PKPI Haris Sudarno Berhak Ikut Pilkada – Ambon Ekspres
Politik

PKPI Haris Sudarno Berhak Ikut Pilkada

AMBON, AE.—Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dibawah kepemimpinan Pjs ketua Umum, Haris Sudarno mengklaim, berhak mengikuti Pilkada serentak 2017 karena telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM. PKPI telah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi pemerintah terkait pengesahan dan pembekuan kepengurusan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN PKP Indonesia, Abraham Opier kepada Ambon Ekspres via seluler, Senin (20/9) mengatakan, SK pengesahan pejabat sementara (Pjs) Ketum PKPI, Haris Sudarno telah masuk data base Kemenkum dan HAM dengan nomor AHU.4.AH.11.01-40 tertanggal 29 Juli 2016. Sehingga, penandatanganan rekomendasi bisa dilakukan oleh Haris dan Samuel Samson selaku Sekjen.

“Karena Pjs adalah sebutan lain dari ketua umum. Itu ketentuan undang-undang. Denagn demikian, rekomendasi Pilkada yang dipakai adalah yang ditanda tangani Pjs ketua umum dan sekjen. Lain dari itu tidak sah,”ungkap Abraham.

Abraham melanjutkan, DPN PKPI telah memproses seluruh Pilkada serentak di Indonesia tahun 2017. Dengan demikian, rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Isran Noor, batal dan tidak diakui.
“Kepengurusan lain di luar kepemimpinan Haris Sudarno, itu sudah dibatalkan dan tidak diakui. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Husen Lewssy dan Juliana tentang rekomendasi dan kepengurusan, itu tidak benar,”paparnya.

Dia menyebutkan, rekomendasi PKPI untuk Pilkada Maluku Tengah diberiakn kepada bakal calon Bupati Jusuf Latuconsina. Sementara di Buru, meski tidak memiliki kursi DPRD, tapi PKPI memberikan dukungan untuk pasangan Ramli Umasugi dan Amos Besan.

Sedangkan kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Seram Bagian Barat (SBB) dan kota Ambon akan diputuskan dalam waktu dekat sebelum pendaftaran di KPU,21-23 September. Olehnya itu, dia berharap KPU melakukan verifikasi dukungan parpol dengan cermat.

“Disampaikan ke KPU, bahwa DPN sudah menyerahkan seluruh kelengkapan untuk mengikuti Pilkada di KPU pusat. Nanti KPU yang memberitahukan kepada KPU di seluruh Indonesia,”katanya.

Dikatakan, tidak hanya rekomendasi calon kepala daerah yang dibatalkan. Kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Maluku dibawah kepemimpinan Lenda Meilani Noya dan Dewan Pimpinan Kota (DPK) Ambon dengan ketua Julianan Pattipeilohy serta kabupaten/kota lainya telah dibekukan.

Surati Instansi Terkait
Sementara, ketua DPK PKPI Ambon Denny.F.J. Botter mengaku, telah menyurati KPU, DPRD dan bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbanpol) kota Ambon 13 September lalu. Ini sebagaimana pemberihuan bahwa kepengurusan PKPI yang sah adalah dibawah Pjs ketua Haris Sudarno dan Sekjen Samuel Samson, baik di tingkat DPN, DPP maupun DPK.

“Surat ini sebagai pemberitahuan kepada seluruh instansi terkait, bahwa kami adalah kepengurusan yang benar. Maka berakhir sudah sepak terjang Lenda Noya di DPP Maluku dengan seluruh kepengurusannya. DPP lalu membentuk kepengurusan baru di seluruh Maluku. Untuk kota, saya sebagai ketua dan oak Julius Mataheru sebagai sekretaris,”ungkap Benny di sekretariat DPK PKPI Kota Ambon, Wisma Game, Jalan A.Yani, kemarin.

Botter berharap KPU kota Ambon mengakomodir pasangan calon yang diusung PKPI dengan rekomendasi yang ditanda tangani oleh Haris Sudarno dan Samuel Samson. Sebab, tidak ada lagi kubu atau dualisme kepengurusan.
“Peringatan kepada KPU supaya dalam verifikasi dokumen pendaftaran, khusus untuk PKPI, KPU harus melakukan sesuai arahan dari KPU pusat. Karena kepengurusan DPN PKPI dengan Pjs pak Haris Sudarno sudah terdaftar di database parpol Kemenkum dan HAM,”pinta Botter.

Ketua KPU Maluku, Musa Latua Toekan yang dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan, pihaknya tetap rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kepengurusan pusat yang memiliki SK Kemenkum dan HAM terakhir. Tetapi, untuk memastikannya, dalam waktu dekat KPU provinsi akan berkonsultasi dengan KPU pusat.

“Intinya, KPU akan menerima rekomendasi yang ditanda tangani oleh pengurus yang memiliki SK Menkum dan Ham yang terakhir, sebelum adanya SK baru dari Kemenkum dan HAM. KPU Provinsi, melalui kepala divisi hukum, pak Syamsul Rifan Kubangun akan berkonsultasi dengan KPU pusat mengenai hal ini,”jelas Musa. (TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!