4 Tersangka Harus Ditahan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

4 Tersangka Harus Ditahan

Soal Korupsi Bandara Moa

AMBON,AE––Indikasi dugaan mark up dalam Proyek pekerjaan Runway Bandara Moa, Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah menjerat empat tersangka. Meski demikian, Kejaksaan Agung yang menangani kasus itu belum menjebloskan para tersangka ke Penjara.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) awalnya tidak diketahui oleh publik. Fokus dari Kejagung yakni anggaran Runway yang berasal dari APBD kabupaten MBD tahun 2012.

Nilainya pun tidak sedikit. Rp 20 miliar. Anggaran itu lebih besar dari APBN walaupun dikucurkan dalam tahun anggaran yang sama. Para tersangka yang dijerat diantaranya, Kontraktor Fisik, Direktur PT Polaris Jaya Sakti berinisial S, Kontraktor Pengawasan (Konsultan Pengawas ) Direktur PT Dwi Putra Pratama berinisial NP, dan dua pejabat Dinas Perhubungan MBD PM dan JT yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran.

Meski telah dijadikan tersangka, namun mereka sama sekali belum diperiksa saat kasus ini naik tahap penyidikan. Selain itu, Kejaksaan Agung juga belum melakukan penahanan kepada keempat orang itu.

BACA JUGA:  3 Transaksi “Haram” Bank Maluku

Aktivis anti korupsi Maluku Indonesia Democracy Reform Instute (INDEI), Wahada Mony menilai Kejaksaan Agung harus bergerak cepat menahan para tersangka. Karena yang ditakutkan, mereka dengan leluasa dapat menghilangkan barang bukti.”Kita minta agar Kejaksaan Agung mengambil langkah antisipatif supaya para tersangka itu bisa diperiksa sesuai proses hukum yang tepat, “jelasnya.

Menurutnya, proses penetapan tersangka dalam kasus ini tentu tidak mudah. Karena sudah pasti melalui tahapan-tahapan hukum. Tetapi, Mony berharap agar Kejagung jangan tebang pilih dalam menuntaskan kasus ini.
Jika dilihat dari besarnya anggaran yang dikucurkan, lanjut Mony, sudah pasti telah dibahas di DPRD. Tentu, Bupati setempat mengetahui dengan jelas anggaran senilai Rp.20 Miliar itu.

“Bupati harus diperiksa. Dan Kami mendukung untuk para pihak -pihak yang diduga juga turut bermain dalam kasus ini, harus dijerat. Jangan hanya berhenti di empat tersangka itu saja, “tegasnya.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette ketika dikonfirmasi terkait perkembangan kasus itu mengaku, kewenangan sepenuhnya berada pada Kejagung. Namun, informasinya, bahwa tim masih melakukan evaluasi terkait pemeriksaan terhadap saksi-saksi sejak 8-12 Agustus lalu.”Kan mereka kembali untuk evaluasi. Tetapi saya tidak tahu sudah seperti apa kasusnya. Karena kewenangan ada pada Kejagung, “tandasnya.

BACA JUGA:  Assagaff: Kota Ambon Kita Menang

Sebelumnya, ketua Tim Kejagung, Soesilo mengatakan, dalam proyek ini ditemukan dugaan Mark up berdasarkan proses penyelidikan hingga penyidikan. Karena proyek ini berasal dari dua mata anggaran yaitu APBD dan APBN.

APBD, dikucurkan dikucurkan terlebih dahulu kemudian APBN. Yang mengganjal ialah, anggaran APBD yang dikucurkan lebih dahulu, lebih mahal dari APBN.

Sekitar 9 orang diperiksa oleh tim penyidik Kejagung. Mulai dari panitia lelang, hingga dua perusahan yang kalah saat mengikuti lelang proyek. (AFI)

Most Popular

To Top