Gubernur-Richard Perlu Diperiksa – Ambon Ekspres
Amboina

Gubernur-Richard Perlu Diperiksa

AMBON,AE.–– Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, belum mau melebarkan kasus mark up pembelian lahan dan gedung untuk Bank Maluku Surabaya, Jawa Timur, dengan menyentuh dugaan penyimpangan aturan digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas yang dihadiri oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff, dan Walikota Ambon saat itu, Richard Louhenapessy.

Mereka memilih fokus pada tiga orang, Hentje Toisuta, Pedro Tentua dan Idris Rolobessy, yang sejak lama sudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal RUPS terbatas menjadi awal terjadi mark up pembelian lahan dan gedung untuk Bank Maluku di Surabaya. Jedah waktu pelaksanaannya juga dinilai janggal oleh beberapa pihak.

Dihadapan penyidik dua mantan Komisaris Bank Maluku, Zainudin Umasangadji dan Johanis Batjeran mengungkapkan, tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terbatas dalam aturan di bank itu. Hasil rapat itu menyepakati pembelian lahan dan gedung untuk Bank Maluku-Maluku Utara cabang Surabaya. Rapat itu tidak pernah diberitahukan kepada sejumlah pemegang saham.

BACA JUGA:  Romelus Bela Diri

Fakta ini justeru tidak menjadi perhatian jaksa. Mereka memilih fokus mengejar aset milik tersangka Hentje Toisuta, Pedro Tentua dan Idris Rolobessy. Yang paling mencolok, yakni aset milik tersangka Hentje Abraham Toisuta yang telah disita.

Pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Dayanto mengemukakan, penyidik perlu meminta keterangan dari gubernur dan Richard Louhenapessy agar mengkonfirmasi dasar pelaksanan RUPS Terbatas. Bila tidak diatur dalam aturan, ini merupakan bentuk pelanggaran hukum, apalagi pembelian lahan dan gedung itu bukan merupakan kebijakan dengan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit.

Selain itu, lanjut Dayanto memanggil dan meminta keterangan dari gubernur dan Richard Louhenapessy yang saat pembelian lahan dan gedung di Surabaya masih menjabat sebagai Walikota Ambon juga demi adanya rasa keadilan bagi mereka yang telah dipanggil maupun mereka yng telah ditetapkan sebagi tersangka.

“ Semangat kesamaan di depan hukum itu yang harus ditunjukan. Jaksa mesti professional. Siapa pun, baik masyarakat atu pejabat harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” ujarnya.

BACA JUGA:  Golkar Maluku Tetap Usulkan Hamid

Kepala seksi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takandengan saat dikonfirmasi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih fokus merampungkan berkas tiga tersangka saat ini, sehingga tidak memutuskan memanggil dan meminta keterangan dari para kepala daerah yang terlibat dalam RUPS Terbatas, karena bukti-bukti yang dibutuhkan terkait berkas ketiga tersangka sudah kuat.

“Tim penyidik berpendapat bahwa sampai hari ini alat bukti yang dibutuhkan untuk perkara ini sudah cukup,” katanya.

Kendati begitu, lanjut Takandengan segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk perlu tidaknya meminta keterangan para kepala daerah yang terlibat dan RUPS Terbatas tersebut. “ Tentunya kan proses persidangan akan jalan. Saya kira, perkembangan di persidangan nanti, apabila ada fakta baru yang muncul dalam persidangan, tentunya kita akan menyikapi itu,” ungkapnya. (MAN)

Most Popular

To Top