Warga Romang Mengadu ke Komnas HAM – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Warga Romang Mengadu ke Komnas HAM

AMBON, AE.— Masalah Romang belum menjadi perhatian pemerintah. Masalah dihadapi, dan diselesaikan sendiri oleh masyarakat, meski tak jarang harus berhadapan dengan aparat keamanan bersenjata. DPRD Maluku, maupun Maluku Barat Daya, hanya diam. Akhirnya Komisi nasional hak azasi manusia didatangi warga Romang.

Mereka melapor ke Komnas HAM. Komnas HAM akan menindaklanjuti laporan warga. Salah satu yang dilaporkan soal penggunaan hutan adat di sana. Pemanfaatannya harus ditinjau kembali setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji material tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Laporan tentang dugaan pelanggaran HAM tersebut secara resmi disampaikan oleh Koalisi Save Romang Island kepada Komnas HAM pada, Jumat (22/7). Di dalamnya, tercantum beberapa poin, diantaranya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob terhadap warga Romang, pekan kemarin serta laporan tentang penyerobotan lahan milik masyarakat adat di Romang.

“Kita berharap, laporan itu bisa ditindaklanjuti, sebab ada banyak masalah di sana yang perlu diselesaikan,” kata anggota Koalisi Save Romang Island, Christian Sea, Minggu (24/7).
Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku, Beny Sarkol saat dikonfirmasi, mengatakan, tindak lanjut atas laporan tersebut akan ditentukan setelah pihaknya mempelajarinya.

BACA JUGA:  Inter Tekuk Juventus 2-1

“Nanti saya lihat laporannya dulu, pelajari baru tentukan seperti apa tindaklanjutnya. Karena saya baru dari Jakarta, jadi belum pelajari itu,” katanya, kemarin.

Terkait laporan penyerobotan lahan milik masyarakat adat, Beni Sarkol mengungkapkan, hal ini telah menjadi perhatian Komnas HAM. Dimana, pada tahun 2014 lalu, telah dilakukan konsultasi nasional komnas HAM dengan mengundang semua kepala daerah tempat sedang berlangsungnya aktivitas investasi di hutan adat. Termasuk Kabupaten Maluku Barat Daya.

Konsultasi nasional itu dilakukan setelah adanya pengajuan uji materil (Judicial Review) yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur penguasaan negara atas hutan adat milik masyarakat adat. MK mengabulkan permohonan ini melalui putusan nomor 35 tahun 2013 “Putusannya bahwa tanah adat dikuasai oleh masyarakat adat. Bukan lagi oleh negara” kata Sarkol.

Sehingga, segala bentuk investasi di hutan adat harus melalui restu masyarakat adat pemilik lahan tersebut. Bukan lagi monopoli negara. Bila ada hutan adat yang telah digunakan untuk investasi dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebelum keluarnya putusan MK tersebut maka perijinan penggunaan lahan harus ditinjau kembali.

BACA JUGA:  Yayasan Pelangi Sosialisasi Bahaya Malaria di Lingkungan Sekolah

“Sebelum adanya putusan MK, kan hutan adat dikuasai oleh negara. Sekarang tidak lagi. Itu dikuasai oleh masyarakat adat,” katanya.

Karena itu, sebagai tindak lanjut dari putusan MK, pemerintah di setiap daerah diharuskan membuat peraturan daerah atau peraturan bupati agar menjadi regulasi teknis dalam melaksanakan putusan MK itu.
Lanjut Sarkol, pihaknya bersama pihak AMAN terus mendorong agar masing –masing pemerintah daerah secepatnya membuat regulasi teknis dalam rangka melaksanakan putusan MK.

“Kalau dia ( Pemda) berniat baik, tentu harus membuat peraturan daerah atau peraturan bupati, supaya ada dasar hukum yang secara teknis mengatur pelaksanaan putusan MK tersebut,” ujarnya.

Sebagaiman diketahui, akibat penyerobotan hutan adat di sana oleh PT. GBU, masyarakat adat Romang telah dua kali memasang sasi adat sebagai tanda larangan keras bagi perusahaan tersebut. Tapi upaya ini tidak selalu berhasil dengan baik. PT GBU diketahui masih beraktivitas di lahan masyarakat, setelah sasi adat pertama dipasang pada awal Mei lalu.

BACA JUGA:  Penetapan Tersangka Yang Membingungkan

Warga lalu mencegat para pekerja PT. GBU yang dikawal sejumlah aparat keamanan itu. Setelah sempat beradu mulut, warga berhasil menyita peralatan milik perusahaan ini. Masalah ini dibawa ke sidang dewan adat. Sasi adat kedua lalu dipasang.

Tidak hanya itu, warga juga memboikot pengiriman material mengandung emas yang digarap dari hutan milik mereka itu. Usaha ini juga bersiko. Warga harus menjadi sasaran tindakan kekerasan oknum aparat keamanan di sana yang bertugas mengawal para pekerja PT. GBU. (MAN)

Most Popular

To Top