Gubernur Akui Nanlohy ke Bali – Ambon Ekspres
Ragam

Gubernur Akui Nanlohy ke Bali

AMBON, AE.–– Gubernur Maluku, Said Assagaff mengakui, Kepala Dinas ESDM, Martha Nanlohy ke Bali, namun kepergiannya bukan bertemu pihak PT Citra Cipta Pratama. Nanlohy ke Pulau Dewata itu untuk mengikuti rapat kerja.

“Dia ( Martha Nanlohy) ke Bali untuk rapat kerja, koh dibilang bertemu PT. CCP. Tidak ada itu. Saya tegaskan, Gunung Botak tidak ada masalah. Kadis memang diperiksa, tapi tidak ada masalah. Kalau ada kepala dinas yang salah, pasti saya copot,” kata gubernur.

Gubernur menegaskan, akan mencopot Nanlohy bila saat mengurus perusahaan yang beroperasi di kawasan gunung Botak, kabupaten Buru, menyalahi aturan. Namun dia juga memastikan, hingga saat ini tidak ada masalah terkait aktivitas PT. CCP dan PT. BPS di sungai Anahony.

“Tidak ada apa- apa. ( Normalisasi) akan tetap jalan. Saya kerja, aturan diatas. Siapa salah, saya pecat,” kata gubernur seusai menghadiri pembukaan Musda ke-XI Partai Golkar Maluku di Baeleio Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Senin (29/8).

Menyoal adanya surat pembatalan ijin PT. CCP yang dikeluarkan pemerintah Maluku, gubernur mengatakan, semua diurus oleh Dinas ESDM Maluku. Namun, gubernur yakin, tidak ada masalah dalam normalisasi tersebut.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah mencabut ijin PT. CCP lantaran diketahui menampung material yang diangkat dari sungai Anahony di lokasi yang tidak diketahui pemerintah.

“Teknis ada di dinas. Itu orang saya, dan saya percaya. Saya bilang dia ( Kadis ESDM), kau kerja salah, saya pecat besok. Ada pelanggaran, pasti ditindak,” katanya.

Manager Humas PT. CCP, Nicholas Nurlatu saat dikonfirmasi, mengatakan, hingga kemarin belum mendapatkan informasi tentang pertemuan di Bali tersebut. Namun, dirinya yakin tidak ada pertemuan. “ Karena pak Direktur lagi di Ambon,” katanya via seluler, kemarin.

Nurlatu mengatakan, untuk sementara, pihaknya menghentikan aktivitas di Sungai Anahony, namun itu bukan karena pencabutan ijin, tapi karena ijin bagi perusahaan tersebut harus diperpanjang, sebab telah masuk batas waktu yang ditentukan. “ Kalau saya lihat di kontrak, itu ( masa kerja) 21 hari. Makanya, sementara diperpanjang,” katanya.

Dijelaskan, molornya pekerjaan dari batas waktu yang ditentukan dalam kontrak karena pihaknya mendapatkan kendala di lokasi, terutama pengaruh cuaca. “ Hambatan kita, kalau sudah angkat material, waktu hujan, material sudah ada lagi di tempat yang sama, jadi butuh waktu untuk selesaikan pekerjaan,”katanya.

Anggota komisi B DPRD Maluku, Samson Attapary mengatakan, pemerintah harus menghentikan aktivitas PT. CCP dan PT. BPS, agar tidak terjadi masalah lagi di kemudian hari, setelah proses hukum terhadap dua perusahan itu selesai.

Jangan sampai terbukti ada pelanggaran, dapat menghambat normalisasi dan pengangkatan sedimen di Sungai Anahony. “Dan kita minta jaksa untuk surati Pemprov, agar menghentikan aktivitas sampai proses hukum selesai,” ujarnya.

Gubernur Maluku, kata Attapary juga harus tegas terhadap kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Martha Nanlohy, sebab sering menjadi sorotan publik akibat kinerja yang diduga menyalahi aturan.

Apalagi, Nanlohy dikabarkan bertemu pihak PT. CCP di Bali pada, Jumat (25/8) malam. Dan bila benar ada pertemuan di sana maka komitmen pemerintah untuk menghentikan aktivitas PT. CCP, patut dipertanyakan. “ Kita berharap, gubernur lebih tegas,” kata Attapary.

Ketua Kalesang Lingkungan Maluku, Costansius Kolatfeka mengemukakan, bila benar Martha Nanlohy bertemu pihak PT. CCP di Bali maka patut disayangkan. Sebab, indikasinya adalah ada pembicaraan rahasia tentang perijinan bagi perusahaan itu untuk terus bekerja dengan syart-syarat di luar aturan yang berlaku.
“Jika gubernur mempertahankan Martha Nanlohy maka publik akan menilai gubernur juga tidak arif,” katanya.(MAN)

Most Popular

To Top