Kebohongan di Kali Penuh Emas – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Kebohongan di Kali Penuh Emas

Namlea, AE.–– Kali Anahoni, Gunung Botak, Kabupaten Buru, kini dikuasai PT Buana Pratama Sejahtera (BPS), setelah operasi PT. Citra Cipta Pratama (CCP) dihentikan aktivitasnya oleh pemerintah provinsi. Galian BPS kini mencapai 5 meter dari permukaan awal ke dasar kali. Belum diketahui apa yang dicari, namun lokasi yang disebut areal normalisasi itu, justeru tidak pernah dicemari oleh cianida dan merkuri.

Panjang kali Anahoni dari hilir hingga ujung muaranya mencapai kurang lebih 2 kilometer. Sebagian lokasi sungai ini sudah masuk areal tambang emas Gunung Botak. Sebagian lainnya memotong jalur menuju Kayeli dari Desa Dava. Gunung Botak penuh dengan emas. Ada banyak jalur untuk masuk ke tambang ini. Tapi jalur D Dusun Wamsait sering dipakai penambang liar untuk menuju Gunung Botak.

Sejak tiga atau empat tahun lalu, penambangan dilakukan di Gunung Botak. Nyaris sebagian gunung yang dekat dengan Kali Anahoni itu habis disemprot dengan menggunakan peralatan dompleng. Ini dilakukan untuk mengikis permukaan tanah menuju ke bagian dalam gunung guna menemukan emas. Banyak penambang menggunakan peralatan itu.

Sisa-sisa hasil penyemprotan lokasi emas, lalu mengalir menuju Kali Anahoni. Sisa-sisa ini kemudian membentuk sedimen yang cukup tebal dari dasar kali sampai ke permukaan kali. Sedimen ini yang diperkirakan berisi banyak emas yang belum pernah diolah penambang. “Jadi di Kali Anahony itu sebenarnya tidak ada pencemaran sianida atau merkuri,” kata sumber koran ini.

BACA JUGA:  Pansus Bank Maluku Terkesan Mati Suri

Dari hilir sampai ke muara sungai penuh dengan sedimen. Sedimen ini kemudian dilirik oleh beberapa pengusaha. Mansyur Lataka salah satunya. Dia orang kepercayaan seorang cukong yang tertarik dengan sedimen itu. Setelah pemerintah provinsi menutup lokasi tambang Gunung Botak, dan normalisasi ditenderkan, CCP bersama Mansyur Lataka masuk.

CCP memenangkan tender normalisasi. Normalisasi ini dilakukan untuk mengangkat sisa-sisa merkuri dan cianida. Merkuri dan cianida ini berasal dari hasil pengolahan emas oleh para penambang. Lokasi olahan emas, berada di muara kali atau dekat perkebunan sagu. Arealnya cukup luas yang tercemari. Ini terbukti dengan matinya ribuan pohon sagu di wilayah tersebut.

Informasi yang diterima Ambon Ekspres, lokasi normalisasi rujukan pemerintah, adalah di ratusan hektar perkebunan sagu. “Normalisasi ya disitu. Karena sesuai tender, yang diangkut, adalah merkuri dan cianida,” kata sumber lainnya.

Setelah CCP mendapat restu pemerintah melakukan normalisasi, PT BPS datang. Mereka melobi pemerintah provinsi. Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy jadi ujung tombaknya. Dengan berbagai cara, Nanlohy berusaha BPS bisa mendapat akses ke Gunung Botak. Pertemuan dengan pemilik lahan dan tokoh adat digagasnya. Namun mereka menolak memberikan akses kepada BPS.

Nanlohy tak kehilangan akal. BPS masuk, ke pemprov, dan dibikinlah Memorandum Of Understanding. BPS dipersilakan melakukan normalisasi. Lalu tender CCP dibatalkan sepihak pemerintah. CCP protes. Pemerintah mengalah, dan jadilah dua perusahaan melakukan normalisasi disana. Bedanya BPS dengan biaya sendiri, sementara CCP dengan biaya pemerintah.

BACA JUGA:  Kisah Petani Cabai saat Harga Melonjak, Tajiirrr

Kontrak pemerintah dengan CCP sebesar Rp1,3 miliar. Sedangkan BPS selain menggunakan biaya sendiri, mereka juga berkewajiban menyetor dana Rp2,3 miliar ke rekening Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy. Katanya, untuk uang keamanan bagi Polda Maluku, dan Kodam XVI Pattimura. Belakangan dua institusi ini membantah menerima duit haram itu dari Nanlohy.

Cilakanya, dua perusahaan ini tidak pernah melakukan normalisasi di areal yang tercemari rujukan pemerintah, tapi justeru mengangkat sedimen hasil dompleng dari Gunung Botak. Sedimen itu masih bercampur emas. Ini yang membuat BPS berani membayar mahal. Kini hasil pengumpulan sedimen sudah seperti gunung di stockfile. Sementara CCP juga punya stockfile.

Operasi CCP sesuai kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum sudah dihentikan per 31 Desember. Normalisasi belum tuntas, pemerintah hanya membayarnya sesuai volume kerja. Sisanya dikembalikan ke kas daerah. Anehnya perusahaan ini masih saja mengakut sedimen dari Kali Anahoni.

Pada Mei 2016, pemerintah provinsi memberikan sanksi dengan mengeluarkan surat penghentian aktivitas PT. CCP. “ Iya (dananya dikembalikn ke kas daerah). Kalau tidak diproses otomatis dananya langsung mati,” kata pelaksana tugas Kepala dinas Pekerjaan Umum Maluku Kasrul Selang beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:  Hak Politik Penyandang disabilitas Diabaikan

Akvitas CCP kini dihentikan. Namun seperti yang ditulis Ambon Ekspres, Nanlohy justeru melakukan pertemuan dengan utusan CCP. Pertemuan digelar dibali tiga pekan lalu. Keberadaan Nanlohy di Bali juga dibenarkan Gubernur Said Assagaff. Namun dia memastikan anak buahnya disana untuk mengikuti Rapat kerja.

Pertemuan Nanlohy CCP rupanya terkait perpanjangan ijin perusahaan itu mengangkut sedimen disana. Soal ini,
Humas PT. CCP, Nicholas Nurlatu mengungkapkan, hingga kemarin pemerintah provinsi Maluku masih memroses perpanjangan ijin operasi bagi pihaknya.

“Sehingga untuk sementara, kita hentikan aktivitas. Nanti ijin sudah keluar, baru lanjut lagi,” katnya via seluler Minggu (18/9).Terkait lokasi normalisasi, Nurlatu menegaskan, pihaknya tetap beraktivitas di lokasi yang tercemar cianida dan mercury yaitu sungai Anahony. Ini sesuai petunjuk pemerintah daerah. “ Kita kan lakukan normalisasi sesuai petunjuk pemerintah,” tandasnya.

Ditanya tentang persentase hasil kerja selama ini, Nurlatu mengaku tidak dapat memastikan. Sebab, setiap kali membersihkan satu titik, lalu tiba musim hujan dan mengakibatkan air mengalir membawa material lagi dari hulu di Sungai dan menimbun lokasi yng telah dinormalisasi. “Kendalanya di situ. Jadi kita kerja tergantung kondisi cuaca,” katanya. (MAN)

Most Popular

To Top