Gubernur Akan Rombak Birokrasi – Ambon Ekspres
Ragam

Gubernur Akan Rombak Birokrasi

AMBON, AE.– Janji gubernur Maluku Said Assagaff untuk mengevaluasi kinerja para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kembali ditunjukkan. Gubernur memastikan, dalam bulan ini akan kembali merombak birokrasi pemerintah provinsi Maluku. Langkah ini bebas kepentingan apa pun selain memperbaiki kinerja birokrasi. Namun, gubernur belum dapat membeberkan jabatan apa saja saja yang dirombak.

Gubernur mengatakan, hasil proses untuk melakukan promosi, mutasi atau demosi yang dilakukan Badan Pertimbangan Pangkat Dan Jabatan ( Baperjakat) telah sampai di meja kerjanya. Hanya saja, sampai kemarin, belum sempat dibacanya.

“Hasilnya sudah ada di saya dari kemarin, cuma saya belum sempat untuk melihat,” katanya di kantor gubernur Maluku, Kamis (4/8). Gubernur memastikan, perombakan birokrasi yang akan dilakukannya tidak ada campur tangan atau suara hati dari pihak luar. Perombakan birokrasi dilakukan berdasarkan penilain terhadap kinerja SKPD.

Gubernur ingin, berbagai prestasi yang dicapai hingga saat ini, diantaranya pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2015, harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

BACA JUGA:  Tehupiory Rajai 400 M Gawang

Sebagaimana diketahui, setelah dilantik, gubernur melakukan perombakan birokrasi pada, akhir Juli 2014 lalu dengan melantik sebanyak 180 pejabat baru eselon II, III dan eselon IV. Perombakan kembali dilakukan pada awal Maret 2016 dengan melantik sebanyak 20 pejabat eselon III dan 58 pejabat esolon VI.

“Saya tidak akan pernah terpengaruh dari siapapun, saya ini jantung seribu. SKPD kerja maksimal tetap dipertahankan. Kenapa saya musti dengar kinerja birokrasi yang tidak maksimal, indikator apa?, ”tuturnya.
Menurutnya, orang luar tidak bisa menilai dalamnya isi birokrasi, kalau bisa menilai itu kan lucu. “Yang bisa menilai hanya saya dan Wakil Gubernur,”tandasnya.

Sebelumnya, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti) Johan Tehuayo mengatakan, perombakan birokrasi merupakan hak gubernur. Namun, harus dilakukan dengan tetap berdasar pada aturan yang berlaku, agar birokrasi pemerintah semakin berkinerja.

“Birokrasi pemerintah provinsi Maluku, setelah perombakan dan penempatan pejabat sesuai keahlian dan undang-undang ASN, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan di daerah ini, “ katanya.

BACA JUGA:  Demo Mahasiswa Kembali Nyaris Bentrok

Pendapat sedikit berbeda disampaikan Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Josephus Noya. Dia menilai, perombakan yang telah dilakukan sebelumnya, belum menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Dia mencontohkan orientasi program kerja yang belum sepenuhnya menyentuh kepentingan masyarakat. Pemerintah, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai lebih mengejar program dalam bentuk proyek-proyek besar tapi tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam mempercepat laju pengurangan tingkat kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dinilainya hanya fokus pada proyek besar. Sementara program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, minim perhatian.

“Karena yang terlihat adalah bahwa perombakan birokrasi itu masih diselubungi kepentingan politik. Bukan berdasar profesionalisme semata,” ungkap Noya.(MAN)

Most Popular

To Top