Demo Ricuh, Aktivis Diamankan Polisi – Ambon Ekspres
Amboina

Demo Ricuh, Aktivis Diamankan Polisi

Polisi Intimidasi Jurnalis

AMBON,AE.––Polisi kembali membubarkan secara paksa aksi Koalisi Save Romang Island (KSRI). Sekira 30 aparat kepolisian Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease, Senin (15/8) kemarin, menangkap sejumlah aktivis Romang di depan Gong Perdamaian di tengah-tengah aksi menolak aktivitas PT GBU di Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Aksi bertemakan “Romang Menggugat” yang digelar sekira pukul 13.30 diikut kurang lebih 50 orang yang terdiri dari elemen pemuda maupun mahasiswa asal MBD serta beberapa aktivis lingkungan lainnya. Mereka menggunakan atribut bendera merah putih, spanduk serta pita merah putih pada lengan tangan.

Selang 10 menit berjalan, datang sejumlah personil kepolisian Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease langsung membubarkan aksi tersebut. Korlap dan beberapa anak buahnya digelandang ke Markas Polsek Sirimau dan setelah itu ke Polres Ambon.

Sempat disela-selah aksi itu juga, salah satu oknum polisi merampas kamera fotografer Ambon Ekspres, Syahdan Fabanyo. Fabanyo saat itu sedang mengambil gambar aksi tersebut. Usai aksi itu dibubarkan, di kantor Polsek Sirimau oknum polisi itu meminta Fabanyo (Fotografer) menghapuskan gambar di kameranya itu.

Adu mulut pun terjadi antara keduanya. Di hadapan polisi, Fabanyo menjelaskan status lengkapanya. “Ini kita punya tugas pak sebagai jurnalis, apalagi sampai merampas kamera itu kan tidak bagus,” jelas Fabanyo kepada oknum polisi itu.

Terpisah, kordinator aksi, Cristian Sea usai dari Polres Ambon, kepada Ambon Ekspres mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan tak pro HAM kepolisian Polres Ambon. Kata dia, aksi mereka untuk kedua kalinya ini dibubarkan tanpa dasar. Tindakan Polres Ambon tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas.

Aktivis Romang ini telah melayangkan surat pemberitahuan yang ditujukan ke Polres Ambon bahkan surat pemberitahuan itu telah dilayangkan kepada beberapa instansi terkait. “Surat tersebut kita telah layangkan ke Pangdam XVI Pattimura, Polda Maluku, Kodim, dan semua instasni terkait untuk mengontrol, mengawal gerakan yang kami lakukan ini.

Anehnya setiap aksi yang dilakukan oleh Save Romang itu selalu digagalkan dengan alasan yang tidak ada kepastian,” kesal Cristian, Senin (15/8).

Karena, pihaknya meminta Polda Maluku mengevaluasi Polres Ambon karena telah menciderai Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka menilai, Polres Ambon tidak pernah melihat kepentingan rakyat yang harus diutamakan daripada kepentingan korporasi (PT. GBU) serta kepentingan elit tertentu.

“Selama ini gerakan yang kita buat untuk menyuarakan hak warga Romang itu selalu digagalkan sedangkan kami telah melalui prosedur dan surat pemberitahuan yang kami layangkan sudah dari Kamis tanggal 11 Agustus lalu itu berarti 6×24 jam kami telah menyampaikan surat itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini yang perlu dikoreksi oleh Polda Maluku,” pintanya.

Saat pertemuan di Polres Ambon tadi (Kemarin-red), Kasat intel tidak mampu menjelaskan terkait alasan pembubaran aksi yang dilakukan anggotanya. Polda Maluku juga tidak tegas terhadap jajaran dibawahnya terkait hal ini. Ini berarti Polda Maluku juga tidak memahami visi-misi dari Kapolri Jendral Tito Karnavian terkait polisi sebagai mitra masyarakat yang harus dilindungi dan diayomi.

“Suara penolakan terhadap PT. Gemala Borneo Utama (GBU) oleh rakyat pulau Romang selama ini tidak didengarkan pemerintah. Pemerintah justeru memihak kepada perusahaan daripada rakyat Pulau Romang dan sangat terlihat dari sikap para pemerintah di level provinsi maupun kabupaten sendiri,” beber Ketua Save Romang Island, Kolin Lupuy, Senin (15/8)

Dalam rilis yang disebarkan save Romang Island, Kolin mengatakan, ada beberapa Diktum dalam keputusan gubernur Maluku, Said Assaggaff nomor 260.b tahun 2015 tentang persetujuan ijin usaha pertambangan operasi emas kepada perseroan terbatas Gemala Borneo Utama di Kabupaten MBD yang menurut mereka bermasalah dan keputusan tersebut cacat hukum.

“Dengan sejumlah kerancuhan pada SK Gubernur itu maka, kami minta Gubernur Maluku segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi PT GBU, gubernur juga harus menjelaskan kepada rakyat Romang dan masayarakat Maluku pada umunya tentang mengapa ada keterlibatan Bupati SBB dalam keputusan gubernur nomor 260.b tahun 2015 itu padahal jelas berbeda,” tegas Ketua Save Romang Island itu.

Dia menambahkan, Gubernur juga harus segera menyelesaikan konflik dan ketegangan yang terjadi antar masyarakat pulau Romang akibat masuknya PT GBU di Pulau Romang. Bukan saja itu, gubernur juga dimintakan segera mencopot jabatan Martha Nanlohy dari jabatannya sebagai Kadis ESDM Provinsi Maluku karena yang bersangkutan dinilai tidak layak. (MG3)

Most Popular

To Top