Menristek Restui Wisuda Unidar – Ambon Ekspres
GMGM

Menristek Restui Wisuda Unidar

AMBON, AE––Perebutan aset oleh Yayasan Pendidikan Darussalam dan Yayasan Darussalam Maluku, belum tuntas. Selain proses di tingkat kasasi, Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga menkaji, pihak mana yang berhak mengelola Universitas Darussalam Ambon. Kopertis melarang dua Yayasan ini menggelar wisuda, namun Universitas Darussalam Ambon dibawah Yayasan Pendidikan Darussalam, Sabtu (6/8) kembali mewisuda 615 sarjana dan ahli madya. Anehnya, Kemenristek-dikti justeru mengakui wisuda itu sah.

Sebelumnya, Kopertis Wilayah XII menyampaikan surat kepada kedua Yayasan. Isinya, melarang dua Yayasan ini menggelar wisuda. Ini berdasarkan hasil pertemuan Yayasan Pendidikan Darussalam dan Yayasan Darussalam Maluku dengan Kopertis Wilayah XII yang dimediasi Kemenristek dikti di kantor Kemenriset dikti Jakarta tanggal 19 Juli 2016.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Yayasan Pendidikan Darussalam dan pihak Yayasan Darussalam Maluku menyerahkan proses penyelenggaraan pembelajaran Universitas Darussalam kepada Kemenristerk Dikti sesuai kronologi yang disampaikan masing-masing yayasan. Kemenristek akan menkaji setiap kronologis yang disampaikan untuk menentukan yayasan yang berhak mengelola Universitas Darussalam Ambon sesuai pemberian ijin operasional studi.

Yayasan Darussalam Maluku dan Yayasan Pendidikan Darussalam juga sepakat bila penentuan Kemenriset-dikti memberi hak kepada salah satu Yayasan mengelola Universitas Darussalam Ambon, maka pengelola harus menjalin sinergitas, menjalin kerja sama dan merangkul yayasan, terutama civitas akademika.

BACA JUGA:  Rumah Hentje Toisuta Disita

“ Masing-masing pihak menyampaikan kronologi tentang Yayasan kepada Kemenristek. Dan dikaji oleh Biro Hukum lalu gelar perkara di hadapan menteri nanti menteri yang putuskan, yayasan mana yang lebih dulu mendapatkan ijin operasional, itu yang berhak mengelola,“kata Koordinator Kopertis wilayah XII Zainudin Notanubun, menjawab Ambon Ekspres, Minggu (7/8).

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, lanjut Notanubun, pihaknya pun telah mengeluarkan surat larangan wisuda tertanggal 3 Agustus 2016, ditujukkan kepada Yayasan Pendidikan Darussalam dan Yayasan Darussalam Maluku, mengingat hak pengelolaan Universitas Darussalam Ambon belum ditentukan oleh Kemenristek dikti.

Namun, Unidar Ambon dibawah Yayasan Pendidikan Darussalam tetap ingin melaksanakan wisuda sesuai kalender pendidikan. Rencana tersebut makin mantap setelah mendapat dukungan dari Kemenristek dikti melalui stah khusus Kemeristek dikti, Abdul Wahid Maktub. Wisuda pun digelar pada Sabtu, akhir pekan kemarin.

“ Mereka sudah komunikasi dengan salah staf ahli Kemenristek dan katanya bisa wisuda. Jadi itu urusan mereka. Saya diundang atau tidak, saya tidak tahu, karena sedang di luar daerah. Kalau pun diundang, saya tidak mungkin hadir dan tidak bisa mendelegasikan, karena belum ada keputusan Menristek,” katanya.

BACA JUGA:  3 Tersangka di Tahanan Berbeda

Sementara itu, staf khusus Kemenriset dikti, Abdul Wahid Maktub kepada wartawan seusai menghadiri wisuda yang digelar kampus induk Unidar Ambon mengatakan, prinsipnya, Kemenristek dikti tidak melarang Unidar yang dipimpin oleh rektor Ibrahim Ohorella itu menggelar wisuda, karena mahasiswa nanti yang dikorbankan akibat konflik di internal kampus merah itu.

“ Kehadiran kami di sini juga menandakan bahwa wisuda ini diakui, sudah tentu legal, tetap sah dan diakui oleh negara, dan proses pembelajaran mahasiswa yang dilaporkan juga tetap terdaftar,” katanya.

Terkait kajian biro hukum Kemenristek dikti, Abdul Wahid Maktub menegaskan, bila Menristek dikti telah mengeluarkan putusan, yayasan mana yang berhak mengelola Universitas Darussalam Ambon maka harus ditaati oleh semua pihak. Ini sambil menunggu putusan kasasi yang diajukan Yayasan Pendidikan Darussalam.

Rektor Unidar Ambon, Ibrahim Ohorella membenarkan adanya surat larangan dari Kopertis. Namun pihaknya tetap menggelar wisuda, dengan landasan pertemuan di Kemenristek tanggal 19 Juli, tidak disebutkan tentang pelarangan pelaksanaan wisuda.

BACA JUGA:  Adu Strategi, PAPARISA Terbuka, PANTAS Diam

“ Berdasarkan pertemuan dengan kemenristek, pada tanggal 19 juli 2016 lalu, antara yayasan Darusalam Maluku dengan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yang di mediasi oleh Dirjen kelembagaan, dari hasil pertemuan ini tidak ada larangan untuk melaksanakan wisuda. Jadi surat edaran ( larangan Kopertis) ini tidak bermakna ”ungkapnya.

Dia menegaskan, ijazah para wisuda tetap sah, meski pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) Unidar Ambon masih ditutup Kemenristek dikti. “Kami tetap melaksanakan wisuda karena kami mengikuti ketentuan perundang-undanagan yang berlaku.

Persoalan terdaftar di PDPT ini bukan berarti pada saat proses wisuda baru di data atau terdaftar di pangkalan data itu, tapi proses ini sudah dari empat tahun yang lalu, ya sudah tentu terdaftar PDPT. Kalau PDPT ditutup, bukan berarti ijazah tidak sah, “tutupnya.

Sementara mereka yang diwisuda tersebut sebanyak 615 wisudawan. Terdiri dari 590 lulusan Strata Satu (SI) dan 25 lulusan ahli madya.(MAN)

Most Popular

To Top