Gubernur: Tidak Semua Diganti – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Gubernur: Tidak Semua Diganti

AMBON, AE.–– Selain mengisi sejumlah jabatan yang lowong, Gubernur Maluku Said Assagaff akan melakukan perombakan birokrasi lagi. Para pejabat yang yang dinilai tidak berkinerja baik dimasukkan dalam daftar perombakan yang dilakukan dalam rangka lebih memperbaiki kinerja pemerintah Maluku ini.

Sebelumnya, setelah dilantik, gubernur telah melakukan perombakan sebanyak tiga kali. Pertama, pada Juli 2014. Sebanyak 24 pejabat eselon II, sebanyak 69 pejabat eselon III, dan 87 pejabat eselon IV. Gubernur pun memastikan, mengevaluasi kinerja para pejabat setiapl tiga bulan. Bila berkinerja buruk, perombakan menjadi solusi.

Perombakan kedua dilakukan gubernur pada Februari 2015. Sebanyak 228 pejabat dilantik, terdiri dari 8 pejabat eselon II, 100 pejabat esalon III dan 120 pejabat eselon IV. Alasan perombakan birokrasi jilid II ini juga karena adanya perubahan nomenklator sejumlah kelembagaan, diantaranya pemisahan Pemuda dan Olahraga dari dinas Pendidikan.

Maret 2016, gubernur kembali membuktikan pernyataannya, mengevaluasi kinerja aparatur negara yang bertugas di lingkup pemerintah provinsi Maluku. Sebanyak 78 jabatan dirombak antara lain, 20 jabatan eselon II dan 54 jabatan eselon empat.“Nanti ada ( pejabat) yang diganti lagi,” kata gubernur, Senin (15/8).

Kepastian rencana perombakan tersebut didasarkan pada evaluasi yang dilakukan sesuai komitmen, evaluasi setiap tiga bulan. Perombakan, lanjut gubernur akan dilakukan setelah ia melantik para pejabat yang lolos seleksi pejabat tinggi pratama tahun 2016 di lingkup pemerintah provinsi Maluku, beberapa waktu lalu.

Seleksi tersebut untuk mendapatkan pejabat yang akan ditempatkan pada jabatan struktural eselon III, yaitu staf ahli gubernur Maluku bidang kemasyarakatan, menggantikan Bram Tomasoa yang telah meninggal dunia, Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, menggantikan Hamin Bin Thahir yang telah diangkat sebagai Sekretaris Daerah Maluku. Dan jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Bastian Mainassy yang tersangkut kasus korupsi.

“Dalam waktu yang sangat dekat, saya harus lantik beberapa pejabat yang mengikuti seleksi. Setelah itu, yang lain ( perombakan),” katanya. Gubernur mengakui, perombakan tidak akan dilakukan di semua SKPD. Sebab, beberapa SKPD dinilai telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dari waktu sebelumnya.

“Sudah kita evaluasi. Dan juga ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti juga terkait dengan beberap jabatan,” katanya.
Kendati begitu, gubernur belum mau membeberkan, pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana saja yang akan diganti. Tidak ada kepentingan apa pun dalam perombakan nanti, selain untuk memperbaiki kinerja birokrasi.

“Kan tidak mungkin perombakan secara menyeluruh. Kita sudah dapat opini WTP, berarti sudah ada yang kinerjanya lebih baik. Nanti, kinerja birokrasi kita buat agar lebih baik lagi,” tandas mantan wakil gubernur Maluku ini.

Sebelumnya, sejumlah pengamat berpendapat, kendati perombakan birokrasi adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah, namun sangat rentan dengan kepentingan kelompok tertentu, diantarnya dengan menitipkan pejabat tertentu untuk dilantik.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Ali Roho Talaohu mengatakan, perombakan birokrasi, baik dalam bentuk promisi, mutasi atau demosi harus tetap dimaknai dan dilakukan dengan menyeleksi orang-orang yang tepat untuk mmenduduki jabatan strategis. Dan ini akan menjadi indikator keberhasilan gubernur dalam menata birokrasi pemerintahan.

Dimintai pendapatnya tentang SKPD mana yang perlu dievaluasi, Talaohu menyebut, aelain dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dinas Kelauatan dan Perikanan (KP) serta dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Sebab, SKPD tersebut dinilai memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan potensi unggulan Maluku.

“Dinas Kelautan dan Perikanan berperan penting dalam pembangunan perikanan yang menjadi ikon penting Maluku. Selama ini, saya lihat kinerjanya masih dibawah rata-rata, belum ada gebrakan yang baik. Padahal, potensi perikanan bisa untuk meningkatkan PAD. Demikian juga dinas Pariwisata, itu potensi unggulan kita,” ungkapnya.

Pembantu IV rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Nicholas Retraubun mengemukakan, idealnya perombakan birokrasi adalah untuk lebih memperbaiki kinerja pemerintah melalui SKPD yang dirombak. Sehingga prosesnya harus atas dasar amanat Undang-undang ASN serta pertimbangan kapasitas dan kemampuan pejabat.

Kendati demikian, dalam proses seleksi pejabat, sering disusupi kepentingan sempit kelompok tertentu. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa jabatan –jabatan penting di lingkup pemerintah daerah sangat rentan diintervensi kepentingan lain, selaian meningkatkan kinerja SKPD. (MAN)

Most Popular

To Top