosedur yakni sesuai jadwal pekerjaan Dinas PU Propinsi. Dimana, pekerjaan di mulai pada tahun 2016.

Disinggung mengenai sampai kapan pekerjaan normalisasi dilakukan, dan sudah berapa banyak material yang diangkat dari sungai Anahony, Yaser mengatakan, pekerjaan dilakukan sampai tahun 2017. Untuk jumlah material yang sudah diangkut, Yaser mengatakan dirinya belum tahu dengan pasti.

Dia memastikan PT CCP sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada dan akan dilakukan sampai batas waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak. (MAN/CR6/MG3)

Most Popular

To Top