Duit Pelicin Masuk Tambang – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Duit Pelicin Masuk Tambang

AMBON, AE.–– Dua tambang emas di Maluku telah dikelola oleh rakyat, maupun investor. Baik secara illegal, maupun legal. Yang illegal sudah ditutup untuk kemudian dibuka lagi, sementara yang legal lewat ijin pemerintah sudah beroperasi, meski belum berproduksi. Anehnya, tiap bulannya selalu ada material emas dibawah keluar berton-ton.

Tambang Gunung Botak sudah ditutup tahun lalu. Rakyat tak lagi diperbolehkan menggali emas disana. Normalisasi sedang dilakukan. Namun dalam proses itu, muncul kabar tak sedap. Ada gratifikasi yang diterima pejabat pemerintah. Jaksa di Kejaksaan Tinggi mengendus, pejabat di Buru maupun Pemprov Maluku menerima duit haram itu.

Normalisasi disana tak berjalan mulus. Awalnya proyek bernilai Rp1,3 miliar yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku itu, tendernya dimenangkan PT CCP. Belakangan dibatalkan oleh surat sakti dari kantor gubernur. Ini dilakukan setelah PT. Buana Pratama Sejahtera punya keinginan menguasai tambang emas Gunung Botak.

Langkah mereka diawali dengan mendekati pemerintah provinsi, setelah kewenangan pemberian ijin penambangan diserahkan penuh kepada gubernur, tidak lagi di bupati atau walikota. Diawali dengan pertemuan dengan para pemilik tanah di Gunung Botak yang digagas pihak Dinas ESDM Maluku. Dalam pertemuan yang digelar tahun lalu, Kadis ESDM, Martha Nanlohy menekan mereka untuk merestui masuknya PT BPS ke Gunung Botak.

Hanya saja langkah Kadis ESDM ditolak pemilik lahan maupun tokoh adat. Para pemilik lahan ini terlanjut dekat dengan 5 koperasi yang telah mendapat ijin lebih awal dari Bupati Buru, Ramly Umasugi. Sementara PT BPS masuk dengan 13 koperasi. Memorandum of Understanding pun diteken antara Pemprov dengan PT BPS.

PT. BPS memang perusahan yang tergolong baru di Maluku. Tapi beberapa petingginya merupakan orang yang sudah lama berada di daerah ini dan memiliki akses ke pemerinrtah daerah. Sehingga, usaha untuk menawarkan kerja sama dengan pemerinth daerah, berhasil.

BACA JUGA:  Demo Mahasiswa Kembali Nyaris Bentrok

Apalagi, PT. BPS disebut-sebut juga didukung oleh salah satu pengusaha ternama di daerah ini yang memiliki hubungan kerja dengan sejumlah petinggi PT. BPS. Dia yang menjadi perantara awal terbangunnya komunikasi PT. BPS dengan pemerintah.

Saat pemerintah mulai merencanakan penertiban Gunung Botak, PT. BPS lalu bertatap muka dengan pemerintah, kesepakatan kerja sama pun dibuat, PT BPS lalu menyetor dana Rp2.3 miliar ke rekening pribadi kepala dinas ESDM Maluku Martha Nanlohy tiap bulan, sejak September 2015 sampai dengan April 2016. Ini sebagai konsekuensi kerja sama tersebut.

Dugaan lain muncul, menyusul dugaan gratifikasi. Ada kesepakatan yang dibuat PT. BPS dengan oknum pejabat Pemerintah. Sebab, Sebagai pengusaha, pihak PT. BPS tentu tidak ingin keluarkan duit miliaran rupiah tanpa mendapatkan keuntungan.

Obsesinya, tentu ingin ‘menguasai’ lokasi tambang tersebut. Pemerintah, pun sepertinya tidak keberatan dengan harapan PT. BPS. Buktinya, PT. BPS diizinkan masuk ke Anahony. Padahal pemerintah telah melakukan tender yang dimenangkan oleh.PT. Citra Cipta Pratama (CCP).

Sambil mengangkat sedimen dari sungai Anahony, PT BPS juga telah melakukan persiapan untuk mengelola sedimen itu serta mengelolah gunung Botak. Diantaranya meminta dukungan tokoh masyarakat dan tokoh adat di kawasan Kaiely, Buru. Ini sebagai bagian dari syarat untuk mendapatkan ijin pertambangan rakyat (IPR) dari pemerintah.

Masuknya PT. BPS ke gunung Botak lebih mudah dan lancar, dibanding PT. CCP yang masuk melalui proses tender. Apakah benar BPS dijanjikan pemerintah, menjadi bapak angkat koperasi untuk mengelola lokasi tambang Gunung Botak?. “Ah,pertanyaan bagaimana itu,” ungkap Manager Operasional PT. BPS, Bambang Riyadi, menjawab Ambon Ekspres via seluler, Kamis (25/8). Ditanya lebih lanjut, Bambang enggan memberikan penjelasan.

BACA JUGA:  Jaksa Agendakan Periksa Ralahalu-Soplanit

Sementara PT CCP, harus menghadapi beberapa kendala. Pertama, hasil tender sempat dibatalkan pemerintah. Ini diduga kuat masih terkait dengan kehadiran PT. BPS. Pemerintah ingin menyerahkan sungai Anahony, seluruhkan kepada PT. BPS.

Tapi, PT. CCP protes, sebab mereka telah sah dinyatakan sebagai pemenang tender. Pemerintah terpaksa mengalah dengan membagi dua Sungai Anahony untuk PT. BPS dan PT. CCP.

Namun, belakangan pemerintah mencabut ijin PT. CCP karena PT. CCP diketahui menampung material di tempat yang tidak diketahui pemerintah. Pemerintah akan mengembalikan sisa dana daerah dari Rp1.3 miliar yang dialokasikan untuk proyek tersebut, lalu dimasukkan kembali ke kas daerah. “Iya (dikembalikan ke kas daerah),” ungkap pelaksana tugas kepala dinas Pekerjaan Umum Maluku, Kasrul Selang, kemarin

Aroma gratifikasi juga menguat dari lokasi tambang di pulau Romang, kabupaten Maluku Barat Daya. Dana Rp8 miliar yang berasal dari PT. Gemala Borneo Utama (GBU) pada tahun 2010 lalu. Dana ini sebut-sebut sebagai pelicin bagi PT. GBU untuk masuk ke Romang.

Awalnya dana itu diberikan PT. GBU kepada masyarakat Pulau Romang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum di Romang. Namun, rencana itu tidak berjalan sukses. Sebab, dana itu dialihkan ke proyek pematangan sawah di Moa, ibu kota MBD. Ini, diduga atas arahan pejabat penting di MBD. Namun, dana itu tidak dimasukkan ke APBD.

Dibuatlah kontrak kerja. Dana dikucurkan secara bertahap. Pertama, Rp 3 miliar untuk pematangan sawah. Namun, proyek tidak tuntas. Pekerjaan dihentikan setelah masyarakat mengungkap dugaan gratifikasi tersebut dan melapor ke penegak hukum. Padahal, baru sampai pada tahap mobilisasi alat berat. Tidak lebih. Bahkan, baru Rp700 juta dari total Rp3. 7 miliar tersebut yang digunakan.

BACA JUGA:  2 Mega Proyek Terhadang Lahan

“ Yang kita persoalkan. Pertama, dana ini tidak dimasukkan ke APBD. Padahal, ini bantuan pihak ketiga. Harus nampak di APBD, supaya rakyat tahu,” kata tokoh masyarakat MBD, Oyang Petrus Orlandoz.

“Bagi saya, ini sudah memenuhi unsur pidana, kenapa belum ada penetapan tersangka. Kita duga, otak dibalik ini adalah bupati Barnabas Orno. Kejaksaan Agung harus segera menetapkannya tersangka, ini sudah memenuhi unsur merugikan keuangan negara karena tidak dimuat dalam APBD dan tidak dugunakan di lapangan,” tegasnya.

Humas PT. GBU, Gerda Sinay membenarkan adanya dana tersebut. Namun, dana itu tidak diberikan secara langsung kepada Pemda MBD, tapi diberikan secara bertahap kepada pihak perusahaan yang menangani proyek di Tiakur itu.

“ Kami tidak berikan uang Pemda, tapi langsung kepada kontraktor. Tidak masalah, kenapa diungkit terus,” katanya, kemarin.

Kendati begitu, Sinay mengaku tidak tahu banyak tentang proses awal, termasuk kesepakatan PT. GBU dengan Pemda serta masyarakat Romang, sebelum dana tersebut dikucurkan.

“ Itu bagian dari partisipasi perusahaan, karena ada pekerjaan itu. Dan waktu pemeriksaan di Polisi, kan tidak ada bukti. Soal ada tidaknya kesepakatan dengan Pemda, saya tidak tahu,” kata Sinay.

Setelah dana setoran dana tersebut dibawa ke aparat penegak hukum, PT. GBU pun menghentikan kucuran dana. Akibatnya, proyek pematangan sawah tidak dikerjakan sama sekali. (MAN)

Most Popular

To Top