Malteng Paling Menentang DOB – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Malteng Paling Menentang DOB

AMBON, AE.–– Perjuangan membentuk daerah otonomi baru atau DOB di Maluku, masih mendapat tantangan dari pemerintah kabupaten induk. Entah apa alasannya, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, paling banyak menentang aspirasi masyarakat untuk membentuk kabupaten baru. Dengan kabupaten baru mereka berharap, kesejahteraan masyarakat bisa lebih ditingkatkan.

Hal ini terungkap dalam pertemuan sejumlah tim DOB beberapa daerah, dengan Komisi A DPRD Maluku, bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Komisi II, Nono Sampono. Hadir pada pertemuan kemarin, Ketua tim Pemekaran DOB, dari Maluku Tengah (Malteng) Seram Bagian Barat (SBB) dan Maluku Barat Daya (MBD).

Nono Sampono dalam pertemuan itu mengatakan, telah berkoordinasi dengan Direktur jenderal Otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan itu digelar untuk meninjau lokasi yang akan dimekarkan menjadi DOB, termasuk melihat kelayakan, dan syarat yang harus dipenuhi daerah calon DOB.

“DPD sudah menyampaikan ke tim independen, Kemendagri dan juga DPR RI, untuk bisa meninjau wilayah yang akan dijadikan sebagai Daerah Otonom Baru. Semua sudah beres. Dan kami akan kawal terus. Yang terpenting bagaimana penjelasan dari setiap tim pemekaran, terkait kesiapan mereka dan kendalanya,” pintanya

Ketua tim pemekaran Seram Utara Raya, Adlin Salaputa dalam pertemuan itu mengatakan, Seram Utara sangat siap menjadi DOB, hanya saja mereka mendapat tantangan dari Pemerintah Kabupetan Maluku Tengah. Pemerintah tidak mengizinkan pemekaran satu kecamatan tambahan di Seram Utara untuk memenuhi syarat lima kecamatan.

BACA JUGA:  Pekerja Asing Illegal Serbu Serut

Tim Serut telah berkoordinasi dengan DPRD Malteng, dan mendapat dukungan penuh dilakukannya pemekaran Daerah Otonom Baru untuk wilayah Seram Utara, karena dinilai cukup berpotensi sehingga layak di mekarkan.

“Sudah empat kecamatan, sementara berdasarkan aturan minimal lima kecamatan, baru bisa dimekarkan menjadi Daerah Ototnom Baru. Kami hanya butuh satu kecamatan lagi untuk melengkapi itu, tetapi pemda tidak mengijinkan itu. Bahkan permohonan pun sudah kami lakukan, namun tetap di tolak. Ini yang menjadi kendala kami,” ujarnya

Keluhan sama juga berasal dari ketua tim Pemekaran Jazirah Leihitu, Sam Sialana. Kata dia, Laihitu sangat layak dimekarkan menjadi DOB. Sampai kemarin, terdapat tiga kecamatan disana, namun upaya penambahan dua kecamatan telah disiapkan tempatnya, dan itu sudah disetujui oleh semua masyarakat jazirah, terutama masyarakat adat.

Pada Maret 2016, tim telah meminta melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten, namun pemda menolak bertemu untuk membahas DOB. “Yang menjadi kendala hanya Pemda Maluku Tengah, yang tidak menginginkan Jazirah Leihitu menjadi bagian dari Daerah Otonom Baru. DPRD mendukung itu, ” ujarnya

Ketua tim pemekaran Saparua Lease, Saleh Watiheluw mengatakan, mereka tidak didukungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. “Kami telah menyiapkan persyaratan Daerah Otonom Baru. Tetapi, sikap pemerintah daerah masih sama dengan apa yang dialami Serut dan Jazirah Leihitu,” jelas Bakal Calon Wakil Walikota Ambon Itu.

BACA JUGA:  PPP-PAN Beri Sinyal, PKS Belum Bahas

Hal yang sama juga dialami tim DOB Banda. Ketua tim Muslim Diken, mengatakan Banda siap untuk menjadi Daerah Otonom Baru, karena dari sisi wilayah dan juga infrastruktur sangat layak dimekarkan.

“ Saya kira untuk Banda sangat siap dari sisi wilayah. Masyarakat juga menginginkan itu. Yang kita harapkan adalah, secapatnya pemekaran itu dapat dilakukan, melalui dukungan pemerintah daerah, Provinsi, dan juga pemerintah pusat,” harapnya

Perjuangan pemekaran juga datang dari SBB. Ketua tim pemekaran Huamual, Yudin Hitimala mengatakan upaya membentuk DOB disetujui Pemerintah Kabupaten SBB dan juga DPRD setempat. Saat ini terdapat tiga Kecamatan di Huamual, dua kecamatan akan dibentuk untuk memenuhi syarat pembentukan DOB.

Pemekeran Kalabbatai Kairatu, dinilai sangat layak dari semua sisi untuk menjadi DOB. Berbagai persiapan telah dilakukan, tinggal menunggu persetujuan Bupati Seram Bagian Barat, dan DPRD setempat.

“Untuk Kalabbatai Kairatu, semuanya sudah siap, hanya menuggu persetujuan pemerintah daerah dan DPRD setempat, serta persetujuan dari Pemrintah Provinsi,” kata Edi Pentury.

Tanimbar Utara juga ingin membentuk daerah Otonom Baru Tanimbar. Pemerintah Maluku Barat Daya (MBD), sampai saat ini juga tidak memberikan izin untuk wilayah tersebut dijadikan sebagai DOB lepas dari MBD.

BACA JUGA:  Gubernur Melunak, Cap Darah Batal

“Kami sudah berupaya tetapi pemerintah setempat masih tetap tidak mengizinkan untuk Tanimbar Utara menjadi Daerah Otonom Baru. Kami berharap setelah ini mungkin ada langkah-langkah DPRD Provinsi dan pemerintah untuk mencari jalan keluarnya,” kata Ketua tim DOB Tanimbal Hanok Yapera.

Usai mendengar masukan tim pemekaran, Nono meminta mereka terus bekerja untuk mempersiapkan kelayakan dan syarat pembentukan DOB. Dia mengingatkan agar perjuangan pembentukan DOB melibatkan rakyat sehingga menjadi perhatian pemerintah.

“Di DPD RI, kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun bisa dipastikan pembentukan DOB tidak semuanya dilakukan secara serempak, melainkan bertahap, karena dilihat dari sisi kesiapan. Itu yang dinilai oleh tim independen,” katanya

Ketua komisi A DPRD Maluku Melki Frans, mengatakan pada dasarnya tujuan Daerah Otonom Baru untuk kemajuan masyarakat. Selama proses perjuangan pembentukan DOB tidak bertantangan dengan aturan daerah Otonomi Baru, dan memenuhi syarat ditetapkan, DPRD akan mendukung.

“DPRD tetap mendukung terutama komisi A. Olehnya itu, terkait dengan penyampaian masing-masing ketua tim, kami akan kawal. Sehingga ada upaya-upaya selanjutnya yang dilakukan DPRD dengan pemdanya masing-masing. Tetapi kami juga berharap agar dalam perjuangan seperti ini, perlu dilakukan secara bersama jangan segelintir orang saja, karena masalah pemekaran, harus libatkan semua masyarakat,” ungkap Frans. (MG2)

Most Popular

To Top